Penyidikan Korupsi Bansos Covid Bupati Bandung Barat Sakit, Ditunggu KPK Kalau Sehat .

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa ditunggu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan. Keduanya hendak diperiksa sebagai tersangka korupsi.

“(Pemanggilan) menunggu keduanya dinyatakan sehat,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Aa Umbara dan Andri kompak berdalih sakit sehingga tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada Kamis, 1 Maret 2021.

“Informasi yang kami terima tidak (Covid-19), jadi karena sakit. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

Diketahui, Aa Umbara sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) Advent, Bandung. Hal itu dibenarkan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat RS Advent, Indra Rantung.

Ia memberitahu Aa Umbara masuk rumah sakit pada Kamis, 1 April 2021. Saat ini kondisinya sudah stabil. “Soal sakitnya apa tidak bisa kami ungkap karena itu bagian dari hak pasien,” Indra menolak mengungkapkan.

Indra mengaku tidak tahu keberadaan Andri. “Yang saya tahu baru Aa Umbara yang memang dirawat di sini,” katanya.

Pada 1 Maret lalu, KPK mengumumkan Aa Umbara dan Andri sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2020. Keduanya disebut meraup untung Rp 3,6 miliar dari pengadaan tersebut.

Sedianya, keduanya juga menjalani pemeriksaan pada hari itu. Namun mangkir. Sementara M Totoh Gunawan, pemilik PT Jagat Dirgantara serta CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) memenuhi panggilan KPK.

Totoh juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Usai pemeriksaan, penyidik menyematkan rompi oranye kepadanya. Totoh pun dikerangkeng.

Pengumuman dan penahanan tersangka ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengutarakan, perkara ini berawal pada Maret 2020 ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Untuk menanggulangi pandemi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga pada (BTT) APBD tahun 2020

Pada April 2020, Totoh menemui Aa Umbara. Ia menyampaikan keinginannya untuk menjadi penyedia paket bantuan sosial (bansos) sembako.

 

Aa Umbara setuju Totoh menjadi penyedia paket bansos. “Dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek,” kata Alex.

Aa Umbara lalu memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KBB untuk menetapkan Totoh sebagai penyedia pengadaan paket sembako.

Andri, anak Aa Umbara juga meminta ditunjuk sebagai penyedia paket bansos sembako. “(Permintaan) langsung disetujui Aa Umbara dengan kembali memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen—red) Dinsos agar ditetapkan,” ujar Alex.

Kurun April sampai Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membagi-bagikan bansos sembako dengan 2 jenis paket.

Pertama, Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali. Anggarannya Rp 52,1 miliar.

Andri memakai CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung untuk menggarap bansos. “Total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS,” beber Alex.

Ada pun Totoh menjadi penyedia Bansos JPS dan Bansos PSBB Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan

Dari pengadaan bansos itu, Aa Umbara mengantongi Rp 1 miliar, Totoh Rp 2 miliar, sedangkan Andri Rp 2,7 miliar.

Alex geram, Aa Umbara yang seharusnya bertugas mengawasi anggaran penanggulangan pandemi, justru melakukan korupsi.

“Kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,” katanya.

Aa Umbara pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kali ini ia sulit lolos.

 

Setoran SKPD

Sebelumnya, dia sempat terbelit kasus duit setoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kasus ini terjadi di era Bupati Abu Bakar. Saat itu, Umbara menjabat Ketua DPRD.

Aliran duit itu diungkap Caca Permana, Kepala Seksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Caca bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 15 Oktober 2018.

Caca mengaku diperintah Kepala Disperindah Weti Lembanawati agar mengumpulkan uang dari SKPD.

Jaksa KPK kemudian memperlihatkan sebuah gambar di layar proyektor. Sebuah catatan pemberian uang kepada sejumlah pihak yang dibuat dengan tulisan tangan. Berikut jumlahnya.

“Dalam catatan ini tertulis Rp 100 juta untuk ‘Ketua’. Siapa yang dimaksud ‘Ketua’,” tanya jaksa.

Caca membeberkan yang dimaksud ‘Ketua’ adalah Aa Umbara Sutisna yang menjabat Ketua DPRD saat itu. “Saya tidak tahu uang itu untuk apa-apanya. Hanya diperintahkan Bu Weti untuk diserahkan ke Ketua (DPRD),” tuturnya.

Caca mengungkapkan lima kali disuruh Weti untuk menyerahkan uang kepada Aa Umbara. Totalnya Rp 255 juta.

Pertama, Caca menyerahkan Rp 100 juta secara langsung kepada Aa Umbara di Lembang. Caca lupa tanggal persisnya. Ia hanya ingat duit diserahkan pada Januari 2015. Pemberian kedua, masih di bulan Januari, Caca menyerahkan uang Rp 20 juta.

Ketiga, Caca menyerahkan uang Rp 75 juta melalui ajudan Aa Umbara di Hotel Topas, Kota Bandung. Keempat, Caca menyerahkan duit Rp 25 juta melalui ajudan Aa Umbara di Kantor Desa Lembang.

Terakhir, Caca menyerahkan uang Rp 35 juta untuk Aa Umbara lewat seseorang bernama Aep. Duit diserahkan di Vila Lambada, Cisarua, Parongpong, Bandung Barat. [BYU]

]]> .
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa ditunggu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan. Keduanya hendak diperiksa sebagai tersangka korupsi.

“(Pemanggilan) menunggu keduanya dinyatakan sehat,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Aa Umbara dan Andri kompak berdalih sakit sehingga tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada Kamis, 1 Maret 2021.

“Informasi yang kami terima tidak (Covid-19), jadi karena sakit. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

Diketahui, Aa Umbara sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) Advent, Bandung. Hal itu dibenarkan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat RS Advent, Indra Rantung.

Ia memberitahu Aa Umbara masuk rumah sakit pada Kamis, 1 April 2021. Saat ini kondisinya sudah stabil. “Soal sakitnya apa tidak bisa kami ungkap karena itu bagian dari hak pasien,” Indra menolak mengungkapkan.

Indra mengaku tidak tahu keberadaan Andri. “Yang saya tahu baru Aa Umbara yang memang dirawat di sini,” katanya.

Pada 1 Maret lalu, KPK mengumumkan Aa Umbara dan Andri sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2020. Keduanya disebut meraup untung Rp 3,6 miliar dari pengadaan tersebut.

Sedianya, keduanya juga menjalani pemeriksaan pada hari itu. Namun mangkir. Sementara M Totoh Gunawan, pemilik PT Jagat Dirgantara serta CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) memenuhi panggilan KPK.

Totoh juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Usai pemeriksaan, penyidik menyematkan rompi oranye kepadanya. Totoh pun dikerangkeng.

Pengumuman dan penahanan tersangka ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengutarakan, perkara ini berawal pada Maret 2020 ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Untuk menanggulangi pandemi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga pada (BTT) APBD tahun 2020

Pada April 2020, Totoh menemui Aa Umbara. Ia menyampaikan keinginannya untuk menjadi penyedia paket bantuan sosial (bansos) sembako.

 

Aa Umbara setuju Totoh menjadi penyedia paket bansos. “Dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek,” kata Alex.

Aa Umbara lalu memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KBB untuk menetapkan Totoh sebagai penyedia pengadaan paket sembako.

Andri, anak Aa Umbara juga meminta ditunjuk sebagai penyedia paket bansos sembako. “(Permintaan) langsung disetujui Aa Umbara dengan kembali memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen—red) Dinsos agar ditetapkan,” ujar Alex.

Kurun April sampai Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membagi-bagikan bansos sembako dengan 2 jenis paket.

Pertama, Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali. Anggarannya Rp 52,1 miliar.

Andri memakai CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung untuk menggarap bansos. “Total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS (Jaring Pengaman Sosial) dan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS,” beber Alex.

Ada pun Totoh menjadi penyedia Bansos JPS dan Bansos PSBB Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan

Dari pengadaan bansos itu, Aa Umbara mengantongi Rp 1 miliar, Totoh Rp 2 miliar, sedangkan Andri Rp 2,7 miliar.

Alex geram, Aa Umbara yang seharusnya bertugas mengawasi anggaran penanggulangan pandemi, justru melakukan korupsi.

“Kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,” katanya.

Aa Umbara pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kali ini ia sulit lolos.

 

Setoran SKPD

Sebelumnya, dia sempat terbelit kasus duit setoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kasus ini terjadi di era Bupati Abu Bakar. Saat itu, Umbara menjabat Ketua DPRD.

Aliran duit itu diungkap Caca Permana, Kepala Seksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Caca bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 15 Oktober 2018.

Caca mengaku diperintah Kepala Disperindah Weti Lembanawati agar mengumpulkan uang dari SKPD.

Jaksa KPK kemudian memperlihatkan sebuah gambar di layar proyektor. Sebuah catatan pemberian uang kepada sejumlah pihak yang dibuat dengan tulisan tangan. Berikut jumlahnya.

“Dalam catatan ini tertulis Rp 100 juta untuk ‘Ketua’. Siapa yang dimaksud ‘Ketua’,” tanya jaksa.

Caca membeberkan yang dimaksud ‘Ketua’ adalah Aa Umbara Sutisna yang menjabat Ketua DPRD saat itu. “Saya tidak tahu uang itu untuk apa-apanya. Hanya diperintahkan Bu Weti untuk diserahkan ke Ketua (DPRD),” tuturnya.

Caca mengungkapkan lima kali disuruh Weti untuk menyerahkan uang kepada Aa Umbara. Totalnya Rp 255 juta.

Pertama, Caca menyerahkan Rp 100 juta secara langsung kepada Aa Umbara di Lembang. Caca lupa tanggal persisnya. Ia hanya ingat duit diserahkan pada Januari 2015. Pemberian kedua, masih di bulan Januari, Caca menyerahkan uang Rp 20 juta.

Ketiga, Caca menyerahkan uang Rp 75 juta melalui ajudan Aa Umbara di Hotel Topas, Kota Bandung. Keempat, Caca menyerahkan duit Rp 25 juta melalui ajudan Aa Umbara di Kantor Desa Lembang.

Terakhir, Caca menyerahkan uang Rp 35 juta untuk Aa Umbara lewat seseorang bernama Aep. Duit diserahkan di Vila Lambada, Cisarua, Parongpong, Bandung Barat. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories