Penyidikan Kasus Suap Pemeriksaan Pajak Kantor Jhonlin Sudah Kosong, KPK Pulang Tangan Kosong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah PT Jhonlin Baratama. Kali ini penyidik lembaga antirasuah gagal menemukan barang bukti. Lantaran kantor perusahaan milik Haji Isam itu sudah dikosongkan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik pulang dengan tangan kosong dari kantor Jhonlin di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Begitu juga ketika menggeledah sebuah tempat di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. “Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK. Karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali.

KPK mengultimatum agar tidak menghalangi penyidikan kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017. “(Pelakunya) dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tegas Ali.

Sebelumnya, KPK pernah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama pada Kamis, 18 Maret 2021. Penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti.

Ali menjelaskan, penyidik baru mengetahui ada dokumen pengurusan pajak yang tertinggal. Informasi itu diperoleh penyidik dari saksi yang diperiksa setelah penggeledahan pertama.

Berdasarkan informasi ini, penyidik kembali menyambangi kantor Jhonlin maupun lokasi yang disebutkan saksi. Namun barang bukti yang dicari itu telah raib.

Selain kantor Jhonlin, KPK telah menggeledah kantor Jhonlin, kantor pusat PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin di Jakarta Pusat (Selasa, 23 Maret 2021) dan kantor PT Gunung Madu Plantation di Lampung Tengah, Lampung pada Kamis, 25 Maret 2021.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengatakan, penggeledahan ini untuk mencari bukti keterlibatan pejabat Ditjen Pajak dan konsultan pajak.

 

Namun ia tak menyebut siapa pihak yang dibidik dalam kasus ini. Ia meminta masyarakat untuk bersabar. KPK, katanya, tidak seperti kepolisian atau kejaksaan yang memiliki personel dari kota sampai desa. Personel KPK terbatas.

Ia menegaskan KPK bakal menuntaskan setiap perkara yang ditangani. “Penyidik di KPK ini sudah sangat keras bekerjanya,” ujar Karyoto.

Selain melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK mencekal sejumlah pihak bepergian ke luar negeri. Tujuannya agar mudah dipanggil dan diperiksa.

Mereka yang dicekal adalah mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji; mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani serta empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, VL dan AS.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengutarakan, kasus ini berkaitan dengan wajib pajak yang memberikan sejumlah uang suap. Supaya nilai kewajiban pajaknya menjadi rendah atau dikorting. “Prinsipnya begitu,” ujarnya.

Modus ini sudah sering terjadi dan pernah ditangani KPK. “Ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada ‘upahnya’ kan begitu,” kata mantan hakim itu.

Nah, kasus yang kali ini ditangani KPK jumlah rasuahnya besar. “Puluhan miliar,” sebut Alex.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK sudah menetapkan Angin dan Prayitno sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak sejumlah perusahaan.

Yakni dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi (konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations), Veronika Lindawati (kuasa wajib pajak Bank Panin) dan Agus Susetyo (konsultan pajak PT Jhonlin). [BYU]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah PT Jhonlin Baratama. Kali ini penyidik lembaga antirasuah gagal menemukan barang bukti. Lantaran kantor perusahaan milik Haji Isam itu sudah dikosongkan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik pulang dengan tangan kosong dari kantor Jhonlin di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Begitu juga ketika menggeledah sebuah tempat di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. “Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK. Karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali.

KPK mengultimatum agar tidak menghalangi penyidikan kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017. “(Pelakunya) dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tegas Ali.

Sebelumnya, KPK pernah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama pada Kamis, 18 Maret 2021. Penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti.

Ali menjelaskan, penyidik baru mengetahui ada dokumen pengurusan pajak yang tertinggal. Informasi itu diperoleh penyidik dari saksi yang diperiksa setelah penggeledahan pertama.

Berdasarkan informasi ini, penyidik kembali menyambangi kantor Jhonlin maupun lokasi yang disebutkan saksi. Namun barang bukti yang dicari itu telah raib.

Selain kantor Jhonlin, KPK telah menggeledah kantor Jhonlin, kantor pusat PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin di Jakarta Pusat (Selasa, 23 Maret 2021) dan kantor PT Gunung Madu Plantation di Lampung Tengah, Lampung pada Kamis, 25 Maret 2021.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengatakan, penggeledahan ini untuk mencari bukti keterlibatan pejabat Ditjen Pajak dan konsultan pajak.

 

Namun ia tak menyebut siapa pihak yang dibidik dalam kasus ini. Ia meminta masyarakat untuk bersabar. KPK, katanya, tidak seperti kepolisian atau kejaksaan yang memiliki personel dari kota sampai desa. Personel KPK terbatas.

Ia menegaskan KPK bakal menuntaskan setiap perkara yang ditangani. “Penyidik di KPK ini sudah sangat keras bekerjanya,” ujar Karyoto.

Selain melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK mencekal sejumlah pihak bepergian ke luar negeri. Tujuannya agar mudah dipanggil dan diperiksa.

Mereka yang dicekal adalah mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji; mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani serta empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, VL dan AS.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengutarakan, kasus ini berkaitan dengan wajib pajak yang memberikan sejumlah uang suap. Supaya nilai kewajiban pajaknya menjadi rendah atau dikorting. “Prinsipnya begitu,” ujarnya.

Modus ini sudah sering terjadi dan pernah ditangani KPK. “Ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada ‘upahnya’ kan begitu,” kata mantan hakim itu.

Nah, kasus yang kali ini ditangani KPK jumlah rasuahnya besar. “Puluhan miliar,” sebut Alex.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK sudah menetapkan Angin dan Prayitno sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak sejumlah perusahaan.

Yakni dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi (konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations), Veronika Lindawati (kuasa wajib pajak Bank Panin) dan Agus Susetyo (konsultan pajak PT Jhonlin). [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories