Penjualan Senjata Ke OPM, Senayan Minta Diusut Tuntas .

Anggota Komisi III DPR Rudy Masud mendorong kasus penjualan senjata api kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua diusut tuntas. Negara tak boleh memberi ruang terhadap setiap upaya persekongkolan yang mengancam kedaulatan negara. 

“Perbuatan oknum aparat tersebut sama saja dengan menjual negara kepada kelompok separatis,” tegas Rudy dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin. 

Karena itu, dia meminta Polri menindak tegas setiap oknum polisi yang sudah bersekongkol dalam penjualan senjata api kepada kelompok yang selama ini nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI di Papua. Propam harus segera turun tangan, memastikan kasus ini tidak sampai terulang kembali. 

“Jika benar (penjualan senpi kepada OPM) itu dilakukan oknum polisi, harus ada tindakan tegas. Tidak semata hanya tindakan indisipliner, ini sudah menyangkut kedaulatan negara. Propam harus turun tangan. sanksinya pecat dan pidana,” tegas Rudy. 

Lebih lanjut, politisi muda Partai Golkar ini bilang, tindakan oknum polisi memperjualbelikan senjata api kepada Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum republik ini. “Itu sama saja mengkhianati kedaulatan NKRI,” kecam Rudy. 

Sebagaimana diketahui, dua anggota kepolisian di Polda Maluku ditangkap karena kedapatan menjual senjata api rakitan laras panjang kepada OPM di Papua. Saat ini, kasusnya masih didalami Propam Polri. 

Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease Maluku, Kombes Pol. Leo SN Simatupang mengatakan, oknum Polri berinisial S yang diduga menjual senpi rakitan laras panjang jenis SS1 kepada tersangka WT alias J. Lalu, J menjual lagi senjata yang didapatkan itu ke OPM di Papua. 

Menurut Leo, dia membeli senpi rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp 6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp 20 juta. Kepemilikan senpi laras pendek jenis revolver yang ada di tangan tersangka J juga merupakan milik anggota Polri berinisial MRA, bertugas di Polresta Pulau Ambon. [KAL]

]]> .
Anggota Komisi III DPR Rudy Masud mendorong kasus penjualan senjata api kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua diusut tuntas. Negara tak boleh memberi ruang terhadap setiap upaya persekongkolan yang mengancam kedaulatan negara. 

“Perbuatan oknum aparat tersebut sama saja dengan menjual negara kepada kelompok separatis,” tegas Rudy dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin. 

Karena itu, dia meminta Polri menindak tegas setiap oknum polisi yang sudah bersekongkol dalam penjualan senjata api kepada kelompok yang selama ini nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI di Papua. Propam harus segera turun tangan, memastikan kasus ini tidak sampai terulang kembali. 

“Jika benar (penjualan senpi kepada OPM) itu dilakukan oknum polisi, harus ada tindakan tegas. Tidak semata hanya tindakan indisipliner, ini sudah menyangkut kedaulatan negara. Propam harus turun tangan. sanksinya pecat dan pidana,” tegas Rudy. 

Lebih lanjut, politisi muda Partai Golkar ini bilang, tindakan oknum polisi memperjualbelikan senjata api kepada Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum republik ini. “Itu sama saja mengkhianati kedaulatan NKRI,” kecam Rudy. 

Sebagaimana diketahui, dua anggota kepolisian di Polda Maluku ditangkap karena kedapatan menjual senjata api rakitan laras panjang kepada OPM di Papua. Saat ini, kasusnya masih didalami Propam Polri. 

Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease Maluku, Kombes Pol. Leo SN Simatupang mengatakan, oknum Polri berinisial S yang diduga menjual senpi rakitan laras panjang jenis SS1 kepada tersangka WT alias J. Lalu, J menjual lagi senjata yang didapatkan itu ke OPM di Papua. 

Menurut Leo, dia membeli senpi rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp 6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp 20 juta. Kepemilikan senpi laras pendek jenis revolver yang ada di tangan tersangka J juga merupakan milik anggota Polri berinisial MRA, bertugas di Polresta Pulau Ambon. [KAL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories