Perkuat Akses Permodalan UMKM, Kunci Pemulihan Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor usaha yang paling harus dibantu dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah pun telah menganggarkan berbagai insentif untuk sektor UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berbagai bantuan tersebut mulai dari subsidi bunga, bantuan usaha produktif usaha mikro, penempatan dana hingga dukungan lainnya. UMKM masih menjadi motor utama dalam memulihkan perekonomian, sebab sektor ini berkonstribusi 61 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Akan tetapi, banyak UMKM yang berjatuhan akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan jumlah UMKM yang terdampak pandemi mencapai 99 persen atau 64,2 juta dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), Yunita Resmi Sari mengatakan, UMKM membutuhkan tambahan likuiditas untuk meningkatkan usahanya. Ini tercermin dari current ratio UMKM selama tahun lalu menurun menjadi 6,35 persen dari tahun sebelumnya 6,98 persen. Begitu juga cash ratio yang turun menjadi hanya 2,38 persen dari tahun sebelumnya 3,59 persen.

“UMKM itu perlu tambahan likuiditas untuk tambahan usahanya. Secara logika kan bisa ditambah dari kredit modal kerja perbankan, tapi di sisi lain mereka enggak mau nambah beban lagi. Jadi yang diharapkan ya program pemerintah, subsidi bunga atau restrukturisasi,” jelasnya dalam Webinar Akurat dengan tema ‘Memulihkan Ekonomi dengan Menyelematkan UMKM dari Krisis, Efektif?’ yang didukung oleh BI dan Jamkrindo, di Jakarta, Jumat (19/3/).

Namun kemampuan UMKM untuk menyelesaikan utang jangka pendek mereka mengalami peningkatan di 2020. Ini karena perilaku UMKM yang menahan penambahan utang baru selama pandemi.

 

Menurut data BI, kredit UMKM saat ini sebetulnya sudah cukup tinggi alokasinya oleh perbankan yaitu hampir 20 persen dengan kualitas yang tetap terjaga di bawah 5 persen  yaitu 3,95 persen.

Kemudian jika dilihat jumlah rekeningnya, maka jumlah rekening ini sebagian besar memang masih didominasi oleh mikro. “Maka dengan itu, ini menjadi suatu harapan juga bahwa kelompok usaha mikro ini sudah semakin banyak masuk kedalam mainstreamnya finansial institution atau perbankan,” imbuhnya.

Dari 6 sektor utama pertumbuhan kredit UMKM Indonesia, lanjutnya, jika dilihat bahwa sektor yang masih tumbuh positif adalah pertanian serta industri pengolahan. Per Desember tahun 2020, sektor pertanian mencatakan pertumbuhan kredit sebesar 16,7 persen kemudian disusul dengan industri pengolahan sebesar 1,5 persen meskipun sedikit turun dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) realisasinya pada 2020 lalu lebih besar dibandingkan pada 2019 lalu. Tercatat pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 188,1 triliun atau sekitar 99 persen dari target sebesar Rp 190 triliun.

“Maka dengan itu, sampai saat ini pemerintah akan terus berusaha sekeras mungkin untuk menyalurkan kredit. Sehingga para UMKM ini tetap survive meski pandemi melanda,” katanya.

Untuk itu Pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau (PNM), untuk memperkuat akses pembiayaan atau permodalan dari perbankan ke sektor UMKM.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun meyakini, ekosistem holding ultra mikro, bakal mendorong potensi pembiayaan lebih murah untuk 24 juta UMKM pada 2024.

Menurutnya, dengan dengan ekosistem tersebut dampak profitabilitas dari sinergi tersebut bakal berdampak pada nasabah, seperti penurunan suku bunga pinjaman serta profiling nasabah yang lebih cepat.

Selain itu, ekosistem Holding Ultra Mikro dinilainya bakal membantu penetrasi penyaluran modal dengan potensi sistem IT yang lebih besar serta mendukung permodalan yang lebih besar terhadap berbagai profile nasabah masing-masing BUMN. “Upaya pemerintah ini sangat luar biasa, keberpihakan Ultra Mikro ini untuk mendukung masyarakat,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.

Dalam menopang sektor UMKM di masa pandemi saat ini, peran perusahaan penjaminan juga tak kalah penting. PT Jamkrindo yang ditunjuk sebagai penjaminan kredit modal kerja program PEN pun mencatat telah menyalurkan penjaminan (Kredit Modal Kerja) KMK PEN hingga 754.155 UMKM per Februari 2021.

Ini menjadi kabar gembira bagi UMKM untuk keluar dari masalah pandemi yang melilitnya selama ini. Adapun jumlah tenaga kerja terdampak penjaminan oleh Jamkrindo yakni sebesar 856.179 tenaga kerja.

Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo, Kadar Wisnuwarman yang juga hadir dalam diskusi webinar menyatakan, penjaminan KMK sektor usaha per Januari-Februari 2020 masih didominasi sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp 1.856 miliar. Adapun tahun lalu tercatat sebesar Rp 6.312 miliar.

Selain itu, beberapa program pemerintah untuk mendukung pembiayaan UMKM selama pandemi seperti super kredit mikro juga dijamin oleh Jamkrindo. “Kami juga mencatat penjaminan KUR pada 2020 sebesar Rp102 triliun meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, ini membuktikan pemerintah menggenjot penyaluran KUR selama pandemi,” pungkasnya. [DWI]

]]> Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor usaha yang paling harus dibantu dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah pun telah menganggarkan berbagai insentif untuk sektor UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berbagai bantuan tersebut mulai dari subsidi bunga, bantuan usaha produktif usaha mikro, penempatan dana hingga dukungan lainnya. UMKM masih menjadi motor utama dalam memulihkan perekonomian, sebab sektor ini berkonstribusi 61 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Akan tetapi, banyak UMKM yang berjatuhan akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan jumlah UMKM yang terdampak pandemi mencapai 99 persen atau 64,2 juta dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), Yunita Resmi Sari mengatakan, UMKM membutuhkan tambahan likuiditas untuk meningkatkan usahanya. Ini tercermin dari current ratio UMKM selama tahun lalu menurun menjadi 6,35 persen dari tahun sebelumnya 6,98 persen. Begitu juga cash ratio yang turun menjadi hanya 2,38 persen dari tahun sebelumnya 3,59 persen.

“UMKM itu perlu tambahan likuiditas untuk tambahan usahanya. Secara logika kan bisa ditambah dari kredit modal kerja perbankan, tapi di sisi lain mereka enggak mau nambah beban lagi. Jadi yang diharapkan ya program pemerintah, subsidi bunga atau restrukturisasi,” jelasnya dalam Webinar Akurat dengan tema ‘Memulihkan Ekonomi dengan Menyelematkan UMKM dari Krisis, Efektif?’ yang didukung oleh BI dan Jamkrindo, di Jakarta, Jumat (19/3/).

Namun kemampuan UMKM untuk menyelesaikan utang jangka pendek mereka mengalami peningkatan di 2020. Ini karena perilaku UMKM yang menahan penambahan utang baru selama pandemi.

 

Menurut data BI, kredit UMKM saat ini sebetulnya sudah cukup tinggi alokasinya oleh perbankan yaitu hampir 20 persen dengan kualitas yang tetap terjaga di bawah 5 persen  yaitu 3,95 persen.

Kemudian jika dilihat jumlah rekeningnya, maka jumlah rekening ini sebagian besar memang masih didominasi oleh mikro. “Maka dengan itu, ini menjadi suatu harapan juga bahwa kelompok usaha mikro ini sudah semakin banyak masuk kedalam mainstreamnya finansial institution atau perbankan,” imbuhnya.

Dari 6 sektor utama pertumbuhan kredit UMKM Indonesia, lanjutnya, jika dilihat bahwa sektor yang masih tumbuh positif adalah pertanian serta industri pengolahan. Per Desember tahun 2020, sektor pertanian mencatakan pertumbuhan kredit sebesar 16,7 persen kemudian disusul dengan industri pengolahan sebesar 1,5 persen meskipun sedikit turun dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) realisasinya pada 2020 lalu lebih besar dibandingkan pada 2019 lalu. Tercatat pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 188,1 triliun atau sekitar 99 persen dari target sebesar Rp 190 triliun.

“Maka dengan itu, sampai saat ini pemerintah akan terus berusaha sekeras mungkin untuk menyalurkan kredit. Sehingga para UMKM ini tetap survive meski pandemi melanda,” katanya.

Untuk itu Pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau (PNM), untuk memperkuat akses pembiayaan atau permodalan dari perbankan ke sektor UMKM.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun meyakini, ekosistem holding ultra mikro, bakal mendorong potensi pembiayaan lebih murah untuk 24 juta UMKM pada 2024.

Menurutnya, dengan dengan ekosistem tersebut dampak profitabilitas dari sinergi tersebut bakal berdampak pada nasabah, seperti penurunan suku bunga pinjaman serta profiling nasabah yang lebih cepat.

Selain itu, ekosistem Holding Ultra Mikro dinilainya bakal membantu penetrasi penyaluran modal dengan potensi sistem IT yang lebih besar serta mendukung permodalan yang lebih besar terhadap berbagai profile nasabah masing-masing BUMN. “Upaya pemerintah ini sangat luar biasa, keberpihakan Ultra Mikro ini untuk mendukung masyarakat,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.

Dalam menopang sektor UMKM di masa pandemi saat ini, peran perusahaan penjaminan juga tak kalah penting. PT Jamkrindo yang ditunjuk sebagai penjaminan kredit modal kerja program PEN pun mencatat telah menyalurkan penjaminan (Kredit Modal Kerja) KMK PEN hingga 754.155 UMKM per Februari 2021.

Ini menjadi kabar gembira bagi UMKM untuk keluar dari masalah pandemi yang melilitnya selama ini. Adapun jumlah tenaga kerja terdampak penjaminan oleh Jamkrindo yakni sebesar 856.179 tenaga kerja.

Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo, Kadar Wisnuwarman yang juga hadir dalam diskusi webinar menyatakan, penjaminan KMK sektor usaha per Januari-Februari 2020 masih didominasi sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp 1.856 miliar. Adapun tahun lalu tercatat sebesar Rp 6.312 miliar.

Selain itu, beberapa program pemerintah untuk mendukung pembiayaan UMKM selama pandemi seperti super kredit mikro juga dijamin oleh Jamkrindo. “Kami juga mencatat penjaminan KUR pada 2020 sebesar Rp102 triliun meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, ini membuktikan pemerintah menggenjot penyaluran KUR selama pandemi,” pungkasnya. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories