Politisi Penyuap

Dari sekian banyak kasus Operasi Tangan Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semuanya terkait kejahatan suap-menyuap. Tapi sampai saat ini belum ada korban OTT dari kalangan politisi yang nyata-nyata sering menjalankan politik uang. 

Ada apa dengan budaya masyarakat kita? Sebegitu mengurat-mengakarkah kebiasaan suap-menyuap sehingga dianggapnya sebagai kelumrahan yang maunya ditoleransi? 

Tidak mudah membuang tradisi good corporate governance di sistem dan mental birokrasi juga para politisi kita. Sudah begitu mendalam, mendarah daging, sehingga perlu cara yang ekstrim untuk memisahkan dan membersihkannya. Perlu kesungguhan semua komponen bangsa ini untuk menyetopnya. Secara serentak. 

Sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil dan saat ini sudah menjadi tauladan yang baik tentang bagaimana meminimalisir suap menyuap. Selain keteladan pemimpin yang kokoh, juga mutlak diteruskan mengurangi men power dalam menyelesaikan layanan kepada publik. Lalu mulai menyerahkan semua urusan kepada prosedur-prosedur yang jelas, transparan, dan berbasis digital. 

Sudah dibuktikan sejarah, sistem manual telah menyuburkan kejahatan kemanusiaan korupsi dan suap menyuap. Sepanjang masih manual, hukum yang berlaku selesai tidak dan cepat tidaknya layanan tergantung kepada seberapa besar uang pelicinnya. Di samping itu, sistem manual mempersering pertemuan yang jadi celah negosiasi. 

Harus ada kekuatan besar agar basis sistem negeri ini menggunakan sistem aplikasi yang digital. Sudah banyak pakar dan praktisi IT kita, tinggal memaksimalkannya. Inovasi dalam digitalisasi sistem serahkan kepada mereka. Dari pemimpin birokrasi hingga elit politik cukup memberi panduan prinsip-prinsip aturan dan target-target pencapaian yang jelas dan terukur. 

Bersyukur sekarang perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah sudah mulai beralih ke e-budgeting. Ini memperkecil ruang hangky-pengky antara birokrasi dan parlemen. Semua transparan dan terbuka. Indikator-indikator belanja pembangunan diketahui hingga harga satuannya. 

Sekarang saatnya mendorong agar semua instansi birokrasi di pusat dan daerah–juga dunia kepartaian–dengan cepat mewujudkan hal tersebut. Perlu dukungan semua pihak, karena kelompok yang terganggu dengan digitalisasi ini banyak. Kelompok mapan penikmat sistem koruptif ini terlalu besar, oleh karenanya perlu kekuatan semua komponen bangsa ini menekannya. Tidak ada pilihan lain.

]]> Dari sekian banyak kasus Operasi Tangan Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semuanya terkait kejahatan suap-menyuap. Tapi sampai saat ini belum ada korban OTT dari kalangan politisi yang nyata-nyata sering menjalankan politik uang. 

Ada apa dengan budaya masyarakat kita? Sebegitu mengurat-mengakarkah kebiasaan suap-menyuap sehingga dianggapnya sebagai kelumrahan yang maunya ditoleransi? 

Tidak mudah membuang tradisi good corporate governance di sistem dan mental birokrasi juga para politisi kita. Sudah begitu mendalam, mendarah daging, sehingga perlu cara yang ekstrim untuk memisahkan dan membersihkannya. Perlu kesungguhan semua komponen bangsa ini untuk menyetopnya. Secara serentak. 

Sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil dan saat ini sudah menjadi tauladan yang baik tentang bagaimana meminimalisir suap menyuap. Selain keteladan pemimpin yang kokoh, juga mutlak diteruskan mengurangi men power dalam menyelesaikan layanan kepada publik. Lalu mulai menyerahkan semua urusan kepada prosedur-prosedur yang jelas, transparan, dan berbasis digital. 

Sudah dibuktikan sejarah, sistem manual telah menyuburkan kejahatan kemanusiaan korupsi dan suap menyuap. Sepanjang masih manual, hukum yang berlaku selesai tidak dan cepat tidaknya layanan tergantung kepada seberapa besar uang pelicinnya. Di samping itu, sistem manual mempersering pertemuan yang jadi celah negosiasi. 

Harus ada kekuatan besar agar basis sistem negeri ini menggunakan sistem aplikasi yang digital. Sudah banyak pakar dan praktisi IT kita, tinggal memaksimalkannya. Inovasi dalam digitalisasi sistem serahkan kepada mereka. Dari pemimpin birokrasi hingga elit politik cukup memberi panduan prinsip-prinsip aturan dan target-target pencapaian yang jelas dan terukur. 

Bersyukur sekarang perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah sudah mulai beralih ke e-budgeting. Ini memperkecil ruang hangky-pengky antara birokrasi dan parlemen. Semua transparan dan terbuka. Indikator-indikator belanja pembangunan diketahui hingga harga satuannya. 

Sekarang saatnya mendorong agar semua instansi birokrasi di pusat dan daerah–juga dunia kepartaian–dengan cepat mewujudkan hal tersebut. Perlu dukungan semua pihak, karena kelompok yang terganggu dengan digitalisasi ini banyak. Kelompok mapan penikmat sistem koruptif ini terlalu besar, oleh karenanya perlu kekuatan semua komponen bangsa ini menekannya. Tidak ada pilihan lain.
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories