Perlunya Edukasi Terus Menerus Kepada Masyarakat Yang Nolak Divaksin

Risiko terburuk akibat Covid-19 diprediksi bakal segera menurun. Sebab, kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia (lansia) sudah mulai menjalani vaksinasi tahap kedua, dan penyandang disabilitas mulai menjalani vaksinisasi tahap pertama.

“Iya, itu akan mengurangi manifestasi Covid-19 berat pada kelompok berisiko tinggi,” ujar Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim kepada wartawan, Jumat (12/3).

Sementara, masih ada kelompok rentan yang takut divaksin. Padahal, untuk bisa ikut vaksin, pemerintah sudah membuat Standard Operating Procedure (SOP), sehingga dampak vaksin bisa diminimalisir. 

Saifudin menilai, program vaksinasi tidak akan berjalan sesuai rencana jika ada yang masih menolak divaksin. 

Karena itu, diharapkan ada edukasi terus-menerus kepada kelompok masyarakat yang masih takut atau menolak untuk vaksinasi tanpa alasan medis yang bisa dibenarkan.

Sementara, pemerintah terus belanja vaksin tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.

“Itu bukan soal embargo, soal ketersediaan. Memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif,” kata Abidin Fikri dihubungi secara terpisah.

Menurut dia, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen. 

“Siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara produksi vaksin, dia akan lebih baik,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX ini.

Dengan demikian, apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat. 

“Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin,” tuturnya.

Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen. 

“Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat. Jadi, Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin,” katanya.

Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri juga perlu didorong. Seperti yang disampaikan Presiden bahwa prakarsa inovasi itu tentu harus didorong secara baik, tapi tetap harus memenuhi standar keilmuan, karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya.

“Harus diuji secara benar. Jadi, bukan asal vaksin. Ini sama perlakuannya terhadap vaksin-vaksin yang dari luar,” pungkasnya. [REN]

]]> Risiko terburuk akibat Covid-19 diprediksi bakal segera menurun. Sebab, kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia (lansia) sudah mulai menjalani vaksinasi tahap kedua, dan penyandang disabilitas mulai menjalani vaksinisasi tahap pertama.

“Iya, itu akan mengurangi manifestasi Covid-19 berat pada kelompok berisiko tinggi,” ujar Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim kepada wartawan, Jumat (12/3).

Sementara, masih ada kelompok rentan yang takut divaksin. Padahal, untuk bisa ikut vaksin, pemerintah sudah membuat Standard Operating Procedure (SOP), sehingga dampak vaksin bisa diminimalisir. 

Saifudin menilai, program vaksinasi tidak akan berjalan sesuai rencana jika ada yang masih menolak divaksin. 

Karena itu, diharapkan ada edukasi terus-menerus kepada kelompok masyarakat yang masih takut atau menolak untuk vaksinasi tanpa alasan medis yang bisa dibenarkan.

Sementara, pemerintah terus belanja vaksin tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.

“Itu bukan soal embargo, soal ketersediaan. Memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif,” kata Abidin Fikri dihubungi secara terpisah.

Menurut dia, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen. 

“Siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara produksi vaksin, dia akan lebih baik,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX ini.

Dengan demikian, apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat. 

“Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin,” tuturnya.

Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen. 

“Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat. Jadi, Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin,” katanya.

Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri juga perlu didorong. Seperti yang disampaikan Presiden bahwa prakarsa inovasi itu tentu harus didorong secara baik, tapi tetap harus memenuhi standar keilmuan, karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya.

“Harus diuji secara benar. Jadi, bukan asal vaksin. Ini sama perlakuannya terhadap vaksin-vaksin yang dari luar,” pungkasnya. [REN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories