Peringati Hari Solidaritas Kashmir, Kedubes Pakistan Gelar Webinar .

Sebagai bagian rangkaian acara yang diadakan untuk memperingati “Hari Solidaritas Kashmir” pada 5 Februari setiap tahun, Kedutaan Besar Pakistan mengadakan Webinar dengan topik “Peace, Development and Security in South Asia-Kashmir a Case Study”.

Webinar ini diselenggarakan pada Jumat (5/2/2021), bekerja sama dengan universitas, organisasi, dan think tank ternama dari berbagai penjuru Indonesia.

Sejumlah pembicara hadir di acara ini, yaitu Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Muhammad Hassan, Dr. Ali Maksum, PhD (akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Drs. Nur Munir (Kepala Pusat Penelitian Islam dan Timur Tengah, Universitas Indonesia, President University dan Harvard Divinity School), Dr. Zahir Khan (mantan diplomat Indonesia dan Ketua Forum Solidaritas Kashmir dan Khairunnisa Simbolon, Sarjana dan akademisi Universitas Gadjah Madah, Yogjakarta.

Dalam pemaparannya, Dubes Muhammad Hassan menyampaikan pidato rinci yang menyoroti sejarah perselisihan Jammu dan Kashmir dan pentingnya Hari Solidaritas Kashmir. Dia menjelaskan, gelombang intoleransi yang sedang berlangsung dan represi yang disponsori negara terhadap minoritas (terutama Muslim) di India dengan referensi khusus pada penderitaan Muslim India di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara illegal.

Hassan mengutip upaya illegal baru-baru ini yang bertujuan mengubah demografi wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara illegal. Dia menyampaikan penolakan keras Pakistan atas tindakan illegal tersebut, dan menyatakan tekad Pemerintah Pakistan untuk mendukung kasus Jammu dan Kashmir di semua forum.

Selain itu, Hassan juga berbicara tentang kebencian dan diskriminasi yang ditargetkan terhadap Muslim di India oleh Pemerintah Narendra Damodardas Modi. Seperti putusan Masjid Babri, Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) diskriminatif (CAA), Daftar Warga Negara (NRC) yang kontroversial, dan hukuman mati terhadap Muslim oleh penjaga sapi.

Dia juga berbicara tentang postur hegemoni India di kawasan Asia Selatan dengan referensi khusus pada masalah terbaru yang dibuat oleh India dengan tetangganya, termasuk Pakistan, China, Bangladesh, dan Nepal.

Lebih jauh, Dubes yang baru bertugas di Tunsia ini juga menjelaskan berbagai aspek lain dari sengketa Jammu and Kashmir. Termasuk pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, ideologi Hindutva Pemerintah Modi yang diilhami Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

RSS adalah organisasi nasionalis Hindu sayap kanan India, yang secara luas dianggap sebagai organisasi induk partai yang berkuasa di India, Partai Bharatiya Janata.

Aspek lain sengketa Jammu and Kashmir juga menyangkut tidak dilaksanakannya resolusi DK PBB oleh India, dan keinginan Pakistan untuk menyelesaikan semua masalah dengan India, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, melalui dialog, sesuai dengan resolusi DK PBB.

Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 130 akademisi, cendekiawan, peneliti, anggota organisasi politik dan keagamaan, serta mahasiswa. [RSM]

]]> .
Sebagai bagian rangkaian acara yang diadakan untuk memperingati “Hari Solidaritas Kashmir” pada 5 Februari setiap tahun, Kedutaan Besar Pakistan mengadakan Webinar dengan topik “Peace, Development and Security in South Asia-Kashmir a Case Study”.

Webinar ini diselenggarakan pada Jumat (5/2/2021), bekerja sama dengan universitas, organisasi, dan think tank ternama dari berbagai penjuru Indonesia.

Sejumlah pembicara hadir di acara ini, yaitu Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Muhammad Hassan, Dr. Ali Maksum, PhD (akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Drs. Nur Munir (Kepala Pusat Penelitian Islam dan Timur Tengah, Universitas Indonesia, President University dan Harvard Divinity School), Dr. Zahir Khan (mantan diplomat Indonesia dan Ketua Forum Solidaritas Kashmir dan Khairunnisa Simbolon, Sarjana dan akademisi Universitas Gadjah Madah, Yogjakarta.

Dalam pemaparannya, Dubes Muhammad Hassan menyampaikan pidato rinci yang menyoroti sejarah perselisihan Jammu dan Kashmir dan pentingnya Hari Solidaritas Kashmir. Dia menjelaskan, gelombang intoleransi yang sedang berlangsung dan represi yang disponsori negara terhadap minoritas (terutama Muslim) di India dengan referensi khusus pada penderitaan Muslim India di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara illegal.

Hassan mengutip upaya illegal baru-baru ini yang bertujuan mengubah demografi wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara illegal. Dia menyampaikan penolakan keras Pakistan atas tindakan illegal tersebut, dan menyatakan tekad Pemerintah Pakistan untuk mendukung kasus Jammu dan Kashmir di semua forum.

Selain itu, Hassan juga berbicara tentang kebencian dan diskriminasi yang ditargetkan terhadap Muslim di India oleh Pemerintah Narendra Damodardas Modi. Seperti putusan Masjid Babri, Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) diskriminatif (CAA), Daftar Warga Negara (NRC) yang kontroversial, dan hukuman mati terhadap Muslim oleh penjaga sapi.

Dia juga berbicara tentang postur hegemoni India di kawasan Asia Selatan dengan referensi khusus pada masalah terbaru yang dibuat oleh India dengan tetangganya, termasuk Pakistan, China, Bangladesh, dan Nepal.

Lebih jauh, Dubes yang baru bertugas di Tunsia ini juga menjelaskan berbagai aspek lain dari sengketa Jammu and Kashmir. Termasuk pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, ideologi Hindutva Pemerintah Modi yang diilhami Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

RSS adalah organisasi nasionalis Hindu sayap kanan India, yang secara luas dianggap sebagai organisasi induk partai yang berkuasa di India, Partai Bharatiya Janata.

Aspek lain sengketa Jammu and Kashmir juga menyangkut tidak dilaksanakannya resolusi DK PBB oleh India, dan keinginan Pakistan untuk menyelesaikan semua masalah dengan India, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, melalui dialog, sesuai dengan resolusi DK PBB.

Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 130 akademisi, cendekiawan, peneliti, anggota organisasi politik dan keagamaan, serta mahasiswa. [RSM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .