Perpustakaan Perguruan Tinggi Harus Turut Berperan Tingkatkan Literasi Masyarakat

Perpustakaan Perguruan Tinggi harus ikut berperan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando saat mengukuhkan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) periode 2020-2023. 

Syarif berharap, FPPTI tidak sekadar menjadi wadah untuk berbagi jejaring. Namun juga turut mengatasi masalah literasi Indonesia mulai dari hilir hingga hulu.

“Saya ingin forum ini tidak hanya sekadar berbagi jejaring tetapi ada pekerjaan berat yang harus dilakukan. Keluarlah dari zona nyaman dan bekerja untuk negeri,” ujarnya, saat mengukuhkan pengurus FPPTI di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Syarif, perlu adanya perbaikan di sisi hulu untuk mengatasi persoalan rendahnya literasi Indonesia. Salah satunya, memastikan tersedianya bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus berhenti menghakimi masyarakat yang tidak suka membaca. Tetapi apakah kita sudah menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan. Siapa pun kita, mari dorong setiap orang untuk menulis buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” serunya.

Selain itu, lanjutnya, perlu ada regulasi yang memungkinkan buku yang berada di kota besar bisa sampai wilayah timur Indonesia. Juga menyiapkan anggaran yang memastikan dapat menyiapkan bahan bacaan sesuai dengan standar UNESCO, yakni minimal tiga buku tiap orang tiap tahunnya.

Syarif menegaskan, tidak benar budaya baca Indonesia rendah. Sebab, bangsa Indonesia memiliki keturunan nenek moyang pembaca terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keragaman aksara di Indonesia yang mencapai lebih dari 50, misalnya aksara Batak, Jawa, dan Bali.

“Dengan fakta yang ada, kami mohon FPPTI untuk turut berperan. Masa kepengurusan yang hanya tiga tahun jangan sebatas seremoni. Melainkan, bantu Perpusnas menyelesaikan persoalan ini di sisi hulu. Jika bicara rendahnya budaya baca, otomatis indeks literasi rendah, daya saing rendah, pendapatan per kapita rendah. Hal ini jangan diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Dukungan ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi. Melalui transfer ilmu pengetahuan dan penyiapan buku ilmu terapan, perguruan tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terbelenggu kemiskinan dan kebodohan. [USU]

]]> Perpustakaan Perguruan Tinggi harus ikut berperan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando saat mengukuhkan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) periode 2020-2023. 

Syarif berharap, FPPTI tidak sekadar menjadi wadah untuk berbagi jejaring. Namun juga turut mengatasi masalah literasi Indonesia mulai dari hilir hingga hulu.

“Saya ingin forum ini tidak hanya sekadar berbagi jejaring tetapi ada pekerjaan berat yang harus dilakukan. Keluarlah dari zona nyaman dan bekerja untuk negeri,” ujarnya, saat mengukuhkan pengurus FPPTI di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Syarif, perlu adanya perbaikan di sisi hulu untuk mengatasi persoalan rendahnya literasi Indonesia. Salah satunya, memastikan tersedianya bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus berhenti menghakimi masyarakat yang tidak suka membaca. Tetapi apakah kita sudah menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan. Siapa pun kita, mari dorong setiap orang untuk menulis buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” serunya.

Selain itu, lanjutnya, perlu ada regulasi yang memungkinkan buku yang berada di kota besar bisa sampai wilayah timur Indonesia. Juga menyiapkan anggaran yang memastikan dapat menyiapkan bahan bacaan sesuai dengan standar UNESCO, yakni minimal tiga buku tiap orang tiap tahunnya.

Syarif menegaskan, tidak benar budaya baca Indonesia rendah. Sebab, bangsa Indonesia memiliki keturunan nenek moyang pembaca terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keragaman aksara di Indonesia yang mencapai lebih dari 50, misalnya aksara Batak, Jawa, dan Bali.

“Dengan fakta yang ada, kami mohon FPPTI untuk turut berperan. Masa kepengurusan yang hanya tiga tahun jangan sebatas seremoni. Melainkan, bantu Perpusnas menyelesaikan persoalan ini di sisi hulu. Jika bicara rendahnya budaya baca, otomatis indeks literasi rendah, daya saing rendah, pendapatan per kapita rendah. Hal ini jangan diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Dukungan ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi. Melalui transfer ilmu pengetahuan dan penyiapan buku ilmu terapan, perguruan tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terbelenggu kemiskinan dan kebodohan. [USU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories