Perpanjangan PPKM Tiap Pekan Dibatasin Atau Dilonggarin? Ini 5 Faktor Yang Harus Dipertimbangkan

Setiap akhir pekan, masyarakat bertanya-tanya tentang pengumuman kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menyarankan, pemerintah pusat dan daerah mematuhi aturan yang telah disepakati.

Pertama, terang Prof. Tjandra, status satu kabupaten/kota Level 4, 3 atau 2, sudah  ada di Surat Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) 30 Juni 2021. Selain itu, mengikuti pedoman Public Health and Social Measures (PHSM) World Health Organization (WHO) 14 Juni.

“Jadi, tanpa harus diturunkan atau dinaikkan maka status level situasi pandemi tinggal masukkan saja data-data di kabupaten/kota itu ke formulanya. Maka akan langsung terlihat bahwa kabupaten atau kota adalah level 4, 3, atau 2,” ungkap Prof. Tjandra dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Kedua, tentang pembatasan sosial yang akan dilakukan pada masing-masing level, bisa ditentukan berbeda-beda. Baik diturunkan atau dinaikkan tindakan pelonggaran atau pengetatannya. Setidaknya, papar Prof. Tjandra, pembatasan atau pelonggaran aktivitas tergantung lima faktor.

Pertama, sudah berapa lama kabupaten/kota berada di level saat ini. Sebab, jika baru beberapa hari misalnya, maka tentu masih mungkin akan berubah. Kedua, bagaimana situasi kabupaten/kota tetangga, khususnya di Jawa Bali yang memang posisinya berdekatan antar kabupaten/kota.

Ketiga, jika memang akan dilakukan pelonggaran karena level sudah menurun, maka perlu dilakukan amat bertahap secara hati-hati. “Keempat, perlu dilakukan monitoring yang amat ketat. Kalau situasi membaik maka pelonggaran dapat diteruskan tapi kalau memburuk maka mungkin diperketat lagi,” imbau Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI ini.

Kelima, lanjut Prof. Tjandra, alangkah baiknya jika kebijakan bergantung juga pada local spesific, situasi daerah masing-masing. Maksudnya, sistem pengendalian yang berjalan selama ini melibatkan masyarakat yang menjadi bagian utama dari pengendalian atau people centered. [FAQ]

]]> Setiap akhir pekan, masyarakat bertanya-tanya tentang pengumuman kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menyarankan, pemerintah pusat dan daerah mematuhi aturan yang telah disepakati.

Pertama, terang Prof. Tjandra, status satu kabupaten/kota Level 4, 3 atau 2, sudah  ada di Surat Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) 30 Juni 2021. Selain itu, mengikuti pedoman Public Health and Social Measures (PHSM) World Health Organization (WHO) 14 Juni.

“Jadi, tanpa harus diturunkan atau dinaikkan maka status level situasi pandemi tinggal masukkan saja data-data di kabupaten/kota itu ke formulanya. Maka akan langsung terlihat bahwa kabupaten atau kota adalah level 4, 3, atau 2,” ungkap Prof. Tjandra dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Kedua, tentang pembatasan sosial yang akan dilakukan pada masing-masing level, bisa ditentukan berbeda-beda. Baik diturunkan atau dinaikkan tindakan pelonggaran atau pengetatannya. Setidaknya, papar Prof. Tjandra, pembatasan atau pelonggaran aktivitas tergantung lima faktor.

Pertama, sudah berapa lama kabupaten/kota berada di level saat ini. Sebab, jika baru beberapa hari misalnya, maka tentu masih mungkin akan berubah. Kedua, bagaimana situasi kabupaten/kota tetangga, khususnya di Jawa Bali yang memang posisinya berdekatan antar kabupaten/kota.

Ketiga, jika memang akan dilakukan pelonggaran karena level sudah menurun, maka perlu dilakukan amat bertahap secara hati-hati. “Keempat, perlu dilakukan monitoring yang amat ketat. Kalau situasi membaik maka pelonggaran dapat diteruskan tapi kalau memburuk maka mungkin diperketat lagi,” imbau Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI ini.

Kelima, lanjut Prof. Tjandra, alangkah baiknya jika kebijakan bergantung juga pada local spesific, situasi daerah masing-masing. Maksudnya, sistem pengendalian yang berjalan selama ini melibatkan masyarakat yang menjadi bagian utama dari pengendalian atau people centered. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories