Percuma, Target 2070 Sudah Telat! Net Zero Summit 2021 Desak Net Zero Emission Maju Ke 2045 .

Pemerintah dan rakyat Indonesia dihimbau untuk mulai merintis strategi komprehensif demi mencegah ancaman perubahan iklim. Selain itu, juga ikut terlibat dalam upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi, hanya sekitar 1,5 derajat Celsius. Hal ini sesuai visi Perjanjian Paris 2015.

Himbauan ini merupakan bagian dari pernyataan sikap dari para peserta Indonesia Net Zero Summit 2021 (INZS-2021), yang digelar pada Selasa, 21 April 2021. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Dr. Dino Patti Djalal, Founder dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), bersama Adhityani Putri dari Yayasan Cerah Indonesia.

Event yang digelar oleh FPCI ini, juga dihelat bertepatan menjelang perundingan perubahan iklim PBB COP-26 di Glasgow, November 2021, Leaders’ Summit on Climate (22- 23 April), dan Hari Bumi (22 April),

Berikut adalah selengkapnya pernyataan sikap para peserta INZS-2021:

Target penurunan emisi 29% dengan usaha sendiri dan penurunan emisi 41% dengan bantuan internasional yang dijewantahkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bagian komitmen Paris sudah tidak lagi memadai.

Kami berpandangan, target ini tidak sesuai dengan perkembangan ilmiah yang terkini, yang menunjukkan bahwa Indonesia harus dan bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius. Kami menghimbau pemerintah untuk menetapkan target baru yang berdasarkan data ilmiah dan selaras dengan langkah dunia, yaitu menurunkan 50% emisi nasional di tahun 2030 dan mencapai net zero emission di tahun 2050.

Target Net Zero Emission ini merupakan kepentingan nasional kita sendiri untuk menyelamatkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai bencana yang dipastikan akan timbul dari suhu bumi yang terus memanas: cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, krisis pangan, kekurangan stok air, kenaikan permukaan laut setinggi satu meter, kegagalan panen, kebakaran hutan. Dengan demikian, jelas bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial (existential threat) yang nyata bagi bangsa Indonesia.

Jikalau pemerintah tetap berpegang pada target penurunan emisi yang dianut selama ini, Pemerintah Indonesia akan sulit memainkan peranan yang relevan dan kredible dalam percaturan dan perundingan perubahan iklim dunia.

Jika teknologi dan persediaan investasi kelak mendukung, pemerintah juga kelak bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius lagi, yakni negative zero emission, yang berarti Indonesia memiliki kapasitas menyerap karbon (carbon sink) yang lebih besar dari kapasitas emisi yang dihasilkan.

 

Yang penting dalam Net Zero Emission bukan saja target angka penurunan, namun juga jangka waktunya. Pencapaian Net Zero di tahun 2070 akan sangat terlambat dan sia-sia, karena jatah karbon kita untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5 Celsius hanya sampai 2050. Karenanya, Indonesia Net Zero Summit berpandangan bahwa jangka waktu untuk mencapai Net Zero yang paling tepat adalah 2050 dan bahkan 2045.

Kajian terkini dari BAPPENAS bahkan menunjukkan, menetapkan target net zero di tahun 2045 atau 2050 akan mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan target 2070, sebagaimana yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAPPENAS menunjukkan, net zero emission di tahun 2045 dan 2050 akan dapat menghasilkan pertumbuhan perekonomian setinggi 6,21% dan 6,06% yang lebih tinggi dibandingkan dengan penetapan target net zero emission di 2070 yang hanya akan menumbuhkan perekonomian sebanyak 5,82% dalam 10 tahun ke depan. Masalahnya adalah, bagaimana perencanaan konseptual BAPPENAS ini dapat dijelmakan dalam kebijakan pemerintah yang nyata di lapangan.

Karena net zero future tidak dapat dicapai dalam sekejap mata, kami menghimbau pemerintah untuk sejak sekarang merumuskan dan menjalankan paradigma pembangunan baru untuk mencapai net zero future, yaitu pembangunan rendah karbon.

Baik Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia harus melihat pembangunan hijau sebagai suatu peluang ekonomi yang luar biasa, mengingat sekarang ini sedang terjadi pergeseran besar dalam ekonomi dunia ke arah dekarbonisasi.

Paradigma pembangun net zero ini harus dicerminkan dalam transformasi kebijakan di berbagai sektor: kehutanan, energi, transportasi, industri, infrastruktur, limbah, pendidikan, perdagangan, maritim. Pembangunan rendah karbon dapat membuka pintu lebar-lebar akan peluang investasi hijau dan lapangan pekerjaan baru.

Di sektor lahan dan hutan saja, penetapan target net zero emission yang ambisius dan tegas dapat menumbuhkan manfaat ekonomi sebanyak 1,5 triliun dolar AS sampai 2045. Di sektor energi, komitmen yang tegas akan energi terbarukan akan dapat menghasil hampir 5 juta pekerjaan baru di energi surya dan hampir 11 juta di sektor energi secara keseluruhan.

 

Para mitra dagang Indonesia seperti China, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Uni Eropa yang merepresentasi pasar bagi lebih dari setengah ekspor Indonesia (dengan total nilai perdagangan mencapai lebih dari 168 milyar dolar AS setiap tahunnya) sudah menyatakan target untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Indonesia, tentu tidak boleh ketinggalan derap laju para negara besar dunia.

Mengubah paradigma dan strategi pembangunan ini memang tidak mudah. Namun taruhannya adalah masa depan keselamatan bangsa Indonesia, karenanya sudah seharusnya menuntut perjuangan yang berat. Jangan sampai sejarah mencatat suhu bumi memanas drastis tahun 2045 akhirnya terjadi karena generasi kita gagal melakukan perubahan dan terpuruk dalam perdebatan yang bertele-tele.

Net Zero memerlukan political will. Karena itu, kami semua mengharapkan keputusan dan dukungan pemerintah Indonesia yang tegas dan jelas mengenai visi net zero future ini. Terlebih lagi, dibutuhkan tindakan yang cepat dan selaras dengan sains dan arah dunia untuk dapat menyelamatkan generasi emas Indonesia 2045.

Dengan perhelatan Indonesia Net Zero Summit ini, kami berharap konsep net zero dapat menjadi suatu jargon publik dan politik yang merakyat. Sudah waktunya kita mengusung nasionalisme iklim (climate nationalism), yaitu dimana kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia bersatu padu dengan perjuangan kita yang gigih untuk mencegah ancaman perubahan iklim terhadap masa depan Indonesia. [RSM]

]]> .
Pemerintah dan rakyat Indonesia dihimbau untuk mulai merintis strategi komprehensif demi mencegah ancaman perubahan iklim. Selain itu, juga ikut terlibat dalam upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi, hanya sekitar 1,5 derajat Celsius. Hal ini sesuai visi Perjanjian Paris 2015.

Himbauan ini merupakan bagian dari pernyataan sikap dari para peserta Indonesia Net Zero Summit 2021 (INZS-2021), yang digelar pada Selasa, 21 April 2021. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Dr. Dino Patti Djalal, Founder dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), bersama Adhityani Putri dari Yayasan Cerah Indonesia.

Event yang digelar oleh FPCI ini, juga dihelat bertepatan menjelang perundingan perubahan iklim PBB COP-26 di Glasgow, November 2021, Leaders’ Summit on Climate (22- 23 April), dan Hari Bumi (22 April),

Berikut adalah selengkapnya pernyataan sikap para peserta INZS-2021:

Target penurunan emisi 29% dengan usaha sendiri dan penurunan emisi 41% dengan bantuan internasional yang dijewantahkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bagian komitmen Paris sudah tidak lagi memadai.

Kami berpandangan, target ini tidak sesuai dengan perkembangan ilmiah yang terkini, yang menunjukkan bahwa Indonesia harus dan bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius. Kami menghimbau pemerintah untuk menetapkan target baru yang berdasarkan data ilmiah dan selaras dengan langkah dunia, yaitu menurunkan 50% emisi nasional di tahun 2030 dan mencapai net zero emission di tahun 2050.

Target Net Zero Emission ini merupakan kepentingan nasional kita sendiri untuk menyelamatkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai bencana yang dipastikan akan timbul dari suhu bumi yang terus memanas: cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, krisis pangan, kekurangan stok air, kenaikan permukaan laut setinggi satu meter, kegagalan panen, kebakaran hutan. Dengan demikian, jelas bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial (existential threat) yang nyata bagi bangsa Indonesia.

Jikalau pemerintah tetap berpegang pada target penurunan emisi yang dianut selama ini, Pemerintah Indonesia akan sulit memainkan peranan yang relevan dan kredible dalam percaturan dan perundingan perubahan iklim dunia.

Jika teknologi dan persediaan investasi kelak mendukung, pemerintah juga kelak bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius lagi, yakni negative zero emission, yang berarti Indonesia memiliki kapasitas menyerap karbon (carbon sink) yang lebih besar dari kapasitas emisi yang dihasilkan.

 

Yang penting dalam Net Zero Emission bukan saja target angka penurunan, namun juga jangka waktunya. Pencapaian Net Zero di tahun 2070 akan sangat terlambat dan sia-sia, karena jatah karbon kita untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5 Celsius hanya sampai 2050. Karenanya, Indonesia Net Zero Summit berpandangan bahwa jangka waktu untuk mencapai Net Zero yang paling tepat adalah 2050 dan bahkan 2045.

Kajian terkini dari BAPPENAS bahkan menunjukkan, menetapkan target net zero di tahun 2045 atau 2050 akan mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan target 2070, sebagaimana yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAPPENAS menunjukkan, net zero emission di tahun 2045 dan 2050 akan dapat menghasilkan pertumbuhan perekonomian setinggi 6,21% dan 6,06% yang lebih tinggi dibandingkan dengan penetapan target net zero emission di 2070 yang hanya akan menumbuhkan perekonomian sebanyak 5,82% dalam 10 tahun ke depan. Masalahnya adalah, bagaimana perencanaan konseptual BAPPENAS ini dapat dijelmakan dalam kebijakan pemerintah yang nyata di lapangan.

Karena net zero future tidak dapat dicapai dalam sekejap mata, kami menghimbau pemerintah untuk sejak sekarang merumuskan dan menjalankan paradigma pembangunan baru untuk mencapai net zero future, yaitu pembangunan rendah karbon.

Baik Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia harus melihat pembangunan hijau sebagai suatu peluang ekonomi yang luar biasa, mengingat sekarang ini sedang terjadi pergeseran besar dalam ekonomi dunia ke arah dekarbonisasi.

Paradigma pembangun net zero ini harus dicerminkan dalam transformasi kebijakan di berbagai sektor: kehutanan, energi, transportasi, industri, infrastruktur, limbah, pendidikan, perdagangan, maritim. Pembangunan rendah karbon dapat membuka pintu lebar-lebar akan peluang investasi hijau dan lapangan pekerjaan baru.

Di sektor lahan dan hutan saja, penetapan target net zero emission yang ambisius dan tegas dapat menumbuhkan manfaat ekonomi sebanyak 1,5 triliun dolar AS sampai 2045. Di sektor energi, komitmen yang tegas akan energi terbarukan akan dapat menghasil hampir 5 juta pekerjaan baru di energi surya dan hampir 11 juta di sektor energi secara keseluruhan.

 

Para mitra dagang Indonesia seperti China, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Uni Eropa yang merepresentasi pasar bagi lebih dari setengah ekspor Indonesia (dengan total nilai perdagangan mencapai lebih dari 168 milyar dolar AS setiap tahunnya) sudah menyatakan target untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Indonesia, tentu tidak boleh ketinggalan derap laju para negara besar dunia.

Mengubah paradigma dan strategi pembangunan ini memang tidak mudah. Namun taruhannya adalah masa depan keselamatan bangsa Indonesia, karenanya sudah seharusnya menuntut perjuangan yang berat. Jangan sampai sejarah mencatat suhu bumi memanas drastis tahun 2045 akhirnya terjadi karena generasi kita gagal melakukan perubahan dan terpuruk dalam perdebatan yang bertele-tele.

Net Zero memerlukan political will. Karena itu, kami semua mengharapkan keputusan dan dukungan pemerintah Indonesia yang tegas dan jelas mengenai visi net zero future ini. Terlebih lagi, dibutuhkan tindakan yang cepat dan selaras dengan sains dan arah dunia untuk dapat menyelamatkan generasi emas Indonesia 2045.

Dengan perhelatan Indonesia Net Zero Summit ini, kami berharap konsep net zero dapat menjadi suatu jargon publik dan politik yang merakyat. Sudah waktunya kita mengusung nasionalisme iklim (climate nationalism), yaitu dimana kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia bersatu padu dengan perjuangan kita yang gigih untuk mencegah ancaman perubahan iklim terhadap masa depan Indonesia. [RSM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories