Pimpinan MPR Sepakat Ubah Nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia

Rapat Pimpinan MPR menyepakati perubahan nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR menjadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (The Forum For World Consultative Assembly). Forum ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara nonblok, untuk mengelola isu-isu geostrategis. Kerja sama ini berbasis parlemen dan diharapkan anggota Forum MPR Dunia adalah negara-negara noblok.

“Kita memerlukan sebuah wadah di mana negara-negara bersikap netral dan tidak memihak suatu kekuatan adidaya di dunia. Meski perang dingin sudah berakhir dan komunisme sudah runtuh, Amerika dan Rusia masih menjadi negara adidaya yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Selain itu, kemunculan kekuatan-kekuatan baru, seperti China dan Uni-Eropa, menciptakan blok lain yang memiliki daya tarik kekuasaan dan pengaruh politik. Kekuatan baru ini cukup agresif dalam penetrasi ekonomi,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Jakarta, Selasa (21/6).

Rapat ini dihadiri para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, tahap awal Indonesia akan mengajak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bergabung dalam Forum MPR Dunia. Saat ini tercatat ada 50 negara di dunia yang jumlah populasi Muslimnya mayoritas. Setelah itu, Indonesia akan mengajak negara-negara di Asia dan Afrika dengan menggunakan wadah International Parliamentary Union (IPU) untuk menyeleksinya.

“Dukungan pembentukan Forum MPR Dunia telah diberikan Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Hakim Benchamach, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa. Dukungan juga diberikan duta besar sejumlah negara sahabat, seperti Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Maroko, Duta Besar Yaman, Duta Besar Iran, Duta Besar Qatar, dan Duta Besar Bahrain,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Forum MPR Dunia diharapkan bisa terbentuk pada Oktober 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

“Forum ini juga belajar dari Konferensi Asia Afrika 1955, yang menghasilkan resolusi yang dikenal dengan ‘Dasasila Bandung.’ Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi ini adalah menggalang kerjasama negara-negara anggota untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju. Selain, mengutamakan kerjasama ekonomi di antara mereka, serta menjembatani negara-negara anggota untuk membuka peluang-peluang ekonomi,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, salah satu sebab kemunduran ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika adalah karena absennya transparansi dan pengelolaan negara secara demokratis. Pemerintahan yang otoriter cenderung memikirkan dirinya sendiri, keluarga, dan koleganya. Perubahan ekonomi sulit dilakukan di negara-negara yang tertutup.

“Forum ini bisa menjadi wadah untuk membantu negara-negara anggota memperbaiki kualitas demokrasi mereka atau membantu melakukan konsolidasi demokrasi. Tidak ada yang bisa mengungguli kerja sama antar parlemen dalam hal demokrasi. Tujuan parlemen adalah merawat demokrasi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bebas,” pungkas Bamsoet.■

]]> Rapat Pimpinan MPR menyepakati perubahan nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR menjadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (The Forum For World Consultative Assembly). Forum ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara nonblok, untuk mengelola isu-isu geostrategis. Kerja sama ini berbasis parlemen dan diharapkan anggota Forum MPR Dunia adalah negara-negara noblok.

“Kita memerlukan sebuah wadah di mana negara-negara bersikap netral dan tidak memihak suatu kekuatan adidaya di dunia. Meski perang dingin sudah berakhir dan komunisme sudah runtuh, Amerika dan Rusia masih menjadi negara adidaya yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Selain itu, kemunculan kekuatan-kekuatan baru, seperti China dan Uni-Eropa, menciptakan blok lain yang memiliki daya tarik kekuasaan dan pengaruh politik. Kekuatan baru ini cukup agresif dalam penetrasi ekonomi,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Jakarta, Selasa (21/6).

Rapat ini dihadiri para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, tahap awal Indonesia akan mengajak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bergabung dalam Forum MPR Dunia. Saat ini tercatat ada 50 negara di dunia yang jumlah populasi Muslimnya mayoritas. Setelah itu, Indonesia akan mengajak negara-negara di Asia dan Afrika dengan menggunakan wadah International Parliamentary Union (IPU) untuk menyeleksinya.

“Dukungan pembentukan Forum MPR Dunia telah diberikan Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Hakim Benchamach, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa. Dukungan juga diberikan duta besar sejumlah negara sahabat, seperti Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Maroko, Duta Besar Yaman, Duta Besar Iran, Duta Besar Qatar, dan Duta Besar Bahrain,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Forum MPR Dunia diharapkan bisa terbentuk pada Oktober 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

“Forum ini juga belajar dari Konferensi Asia Afrika 1955, yang menghasilkan resolusi yang dikenal dengan ‘Dasasila Bandung.’ Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi ini adalah menggalang kerjasama negara-negara anggota untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju. Selain, mengutamakan kerjasama ekonomi di antara mereka, serta menjembatani negara-negara anggota untuk membuka peluang-peluang ekonomi,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, salah satu sebab kemunduran ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika adalah karena absennya transparansi dan pengelolaan negara secara demokratis. Pemerintahan yang otoriter cenderung memikirkan dirinya sendiri, keluarga, dan koleganya. Perubahan ekonomi sulit dilakukan di negara-negara yang tertutup.

“Forum ini bisa menjadi wadah untuk membantu negara-negara anggota memperbaiki kualitas demokrasi mereka atau membantu melakukan konsolidasi demokrasi. Tidak ada yang bisa mengungguli kerja sama antar parlemen dalam hal demokrasi. Tujuan parlemen adalah merawat demokrasi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bebas,” pungkas Bamsoet.■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories