Pimpin Penuntasan Kasus Stunting Anggaran Minim, BKKBN Kudu Gandeng Kementerian Lain

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai leading sector menuntaskan masalah stunting atau gizi buruk. Senayan berharap, BKKBN bisa menjalankan tugas dengan baik agar Indonesia tak lagi masuk negara dengan kasus gizi buruk cukup tinggi di dunia.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani merasa senang sekaligus khawatir dengan tugas BKKBN ini. Sebab, anggaran BKKBN sangat minim sementara program stunting ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

“BKKBN perlu stik atau tongkat untuk mengkordinasi, membangun skema kolaborasi program penanganan stunting yang terserak di berbagai kementerian dan lembaga,” kata Netty di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia menanyakan kapan Perpres BKKBN sebagai leading sector ini segera dikeluarkan. Sebab saat ini banyak kementerian sudah mulai melakukan penyerapan anggaran. Sementara payung hukum yang diperlukan BKKBN untuk mengkordinasikan semua kementerian lembaga ini tak kunjung keluar.

Netty bilang, untuk menuntaskan stunting ini bukan perkara mudah. Karena penyebab stunting dinilai kompleks. Dia mempertanyakan peta jalan yang harus dilaksanakan BKKBN bersama kementerian dan lembaga menangani stunting dari hulu dan di hilir.

Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada kebijakan yang mampu mengintervensi pemicu stunting, terutama pendidikan pranikah. Selama ini, pendidikan pranikah hanya tergambar dari kursus singkat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) di daerah. “Padahal kita ketahui penyuluh ini masih alakadarnya,” kata Netty.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menilai, tema stunting menjadi menarik setelah Presiden Jokowi mengamanahkan BKKBN sebagai leading sector. Ini sesuai kehendak Komisi IX dalam rapat kerja waktu lalu. “Memang pas dan terdepan atasi stunting ya BKKBN,” katanya.

Karena itu, Netty meminta BKKBN segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan kementerian atau lembaga lainnya. Termasuk melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan petugas. “Juga melaksanakan kampanye literasi penanganan stunting secara nasional, agar target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat terpenuhi,” jelas Ninik.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, penurunan stunting yang sudah ada rata-rata per tahun dari 2007 masih sekitar 0,3 persen. Perlu kerja keras untuk mencapai 14 persen, dengan rata-rata penurunan per tahun 2,7 persen.

Diketahui, kondisi kasus stunting mencapai 27 persen. Jika dalam waktu setahun terdapat 4,8 juta persalinan, setidaknya ada 1,296 juta stunting per tahun. Jika pada 2024 total ada 24,35 juta, maka angka maksimal stunting-nya akan mencapai 3,409 juta dengan skema 14 persen.

“Isu stunting banyak sekali masalahnya. Di antaranya anemia pada ibu hamil, juga masih banyak bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak sesuai. Kemudian juga masih banyaknya pernikahan dini, dan kehamilan dengan jarak yang kurang sesuai,” jelas Hasto.

Terkait Perpres Percepatan Penurunan Stunting, Hasto memastikan, tinggal menunggu tanda tangan presiden. Diakuinya, belum ada kepastian, namun tahap krusial dengan Kementerian dan Lembaga sudah dilalui, sehingga diharapkan jika sudah di Presiden, sudah tidak ada kendala berarti. [KAL]

]]> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai leading sector menuntaskan masalah stunting atau gizi buruk. Senayan berharap, BKKBN bisa menjalankan tugas dengan baik agar Indonesia tak lagi masuk negara dengan kasus gizi buruk cukup tinggi di dunia.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani merasa senang sekaligus khawatir dengan tugas BKKBN ini. Sebab, anggaran BKKBN sangat minim sementara program stunting ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

“BKKBN perlu stik atau tongkat untuk mengkordinasi, membangun skema kolaborasi program penanganan stunting yang terserak di berbagai kementerian dan lembaga,” kata Netty di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia menanyakan kapan Perpres BKKBN sebagai leading sector ini segera dikeluarkan. Sebab saat ini banyak kementerian sudah mulai melakukan penyerapan anggaran. Sementara payung hukum yang diperlukan BKKBN untuk mengkordinasikan semua kementerian lembaga ini tak kunjung keluar.

Netty bilang, untuk menuntaskan stunting ini bukan perkara mudah. Karena penyebab stunting dinilai kompleks. Dia mempertanyakan peta jalan yang harus dilaksanakan BKKBN bersama kementerian dan lembaga menangani stunting dari hulu dan di hilir.

Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada kebijakan yang mampu mengintervensi pemicu stunting, terutama pendidikan pranikah. Selama ini, pendidikan pranikah hanya tergambar dari kursus singkat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) di daerah. “Padahal kita ketahui penyuluh ini masih alakadarnya,” kata Netty.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menilai, tema stunting menjadi menarik setelah Presiden Jokowi mengamanahkan BKKBN sebagai leading sector. Ini sesuai kehendak Komisi IX dalam rapat kerja waktu lalu. “Memang pas dan terdepan atasi stunting ya BKKBN,” katanya.

Karena itu, Netty meminta BKKBN segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan kementerian atau lembaga lainnya. Termasuk melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan petugas. “Juga melaksanakan kampanye literasi penanganan stunting secara nasional, agar target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat terpenuhi,” jelas Ninik.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, penurunan stunting yang sudah ada rata-rata per tahun dari 2007 masih sekitar 0,3 persen. Perlu kerja keras untuk mencapai 14 persen, dengan rata-rata penurunan per tahun 2,7 persen.

Diketahui, kondisi kasus stunting mencapai 27 persen. Jika dalam waktu setahun terdapat 4,8 juta persalinan, setidaknya ada 1,296 juta stunting per tahun. Jika pada 2024 total ada 24,35 juta, maka angka maksimal stunting-nya akan mencapai 3,409 juta dengan skema 14 persen.

“Isu stunting banyak sekali masalahnya. Di antaranya anemia pada ibu hamil, juga masih banyak bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak sesuai. Kemudian juga masih banyaknya pernikahan dini, dan kehamilan dengan jarak yang kurang sesuai,” jelas Hasto.

Terkait Perpres Percepatan Penurunan Stunting, Hasto memastikan, tinggal menunggu tanda tangan presiden. Diakuinya, belum ada kepastian, namun tahap krusial dengan Kementerian dan Lembaga sudah dilalui, sehingga diharapkan jika sudah di Presiden, sudah tidak ada kendala berarti. [KAL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories