Pilkada Masih Jauh, Bawaslu DKI Sudah Gencar Sosialisasi

Meski Pilkada DKI Jakarta akan diselenggarakan pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap bekerja melakukan sejumlah persiapan seperti sosialisasi kepada warga.

“Kami melihat ini sebagai momen, peluang dan sekaligus tantangan dalam mempersiapkan diri, terutama dalam melakukan sosialisai ke masyarakat. Sehingga saat pilkada, pileg dan pilpres  dilakukan pada 2024, semuanya sudah siap,” kata Koordinator Divisi Humas dan  Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Siti Khofifah di Jakarta, Selasa (30/3).

Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Bawaslu se-DKI Jakarta dengan tema Outlook 2021: Humas Sebagai Ujung Tombak Dalam Membangun Citra Positif dan Menyatakan Eksistensi Lembaga di Hotel Millenium, Jakarta.

Khofifah menuturkan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yakin bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. “Kami optimis dari 2021 ke 2024 kalau secara terus menerus melakukan sosialisasi secara massif, partsipasi akan meningkat. Minimal masyarakat tidak lakukan pelanggaran seperti politik uang apalagi membuat hoaks,” tegasnya.

Khofifah menyebutkan, sebagai lembaga negara, Bawaslu juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga meskipun tak ada pilkada dan masa pandemi Covid-19, pihaknya akan maksimalkan sosialisasi via digital.

Dulu, lanjut Khofifah, saat melakukan sosialisasi, Bawaslu bisa dengan metode tatap muka, bertemu banyak orang dan menyampaikan kegiatan, mengajak masyarakat berpartisipasi, dan melakukan pengawasan langsung.

“Tapi saat ini, kita harus mencari strategi baru dan beradaptasi dengan kondisi. Kami Bawaslu Provinsi DKI meminta kawan-kawan Bawaslu kabupaten dan kota di DKI Jakarta memaksimalkan penggunaan media sosial dan perangkat digital lainnya,” harapnya.

Khofifah menambahkan, Humas Bawaslu Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta harus menjadi jembatan informasi antara Bawaslu Provinsi dengan masyarakat. Dengan penggunaan media sosial yang dimilik seperti kanal Youtube, Facebook, Instagram dan lainnya, ternyata Bawaslu Kabupaten dan Kota mendapatkan respons positif.

“Ada respons positif ditandai dari banyaknya followers atau masyarakat yang melihat dan menonton konten-konten yang dibuat bawaslu kabupaten dan kota. Kita menganggap itu semua sebagai feedback yang baik,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan Partai Politik (Parpol)? Khofifah mengatakan Parpol adalah mitra kerja setrategis yang bisa sangat membantu dalam menciptakan kondusifitas penyelenggaraan Pilkada DKI 2024. Selain Parpol, kata Khofifah, keberadaan ormas juga sangat membantu. Melalui merekalah sosialisasi Bawaslu akan disampaikan kembali ke masyarakat.

Khofifah berharap, Parpol sebagai peserta pemilu juga memahami regulasi secara utuh dan punya niat baik untuk patuh terhadap regulasi yang ada. “Semakin sedikit pelanggaran maka kualitas demokrasi semakin bagus. Paling penting tidak ada gesekan,” pungkasnya. [EDY]

]]> Meski Pilkada DKI Jakarta akan diselenggarakan pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap bekerja melakukan sejumlah persiapan seperti sosialisasi kepada warga.

“Kami melihat ini sebagai momen, peluang dan sekaligus tantangan dalam mempersiapkan diri, terutama dalam melakukan sosialisai ke masyarakat. Sehingga saat pilkada, pileg dan pilpres  dilakukan pada 2024, semuanya sudah siap,” kata Koordinator Divisi Humas dan  Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Siti Khofifah di Jakarta, Selasa (30/3).

Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Bawaslu se-DKI Jakarta dengan tema Outlook 2021: Humas Sebagai Ujung Tombak Dalam Membangun Citra Positif dan Menyatakan Eksistensi Lembaga di Hotel Millenium, Jakarta.

Khofifah menuturkan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yakin bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. “Kami optimis dari 2021 ke 2024 kalau secara terus menerus melakukan sosialisasi secara massif, partsipasi akan meningkat. Minimal masyarakat tidak lakukan pelanggaran seperti politik uang apalagi membuat hoaks,” tegasnya.

Khofifah menyebutkan, sebagai lembaga negara, Bawaslu juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga meskipun tak ada pilkada dan masa pandemi Covid-19, pihaknya akan maksimalkan sosialisasi via digital.

Dulu, lanjut Khofifah, saat melakukan sosialisasi, Bawaslu bisa dengan metode tatap muka, bertemu banyak orang dan menyampaikan kegiatan, mengajak masyarakat berpartisipasi, dan melakukan pengawasan langsung.

“Tapi saat ini, kita harus mencari strategi baru dan beradaptasi dengan kondisi. Kami Bawaslu Provinsi DKI meminta kawan-kawan Bawaslu kabupaten dan kota di DKI Jakarta memaksimalkan penggunaan media sosial dan perangkat digital lainnya,” harapnya.

Khofifah menambahkan, Humas Bawaslu Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta harus menjadi jembatan informasi antara Bawaslu Provinsi dengan masyarakat. Dengan penggunaan media sosial yang dimilik seperti kanal Youtube, Facebook, Instagram dan lainnya, ternyata Bawaslu Kabupaten dan Kota mendapatkan respons positif.

“Ada respons positif ditandai dari banyaknya followers atau masyarakat yang melihat dan menonton konten-konten yang dibuat bawaslu kabupaten dan kota. Kita menganggap itu semua sebagai feedback yang baik,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan Partai Politik (Parpol)? Khofifah mengatakan Parpol adalah mitra kerja setrategis yang bisa sangat membantu dalam menciptakan kondusifitas penyelenggaraan Pilkada DKI 2024. Selain Parpol, kata Khofifah, keberadaan ormas juga sangat membantu. Melalui merekalah sosialisasi Bawaslu akan disampaikan kembali ke masyarakat.

Khofifah berharap, Parpol sebagai peserta pemilu juga memahami regulasi secara utuh dan punya niat baik untuk patuh terhadap regulasi yang ada. “Semakin sedikit pelanggaran maka kualitas demokrasi semakin bagus. Paling penting tidak ada gesekan,” pungkasnya. [EDY]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories