Permintaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yuk, Kinerja Dan Anggaran Posko Covid-19 Desa Diawasi

Mudah-mudahan pembentukan posko desa efektif melawan keganasan virus Corona. Anggarannya pun lancar dan tidak dikorupsi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengajak masyarakat proaktif mengawasi posko di daerahnya masing-masing. Kinerja posko akan efektif jika semua masyarakat aktif gotong-royong.

“Semoga pembelajaran penanganan pandemi di tahun 2020 dapat semakin memupuk semangat gotong-royong masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini di tahun 2021,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

Dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/2), dia mengingatkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi semua pihak sangat penting demi memastikan kualitas penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Ke depannya, masyarakat juga dapat turut mengawasi kinerja dari posko-posko yang ada di daerahnya masing-masing,” katanya.

Wiku menjelaskan, secara operasional, ada empat fungsi prioritas posko desa. Yaitu pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treat­ment (perawatan) pasien Covid-19 di desa.

Secara struktural, tambahnya, posko akan dipimpin kepala desa atau lurah sebagai ketua. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil ketua dan beranggotakan per­angkat desa serta elemen masyarakat lainnya. Sementara TNI/Polri menjadi unsur penting dalam operasional posko.

“Khusus mengenai anggaran posko, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko Covid-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari anggaran pemerintah daerah kabupaten/ kota. Serta dana desa yang sudah disediakan di tingkat desa,” beber Wiku.

Menurut netizen, selain kinerja, satu hal yang harus diawasi dalam pendirian dan pelaksanaan posko desa adalah anggaran. Netizen mengingatkan mereka yang terlibat dalam struktural posko desa dan yang lainnya agar tidak mengorupsi anggaran posko desa.

 

“Awasi anggarannya. Jangan digunakan untuk kegiatan atau tugas-tugas yang tidak penting. Apalagi, potensi korupsi dari anggaran tersebut cukup besar,” kata akun Betta heaven. Dia khawatir, anggaran posko Covid-19 di tingkat desa bernasib sama dengan dana Bansos.

Kawalcovid19tmg menyampaikan, penggunaan anggaran posko Covid-19 desa sudah ada arahan dari Pemerintah. Yaitu, prioritas utama anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. “Menyesuaikan kebutuhan desa masing-masing,” katanya.

Sementara Gotrex53299375 meminta pemerintah mempermudah pencairan anggaran untuk pelaksanaan posko desa. Menurut dia, selama ini pencairan anggaran berkaitan Covid-19 se­lalu telat, sehingga menghambat kinerja petugas. “Satu hal lagi yang harus diawasi adalah keju­juran. Kejujuran adalah kunci efektivitas kinerja posko Covid-19,” sambung GuzWis.

“Mari kita aktifkan kembali posko desa aman Covid-19. Langkah ini merupakan ikhtiar ber­sama untuk mencegah penularan Covid-19,” ujar irham2989571.

Menurut LareTimoer, selama ini di level desa sudah ada Satgas Covid-19. Bahkan, kata dia, khusus di Jawa Tengah ada program jogo tonggo. “Tapi ya tahu sendirilah,” ujarnya.

Alinggabuana_ menyarankan, pemerintah kudu memberikan pemahaman mereka yang terlibat dalam posko Covid-19 tingkat desa. Dengan begitu, semoga program posko desa bisa berjalan maksimal.

Rigoansahadi2 mengaku sebagai pendamping desa. Dia bilang, dirinya yang akan selalu berkoordinasi dengan camat, kepala desa dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Termasuk juga menghidupkan kembali posko relawan Covid-19. “Insya Allah desa akan menjadi garda depan melawan Covid-19,” katanya.

Libet hetiaro menilai, pembentukan posko desa merupakan kebijakan yang tepat. Menurut dia, kapolda dan gubernur butuh dukungan semua pihak dari tingkat desa agar penanganan Covid-19 berjalan efektif.

“Nah gitu dong. Jangan di jalanan besar melulu. Noh di jalanan kampung dan gang banyak yang gak pakai masker,” kata Supri. “Kekompakan dan kejujuran yang utama,” sambung Mariyanto anto.

Dara_yuliana menjelaskan, posko Covid-19 juga dapat berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti Puskesmas. Lalina71419004 juga mendu­kung pembentukan posko di tingkat desa. Yaitu, posko yang mendampingi Puskesmas siap siaga.

“Masyarakat diminta mengawasi kinerja pos komando (posko) Covid-19. Semoga di­lancarkan dan cepat berlalu pandemi ini,” kata odcifuentes881. [ASI]

]]> Mudah-mudahan pembentukan posko desa efektif melawan keganasan virus Corona. Anggarannya pun lancar dan tidak dikorupsi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengajak masyarakat proaktif mengawasi posko di daerahnya masing-masing. Kinerja posko akan efektif jika semua masyarakat aktif gotong-royong.

“Semoga pembelajaran penanganan pandemi di tahun 2020 dapat semakin memupuk semangat gotong-royong masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini di tahun 2021,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

Dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/2), dia mengingatkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi semua pihak sangat penting demi memastikan kualitas penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Ke depannya, masyarakat juga dapat turut mengawasi kinerja dari posko-posko yang ada di daerahnya masing-masing,” katanya.

Wiku menjelaskan, secara operasional, ada empat fungsi prioritas posko desa. Yaitu pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treat­ment (perawatan) pasien Covid-19 di desa.

Secara struktural, tambahnya, posko akan dipimpin kepala desa atau lurah sebagai ketua. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil ketua dan beranggotakan per­angkat desa serta elemen masyarakat lainnya. Sementara TNI/Polri menjadi unsur penting dalam operasional posko.

“Khusus mengenai anggaran posko, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko Covid-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari anggaran pemerintah daerah kabupaten/ kota. Serta dana desa yang sudah disediakan di tingkat desa,” beber Wiku.

Menurut netizen, selain kinerja, satu hal yang harus diawasi dalam pendirian dan pelaksanaan posko desa adalah anggaran. Netizen mengingatkan mereka yang terlibat dalam struktural posko desa dan yang lainnya agar tidak mengorupsi anggaran posko desa.

 

“Awasi anggarannya. Jangan digunakan untuk kegiatan atau tugas-tugas yang tidak penting. Apalagi, potensi korupsi dari anggaran tersebut cukup besar,” kata akun Betta heaven. Dia khawatir, anggaran posko Covid-19 di tingkat desa bernasib sama dengan dana Bansos.

Kawalcovid19tmg menyampaikan, penggunaan anggaran posko Covid-19 desa sudah ada arahan dari Pemerintah. Yaitu, prioritas utama anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. “Menyesuaikan kebutuhan desa masing-masing,” katanya.

Sementara Gotrex53299375 meminta pemerintah mempermudah pencairan anggaran untuk pelaksanaan posko desa. Menurut dia, selama ini pencairan anggaran berkaitan Covid-19 se­lalu telat, sehingga menghambat kinerja petugas. “Satu hal lagi yang harus diawasi adalah keju­juran. Kejujuran adalah kunci efektivitas kinerja posko Covid-19,” sambung GuzWis.

“Mari kita aktifkan kembali posko desa aman Covid-19. Langkah ini merupakan ikhtiar ber­sama untuk mencegah penularan Covid-19,” ujar irham2989571.

Menurut LareTimoer, selama ini di level desa sudah ada Satgas Covid-19. Bahkan, kata dia, khusus di Jawa Tengah ada program jogo tonggo. “Tapi ya tahu sendirilah,” ujarnya.

Alinggabuana_ menyarankan, pemerintah kudu memberikan pemahaman mereka yang terlibat dalam posko Covid-19 tingkat desa. Dengan begitu, semoga program posko desa bisa berjalan maksimal.

Rigoansahadi2 mengaku sebagai pendamping desa. Dia bilang, dirinya yang akan selalu berkoordinasi dengan camat, kepala desa dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Termasuk juga menghidupkan kembali posko relawan Covid-19. “Insya Allah desa akan menjadi garda depan melawan Covid-19,” katanya.

Libet hetiaro menilai, pembentukan posko desa merupakan kebijakan yang tepat. Menurut dia, kapolda dan gubernur butuh dukungan semua pihak dari tingkat desa agar penanganan Covid-19 berjalan efektif.

“Nah gitu dong. Jangan di jalanan besar melulu. Noh di jalanan kampung dan gang banyak yang gak pakai masker,” kata Supri. “Kekompakan dan kejujuran yang utama,” sambung Mariyanto anto.

Dara_yuliana menjelaskan, posko Covid-19 juga dapat berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti Puskesmas. Lalina71419004 juga mendu­kung pembentukan posko di tingkat desa. Yaitu, posko yang mendampingi Puskesmas siap siaga.

“Masyarakat diminta mengawasi kinerja pos komando (posko) Covid-19. Semoga di­lancarkan dan cepat berlalu pandemi ini,” kata odcifuentes881. [ASI]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories