Polemik Vaksin Nusantara, Anggota Komisi IX DPR Ini Bela Terawan

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo membela mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pengembangan Vaksin Nusantara. Menurut politisi PDIP ini, hasil uji klinis fase I vaksin ini menunjukkan bahwa tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan. 

Atas hal itu, dia menyesalkan sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang buru-buru memberikan penilaian buruk pada vaksin tersebut. Dia lalu kemudian membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi luar yang lancar hingga hari ini, seperti Sinovac dan AstraZeneca. “Jangan dibunuh dulu secara administrasi,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (12/3).

Dia berharap, BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk Vaksin Nusantara. “Saya menduga, pada ujungnya akan diberikan izin. Tapi (mungkin) setahun, tektokan, pingpong, begitu,” cetusnya.

Rahmad menegaskan, pihaknya tidak akan mendukung Vaksin Nusantara apabila memang ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam hasil uji klinis I. Namun, setelah Komisi IX DPR berkunjung untuk melihat proses uji klinis I pada Februari lalu, Rahmat menilai seharusnya uji klinis sudah dapat dilanjutkan. “Jadi, rekomendasi untuk Bu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan,” pungkas Rahmad.

Merespons hal ini Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan, BPOM merupakan lembaga independen dan transparan yang akan mendukung pengadaan vaksin. Namun, ia menekankan, seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah.

“BPOM akan transparan. Kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apa pun. Tapi, ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific,” jawab Penny. [USU]

]]> Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo membela mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pengembangan Vaksin Nusantara. Menurut politisi PDIP ini, hasil uji klinis fase I vaksin ini menunjukkan bahwa tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan. 

Atas hal itu, dia menyesalkan sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang buru-buru memberikan penilaian buruk pada vaksin tersebut. Dia lalu kemudian membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi luar yang lancar hingga hari ini, seperti Sinovac dan AstraZeneca. “Jangan dibunuh dulu secara administrasi,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (12/3).

Dia berharap, BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk Vaksin Nusantara. “Saya menduga, pada ujungnya akan diberikan izin. Tapi (mungkin) setahun, tektokan, pingpong, begitu,” cetusnya.

Rahmad menegaskan, pihaknya tidak akan mendukung Vaksin Nusantara apabila memang ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam hasil uji klinis I. Namun, setelah Komisi IX DPR berkunjung untuk melihat proses uji klinis I pada Februari lalu, Rahmat menilai seharusnya uji klinis sudah dapat dilanjutkan. “Jadi, rekomendasi untuk Bu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan,” pungkas Rahmad.

Merespons hal ini Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan, BPOM merupakan lembaga independen dan transparan yang akan mendukung pengadaan vaksin. Namun, ia menekankan, seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah.

“BPOM akan transparan. Kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apa pun. Tapi, ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific,” jawab Penny. [USU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories