Petani Tolak Impor Garam Penyerapan Garam Lokal Mulai Susut .

Petani memprotes rencana pemerintah impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Sebab, stok komoditas itu masih berlimpah di dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah mem­buka keran impor garam se­banyak 3 juta ton pada tahun ini sebab kuantitas dan kualitas garam lokal untuk kebutuhan industri, tidak mencukupi.

“Garam impor itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibu­tuhkan industri,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).

Oleh sebab itu, lanjut Lutfi, saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaima­na untuk meningkatkan kuan­titas dan kualitas garam dalam negeri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

Penolakan terhadap kebijakan impor garam disampaikan petani garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Para petani kha­watir kebijakan itu akan merugi­kan mereka.

Ketua Koperasi Garam Rem­bang, Dias Eko Erry Akhmadi, menyebut, saat ini, stok garam rakyat di gudang garam Rem­bang masih menumpuk. Karena, pada tahun 2020, tidak ada penyerapan garam oleh peru­sahaan pengimpor di wilayah Rembang dan Pati.

“Tentu saja kami menolak ren­cana pemerintah terkait impor 3 juta ton garam tahun 2021 ini,” ungkap Dias, Jumat (19/3).

Kalaupun terpaksa harus mengimpor, pihaknya meminta pemerintah memilih daftar peru­sahaan yang benar-benar mem­butuhkan garam impor tersebut sehingga kuota impor garam te­pat. Garam tidak sampai rembes ke pasar konsumsi.

Dias mengakui, harga garam saat ini mengalami kenaikan, dari semula Rp 300 menjadi Rp 500 per kilogram (kg). Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut.

“Akan tetapi, akhir-akhir ini permintaan konsumen garam mulai sepi. Apa mungkin mereka masih menunggu garam impor datang,” ucapnya.

Petani garam asal Desa Mo­jowarno, Kecamatan Kaliori, Wahyu Fariani mengungkap­kan, saat ini petani tambak ga­ram di Rembang merugi karena tingkat perekonomian menurun dan pendapatan petani serta pemasok berkurang.

 

Ketua Asosiasi Petani Ga­ram Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menegaskan, kualitas petani lokal mampu memenuhi kebutuhan garam untuk industri.

“Saat ini kualitas garam petani lokal sudah setara KW 1, arti­nya sudah mampu memenuhi kebutuhan garam industri,” kata Jakfar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia memproyeksi, impor ga­ram membuat petambak ter­puruk. Karena, harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor. Belum lagi, masuknya garam impor akan membuat pengusaha eng­gan menyerap garam petani.

Di awal Januari 2021 saja, pa­parnya, ada sisa 800 ribu ton stok garam petani yang tidak terserap dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah cenderung mengandalkan impor.

“Kalau ini terus berlanjut, petani makin enggan menambak garam. Produksi garam nasional bisa turun, dan impor bakal makin tinggi,” terangnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai, keran impor garam dibuka menjadi bukti kegagalan negara untuk swasem­bada garam.

“Setiap tahun angka impor garam terus meningkat, dan sekali lagi pemerintah membuat petambak garam mati digerus impor,” ujar Susan.

Soal ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengunggah penda­patnya soal impor melalui akun Twitter pribadinya, @susipudji­astuti, Minggu (21/3/2021).

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata diatas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500 per kg. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh Peraturan Pemerintah,” sesal Susi melalui Twit­ternya. [NOV]

]]> .
Petani memprotes rencana pemerintah impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Sebab, stok komoditas itu masih berlimpah di dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah mem­buka keran impor garam se­banyak 3 juta ton pada tahun ini sebab kuantitas dan kualitas garam lokal untuk kebutuhan industri, tidak mencukupi.

“Garam impor itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibu­tuhkan industri,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).

Oleh sebab itu, lanjut Lutfi, saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaima­na untuk meningkatkan kuan­titas dan kualitas garam dalam negeri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

Penolakan terhadap kebijakan impor garam disampaikan petani garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Para petani kha­watir kebijakan itu akan merugi­kan mereka.

Ketua Koperasi Garam Rem­bang, Dias Eko Erry Akhmadi, menyebut, saat ini, stok garam rakyat di gudang garam Rem­bang masih menumpuk. Karena, pada tahun 2020, tidak ada penyerapan garam oleh peru­sahaan pengimpor di wilayah Rembang dan Pati.

“Tentu saja kami menolak ren­cana pemerintah terkait impor 3 juta ton garam tahun 2021 ini,” ungkap Dias, Jumat (19/3).

Kalaupun terpaksa harus mengimpor, pihaknya meminta pemerintah memilih daftar peru­sahaan yang benar-benar mem­butuhkan garam impor tersebut sehingga kuota impor garam te­pat. Garam tidak sampai rembes ke pasar konsumsi.

Dias mengakui, harga garam saat ini mengalami kenaikan, dari semula Rp 300 menjadi Rp 500 per kilogram (kg). Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut.

“Akan tetapi, akhir-akhir ini permintaan konsumen garam mulai sepi. Apa mungkin mereka masih menunggu garam impor datang,” ucapnya.

Petani garam asal Desa Mo­jowarno, Kecamatan Kaliori, Wahyu Fariani mengungkap­kan, saat ini petani tambak ga­ram di Rembang merugi karena tingkat perekonomian menurun dan pendapatan petani serta pemasok berkurang.

 

Ketua Asosiasi Petani Ga­ram Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menegaskan, kualitas petani lokal mampu memenuhi kebutuhan garam untuk industri.

“Saat ini kualitas garam petani lokal sudah setara KW 1, arti­nya sudah mampu memenuhi kebutuhan garam industri,” kata Jakfar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia memproyeksi, impor ga­ram membuat petambak ter­puruk. Karena, harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor. Belum lagi, masuknya garam impor akan membuat pengusaha eng­gan menyerap garam petani.

Di awal Januari 2021 saja, pa­parnya, ada sisa 800 ribu ton stok garam petani yang tidak terserap dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah cenderung mengandalkan impor.

“Kalau ini terus berlanjut, petani makin enggan menambak garam. Produksi garam nasional bisa turun, dan impor bakal makin tinggi,” terangnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai, keran impor garam dibuka menjadi bukti kegagalan negara untuk swasem­bada garam.

“Setiap tahun angka impor garam terus meningkat, dan sekali lagi pemerintah membuat petambak garam mati digerus impor,” ujar Susan.

Soal ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengunggah penda­patnya soal impor melalui akun Twitter pribadinya, @susipudji­astuti, Minggu (21/3/2021).

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata diatas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500 per kg. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh Peraturan Pemerintah,” sesal Susi melalui Twit­ternya. [NOV]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories