Penyidikan Korupsi Proyek Di Papua Oknum Polisi Bantu Tersangka KPK Kabur Ke Papua Nugini

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), kabur ke Papua Nugini. Pelarian tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dibantu oknum polisi.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua pun mencokok Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) AI yang membantu Ricky buron.

“Aipda AI menyiapkan kendaraan yang digunakan RHP untuk melarikan diri, serta menyediakan sarana telekomunikasi,” ungkap Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Gustav Urbinas.

Aipda AI merupakan anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua yang bertugas sebagai pengawal Ricky.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, KPK meminta bantuan dalam pencarian Ricky.

“Kita (langsung) sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah (Papua Nugini),” katanya.

Hasil penelusuran kepolisian, pada Rabu (13/7) Ricky masih berada di wilayah Jayapura. Pada Kamis (14/7), Ricky diketahui memasuki wilayah Papua Nugini lewat jalur darat.

Ricky menyusuri jalan setapak perbatasan di daerah Skouw, Jayapura, Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

“Saat ini anggota masih terus menyelidiki untuk memastikan keberadaan RHP di PNG (Papua Nugini), “ kata Faizal.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap Aipda AI. Jika terbukti membantu pelarian Ricky, Aipda AI bisa dijerat Pasal 21 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal itu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

 

“Siapa pun dilarang Undang-Undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan,” kata Ali.

Juru bicara berlatar jaksa ini menjelaskan, awalnya tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Ricky pada hari Kamis (14/7) mengenai kasus suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah. Namun, Ricky mangkir tanpa alasan yang sah.

Tim penyidik KPK menganggap tersangka tidak kooperatif. Surat perintah penangkapan pun diterbitkan. Saat tim menyatroni kediamanan Ricky, tersangka itu sudah keburu kabur.

Ali mengimbau Ricky agar memenuhi panggilan. “KPK mempersilakan tersangka menyampaikan hak hukumnya di depan tim penyidik, sehingga penanganan perkara ini dapat bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

KPK bisa memasukkan nama Ricky dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Juga meminta kepolisian menerbitkan red notice. Sehingga Ricky menjadi buruan Interpol.

Dia berharap, masyarakat membantu pencarian Ricky.

“Siapa pun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang,” imbau Ali.

Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan kasus korupsi proyek di Kabupaten di Mamberamo Tengah, Papua. Lembaga antirasuah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi hingga Yogyakarta untuk mengumpulkan barang bukti.

Alhasil, tim KPK menemukan sejumlah dokumen mengenai aliran sejumlah uang. Uang itu diduga diterima pelaku korupsi di kasus ini.

Bukti tersebut selanjutnya disita untuk dikonfirmasi ke berbagai pihak yang akan dipanggil menjadi saksi, maupun tersangka. ■

]]> Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), kabur ke Papua Nugini. Pelarian tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dibantu oknum polisi.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua pun mencokok Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) AI yang membantu Ricky buron.

“Aipda AI menyiapkan kendaraan yang digunakan RHP untuk melarikan diri, serta menyediakan sarana telekomunikasi,” ungkap Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Gustav Urbinas.

Aipda AI merupakan anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua yang bertugas sebagai pengawal Ricky.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, KPK meminta bantuan dalam pencarian Ricky.

“Kita (langsung) sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah (Papua Nugini),” katanya.

Hasil penelusuran kepolisian, pada Rabu (13/7) Ricky masih berada di wilayah Jayapura. Pada Kamis (14/7), Ricky diketahui memasuki wilayah Papua Nugini lewat jalur darat.

Ricky menyusuri jalan setapak perbatasan di daerah Skouw, Jayapura, Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

“Saat ini anggota masih terus menyelidiki untuk memastikan keberadaan RHP di PNG (Papua Nugini), “ kata Faizal.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap Aipda AI. Jika terbukti membantu pelarian Ricky, Aipda AI bisa dijerat Pasal 21 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal itu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

 

“Siapa pun dilarang Undang-Undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan,” kata Ali.

Juru bicara berlatar jaksa ini menjelaskan, awalnya tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Ricky pada hari Kamis (14/7) mengenai kasus suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah. Namun, Ricky mangkir tanpa alasan yang sah.

Tim penyidik KPK menganggap tersangka tidak kooperatif. Surat perintah penangkapan pun diterbitkan. Saat tim menyatroni kediamanan Ricky, tersangka itu sudah keburu kabur.

Ali mengimbau Ricky agar memenuhi panggilan. “KPK mempersilakan tersangka menyampaikan hak hukumnya di depan tim penyidik, sehingga penanganan perkara ini dapat bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

KPK bisa memasukkan nama Ricky dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Juga meminta kepolisian menerbitkan red notice. Sehingga Ricky menjadi buruan Interpol.

Dia berharap, masyarakat membantu pencarian Ricky.

“Siapa pun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang,” imbau Ali.

Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan kasus korupsi proyek di Kabupaten di Mamberamo Tengah, Papua. Lembaga antirasuah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi hingga Yogyakarta untuk mengumpulkan barang bukti.

Alhasil, tim KPK menemukan sejumlah dokumen mengenai aliran sejumlah uang. Uang itu diduga diterima pelaku korupsi di kasus ini.

Bukti tersebut selanjutnya disita untuk dikonfirmasi ke berbagai pihak yang akan dipanggil menjadi saksi, maupun tersangka. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories