Penyidikan Kasus Suap Korting Pajak KPK Geledah Rumah Crazy Rich Kalimantan, Apa Yang Dicari…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah rumah Haji Samsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Apa yang dicari di kediaman megah ‘crazy rich’ Kalimantan ini?

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan tim KPK menggeledah tiga rumah di Tanah Bumbu. Tim menemukan sejumlah dokumen dan barang elektronik terkait kasus suap korting pajak.

“Selanjutnya akan dilakukan analisis dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dari berkas penyidikan perkara dimaksud,” ujarnya.

Ali menolak menjelaskan saat dikonfirmasi salah satu tempat yang digeledah adalah kediaman Haji Isam.

Namun Ali mengakui sebelumnya tim penyidik telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu. Haji Isam pemilik saham perusahaan ini.

“Dari penggeledahan ini ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” ungkapnya.

Dokumen yang disita terkait pajak dan kepemilikan perusahaan. Ali memastikan penyidik bakal memeriksa Haji Isam. “Bagaimana status kepemilikan maupun sejauh mana perannya dalam mengoperasikan perusahaan,” katanya.

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan batubara. Modal dasarnya Rp 320 miliar, dengan modal ditempatkan Rp 80 miliar.

Pemegang saham mayoritas Jhonlin Baratama adalah Jhonlin Group sebanyak 408.000 lembar saham atau senilai Rp 40,8 miliar, kemudian Hj Nurhayati sebanyak 359.840 saham senilai Rp 35,9 miliar, dan Haji Isam sebanyak 32.160 lembar saham atau senilai Rp 3,2 miliar.

Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengusut kasus suap korting pajak tiga perusahaan. Salah satunya diduga PT Jhonlin Baratama. Kasus ini melibatkan pejabat Ditjen Pajak.

 

“Proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex membeberkan kasus ini berkaitan dengan wajib pajak yang memberikan sejumlah uang suap. Supaya nilai kewajiban pajaknya menjadi rendah atau dikorting. “Prinsipnya begitu,” ujarnya.

Modus ini sudah sering terjadi dan pernah ditangani KPK. “Ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada ‘upahnya’ kan begitu,” kata Alex.

Nah, kasus yang kali ini ditangani KPK jumlah rasuahnya besar. “Puluhan miliar,” sebutnya. Untuk mengumpulkan bukti, penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah lokasi.

Alex menandaskan pengusutan kasus ini telah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

KPK akan mengusut kasussuapnya. Adapun pihak Kementerian Keuangan memeriksa ulang kewajiban pajak yang dipengaruhi rasuah.

“Supaya ditentukan pajak yang benar berapa,” ujar Alex. Jika terbukti ada kekurangan pajak, wajib pajak bakal dikenakan denda sebesar 200 persen.

Untuk keperluan penyidikan, KPK telah mencekal sejumlah orang. Salah satunya, Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Dirjen Pajak.

Angin dicekal ke luar negeri sejak 8 Februari hingga 5 Agustus 2021. KPK belum mau terbuka mengenai status Angin. “Umumnya sejak tersangka ditetapkan, ya kita cegah ke luar negeri,” kata Alex.

Ia mengakui sudah menetapkan tersangka kasus ini, namun belum ada yang ditahan. [GPG]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah rumah Haji Samsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Apa yang dicari di kediaman megah ‘crazy rich’ Kalimantan ini?

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan tim KPK menggeledah tiga rumah di Tanah Bumbu. Tim menemukan sejumlah dokumen dan barang elektronik terkait kasus suap korting pajak.

“Selanjutnya akan dilakukan analisis dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dari berkas penyidikan perkara dimaksud,” ujarnya.

Ali menolak menjelaskan saat dikonfirmasi salah satu tempat yang digeledah adalah kediaman Haji Isam.

Namun Ali mengakui sebelumnya tim penyidik telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu. Haji Isam pemilik saham perusahaan ini.

“Dari penggeledahan ini ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” ungkapnya.

Dokumen yang disita terkait pajak dan kepemilikan perusahaan. Ali memastikan penyidik bakal memeriksa Haji Isam. “Bagaimana status kepemilikan maupun sejauh mana perannya dalam mengoperasikan perusahaan,” katanya.

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan batubara. Modal dasarnya Rp 320 miliar, dengan modal ditempatkan Rp 80 miliar.

Pemegang saham mayoritas Jhonlin Baratama adalah Jhonlin Group sebanyak 408.000 lembar saham atau senilai Rp 40,8 miliar, kemudian Hj Nurhayati sebanyak 359.840 saham senilai Rp 35,9 miliar, dan Haji Isam sebanyak 32.160 lembar saham atau senilai Rp 3,2 miliar.

Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengusut kasus suap korting pajak tiga perusahaan. Salah satunya diduga PT Jhonlin Baratama. Kasus ini melibatkan pejabat Ditjen Pajak.

 

“Proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex membeberkan kasus ini berkaitan dengan wajib pajak yang memberikan sejumlah uang suap. Supaya nilai kewajiban pajaknya menjadi rendah atau dikorting. “Prinsipnya begitu,” ujarnya.

Modus ini sudah sering terjadi dan pernah ditangani KPK. “Ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada ‘upahnya’ kan begitu,” kata Alex.

Nah, kasus yang kali ini ditangani KPK jumlah rasuahnya besar. “Puluhan miliar,” sebutnya. Untuk mengumpulkan bukti, penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah lokasi.

Alex menandaskan pengusutan kasus ini telah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

KPK akan mengusut kasussuapnya. Adapun pihak Kementerian Keuangan memeriksa ulang kewajiban pajak yang dipengaruhi rasuah.

“Supaya ditentukan pajak yang benar berapa,” ujar Alex. Jika terbukti ada kekurangan pajak, wajib pajak bakal dikenakan denda sebesar 200 persen.

Untuk keperluan penyidikan, KPK telah mencekal sejumlah orang. Salah satunya, Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Dirjen Pajak.

Angin dicekal ke luar negeri sejak 8 Februari hingga 5 Agustus 2021. KPK belum mau terbuka mengenai status Angin. “Umumnya sejak tersangka ditetapkan, ya kita cegah ke luar negeri,” kata Alex.

Ia mengakui sudah menetapkan tersangka kasus ini, namun belum ada yang ditahan. [GPG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories