PLN Ajak Stakeholder Dukung Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti suap. 

Bagi PLN, program ini akan berdampak pada bisnis melaju lebih cepat, lebih efisien, proses bisnis menjadi lebih transparan, akuntabel dan bijaksana. Serta, meningkatkan kepercayaan para investor, juga stakeholder perusahaan. 

Untuk itu, dalam acara Multi Stakeholder Forum yang digelar bersama oleh PLN Pusdiklat, PLN Pusat Sertifikasi, PLN PLN UID Jakarta Raya, PLN UID Banten, PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban,dan PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan, pada Rabu (28/9), seluruh jajaran PLN berkomitmen mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 SMAP). 

Executive Vice President (EVP) Kepatuhan PLN, Heru Setiawan mengatakan, penerapan SMAP7 ini merupakan implementasi dari amanah yang diberikan Kementerian terkait, khususnya Kementerian BUMN.

“Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PLN berkomitmen untuk mendukung implementasi SMAP ini. Harapannya, ini akan menjadi role model penerapan SMAP di lingkungan BUMN,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (29/9). 

Menurutnya, penerapan SMAP tidak bisa dilaksanakan sendiri dan harus didukung mitra atau vendor, instansi terkait, stakeholder serta masyarakat, termasuk pelanggan PLN.

Hingga kini, perseroan telah dan terus melakukan langkah pencegahan korupsi dengan transformasi digital, melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai pihak serta langkah-langkah nyata lainnya. Salah satunya, melalui aplikasi New PLN Mobile. 

“Semua urusan kelistrikan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara, pengaduan dan keluhan, baca meter mandiri dan informasi kelistrikan lainnya dapat dilakukan dan dipantau dari aplikasi,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan menjelaskan, program SMAP di PLN dijalankan dengan menerapkan praktek empat No’s, yaitu No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya). 

Lalu, No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan No Luxurious Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Menurutnya, secara aktif manajemen dan karyawan terus menjaga, mempromosikan dan mengimplementasikan praktek anti penyuapan. Ia menambahkan, pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam bisnis dan transaksi kelistrikan untuk berkomitmen menjaga integritas menjalankan manajemen anti penyuapan. 

“Ini komitmen kami untuk menjalankan sistem manajemen anti penyuapan. Melalui penerapan SMAP, baik di internal PLN bersama pihak eksternal,” pungkasnya. 

]]> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti suap. 

Bagi PLN, program ini akan berdampak pada bisnis melaju lebih cepat, lebih efisien, proses bisnis menjadi lebih transparan, akuntabel dan bijaksana. Serta, meningkatkan kepercayaan para investor, juga stakeholder perusahaan. 

Untuk itu, dalam acara Multi Stakeholder Forum yang digelar bersama oleh PLN Pusdiklat, PLN Pusat Sertifikasi, PLN PLN UID Jakarta Raya, PLN UID Banten, PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban,dan PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan, pada Rabu (28/9), seluruh jajaran PLN berkomitmen mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 SMAP). 

Executive Vice President (EVP) Kepatuhan PLN, Heru Setiawan mengatakan, penerapan SMAP7 ini merupakan implementasi dari amanah yang diberikan Kementerian terkait, khususnya Kementerian BUMN.

“Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PLN berkomitmen untuk mendukung implementasi SMAP ini. Harapannya, ini akan menjadi role model penerapan SMAP di lingkungan BUMN,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (29/9). 

Menurutnya, penerapan SMAP tidak bisa dilaksanakan sendiri dan harus didukung mitra atau vendor, instansi terkait, stakeholder serta masyarakat, termasuk pelanggan PLN.

Hingga kini, perseroan telah dan terus melakukan langkah pencegahan korupsi dengan transformasi digital, melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai pihak serta langkah-langkah nyata lainnya. Salah satunya, melalui aplikasi New PLN Mobile. 

“Semua urusan kelistrikan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara, pengaduan dan keluhan, baca meter mandiri dan informasi kelistrikan lainnya dapat dilakukan dan dipantau dari aplikasi,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan menjelaskan, program SMAP di PLN dijalankan dengan menerapkan praktek empat No’s, yaitu No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya). 

Lalu, No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan No Luxurious Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Menurutnya, secara aktif manajemen dan karyawan terus menjaga, mempromosikan dan mengimplementasikan praktek anti penyuapan. Ia menambahkan, pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam bisnis dan transaksi kelistrikan untuk berkomitmen menjaga integritas menjalankan manajemen anti penyuapan. 

“Ini komitmen kami untuk menjalankan sistem manajemen anti penyuapan. Melalui penerapan SMAP, baik di internal PLN bersama pihak eksternal,” pungkasnya. 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories