Perintah Jokowi Soal CPNS Penyuluh Lapangan Diperbanyak, Yang Hanya Duduk Di Balik Meja Dipangkas

Pemerintah bakal mengubah formasi CPNS tahun 2021. Pegawai administrasi dikurangi, sedangkan penyuluh lapangan bakal diperbanyak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengakui, perubahan formasi CPNS tahun 2021 itu sesuai permintaan dari Presiden Jokowi.

Secara langsung, Jokowi memang memerintahkan mengurangi jumlah CPNS yang kerjanya hanya duduk di balik meja. Sebagai gantinya, penerimaan CPNS 2021 lebih fokus ke pegawai yang kerjanya terjun langsung ke lapangan. 

“Arahan Bapak Presiden kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat,” kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Namun, Tjahjo bilang, formasi baru belum diumumkan karena masih ada tawar- menawar di tingkat kementerian dan lembaga.

“Mudah-mudahan akhir Maret 2021 ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi, ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai,” ujarnya.

Tjahjo sudah memprediksi berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini. Ada 1.275.387 lowongan. Rinciannya, sebanyak 83.669 untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK, yaitu sebanyak 1.022.616. Lalu, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094 orang.

“Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan,” jelasnya.

Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571, dan CPNS 64.663. Politisi PDIP ini menambahkan, total rencana kebutuhan itu belum termasuk beberapa instansi.

Sebab, hingga saat ini baru ada usulan dari 588 instansi. Hingga saat ini sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan. Dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, dan 49 instansi sudah mengusulkan. [DIR]

]]> Pemerintah bakal mengubah formasi CPNS tahun 2021. Pegawai administrasi dikurangi, sedangkan penyuluh lapangan bakal diperbanyak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengakui, perubahan formasi CPNS tahun 2021 itu sesuai permintaan dari Presiden Jokowi.

Secara langsung, Jokowi memang memerintahkan mengurangi jumlah CPNS yang kerjanya hanya duduk di balik meja. Sebagai gantinya, penerimaan CPNS 2021 lebih fokus ke pegawai yang kerjanya terjun langsung ke lapangan. 

“Arahan Bapak Presiden kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat,” kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Namun, Tjahjo bilang, formasi baru belum diumumkan karena masih ada tawar- menawar di tingkat kementerian dan lembaga.

“Mudah-mudahan akhir Maret 2021 ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi, ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai,” ujarnya.

Tjahjo sudah memprediksi berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini. Ada 1.275.387 lowongan. Rinciannya, sebanyak 83.669 untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK, yaitu sebanyak 1.022.616. Lalu, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094 orang.

“Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan,” jelasnya.

Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571, dan CPNS 64.663. Politisi PDIP ini menambahkan, total rencana kebutuhan itu belum termasuk beberapa instansi.

Sebab, hingga saat ini baru ada usulan dari 588 instansi. Hingga saat ini sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan. Dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, dan 49 instansi sudah mengusulkan. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories