Penilaian Penggunaan TKDN, Pemerintah Bakal Libatkan Surveyor

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi indikator penilaian tersendiri untuk komisaris dan direksi BUMN.

Penilaian akan menentukan apakah mereka masih laik menjabat atau tidak. “Kalau tidak mencapai TKDN, KPI (Key Performance Indicators) nya tidak tercapai dan ini akan membuat mereka untuk dipertimbangkan apakah diteruskan atau tidak diteruskan sebagai pengelola BUMN,” ujar Arya, di acara webinar Ruang Energi, Kamis (25/3).

Arya mengatakan direksi dan komisaris BUMN memiliki target untuk peningkatan TKDN. Hal tersebut harus tercapai dalam setiap proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. “Salah satu penilaian direksi dan komisaris di BUMN adalah peningkatan TKDN. Jadi ada target target yang diberikan kepada komisaris dan direksi mereka harus mencapai TKDN,” jelasnya.

Sementara itu, kata Arya, untuk melakukan penilaian penggunaan TKDN pemerintah sudah menunjuk Surveyor sebagai tim penilai. Sehingga tidak ada alasan bagi BUMN untuk mengklaim sendiri jumlah TKDN yang telah digunakan.

“Kita melibatkan Surveyor untuk menilai ini TKDN. Standarnya jelas. TKDN-nya apa, standarnya jelas. Misalnya direksi bikin laporan kami sudah bikin TKDN sekian persen, ya itu versi mereka kita tentukan dengan melibatkan Surveyor di sini supaya pasti,” tandasnya.

Sementara, SVP Communication and Investor Relation PT Pertamina (Persero), Agus Supriyanto mengklaim jika pihaknya secara keseluruhan telah mencapai angka TKDN 50 persen pada Februari 2021.

“Untuk tahun 2021, kami review sampai bulan Februari kemarin, itu kami sudah mencapai TKDN berkisar di 50 persen,” kata Agus dalam sebuah sesi webinar, Kamis (25/3).

Agus lantas mengambil contoh penggunaan TKDN yang bahkan telah melebihi 50 persen. Seperti pada refinery and petrochemical subholding, dan upstream subholding. Agus mengatakan Pertamina juga telah menyiapkan beberapa program penyediaan TKDN dalam roadmap perseroan.

Menurutnya perusahaan membaginya dalam program jangka pendek melalui penyusunan aturan internal, dan membuat Pertamina Approved List (PAL). “Lalu ada penggunaan dashboard online, upskilling dan sertifikasi TKDN untuk pekerja Pertamina yang saat ini sudah berjalan, lalu kita juga melibatkan pemerintah dan BUMN dalam konteks koordinasi,” jelasnya.

Manajemen PT PLN (Persero) menyebut, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tahun 2020 sebesar 40,13 persen. Adapun rinciannya yakni pembangkit 29,33 persen, transmisi 75,37 persen, gardu induk 58,46 persen, dan distribusi 61,19 persen. “Kalau kami masih di angka 40 persen-an,” kata EVP Perencanaan dan Engineering Konstruksi PLN Anang Yahmadi dalam Webinar Ruang Energi, Kamis (25/3/).

Ia mengatakan, untuk menghitung TKDN bukan perkara sederhana. Menurutnya untuk menghitung TKDN di antaranya ialah dengan bekerja sama dengan surveyor seperti Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

“Sisanya kita ya melakukan self assessment menghitung sendiri, dan sekarang kita lagi mendidik internal untuk dapat sertifikat bagaimana menghitung TKDN,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengatakan rendahnya penggunaan TKDN, lebih disebabkan pada belum tersedianya industri komponen dalam negeri yang benar-benar mampu menyiapkan komponen yang dibutuhkan untuk proyek dalam negeri, khususnya di sektor energi.

“Hal yang diperlukan adalah bagaimana membangun industri yang menyediakan komponen dalam negeri,” ujar Ferdinand, di acara diskusi yang diselenggarkan Ruangenergi, Kamis (25/3). [NOV]

]]> Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi indikator penilaian tersendiri untuk komisaris dan direksi BUMN.

Penilaian akan menentukan apakah mereka masih laik menjabat atau tidak. “Kalau tidak mencapai TKDN, KPI (Key Performance Indicators) nya tidak tercapai dan ini akan membuat mereka untuk dipertimbangkan apakah diteruskan atau tidak diteruskan sebagai pengelola BUMN,” ujar Arya, di acara webinar Ruang Energi, Kamis (25/3).

Arya mengatakan direksi dan komisaris BUMN memiliki target untuk peningkatan TKDN. Hal tersebut harus tercapai dalam setiap proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. “Salah satu penilaian direksi dan komisaris di BUMN adalah peningkatan TKDN. Jadi ada target target yang diberikan kepada komisaris dan direksi mereka harus mencapai TKDN,” jelasnya.

Sementara itu, kata Arya, untuk melakukan penilaian penggunaan TKDN pemerintah sudah menunjuk Surveyor sebagai tim penilai. Sehingga tidak ada alasan bagi BUMN untuk mengklaim sendiri jumlah TKDN yang telah digunakan.

“Kita melibatkan Surveyor untuk menilai ini TKDN. Standarnya jelas. TKDN-nya apa, standarnya jelas. Misalnya direksi bikin laporan kami sudah bikin TKDN sekian persen, ya itu versi mereka kita tentukan dengan melibatkan Surveyor di sini supaya pasti,” tandasnya.

Sementara, SVP Communication and Investor Relation PT Pertamina (Persero), Agus Supriyanto mengklaim jika pihaknya secara keseluruhan telah mencapai angka TKDN 50 persen pada Februari 2021.

“Untuk tahun 2021, kami review sampai bulan Februari kemarin, itu kami sudah mencapai TKDN berkisar di 50 persen,” kata Agus dalam sebuah sesi webinar, Kamis (25/3).

Agus lantas mengambil contoh penggunaan TKDN yang bahkan telah melebihi 50 persen. Seperti pada refinery and petrochemical subholding, dan upstream subholding. Agus mengatakan Pertamina juga telah menyiapkan beberapa program penyediaan TKDN dalam roadmap perseroan.

Menurutnya perusahaan membaginya dalam program jangka pendek melalui penyusunan aturan internal, dan membuat Pertamina Approved List (PAL). “Lalu ada penggunaan dashboard online, upskilling dan sertifikasi TKDN untuk pekerja Pertamina yang saat ini sudah berjalan, lalu kita juga melibatkan pemerintah dan BUMN dalam konteks koordinasi,” jelasnya.

Manajemen PT PLN (Persero) menyebut, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tahun 2020 sebesar 40,13 persen. Adapun rinciannya yakni pembangkit 29,33 persen, transmisi 75,37 persen, gardu induk 58,46 persen, dan distribusi 61,19 persen. “Kalau kami masih di angka 40 persen-an,” kata EVP Perencanaan dan Engineering Konstruksi PLN Anang Yahmadi dalam Webinar Ruang Energi, Kamis (25/3/).

Ia mengatakan, untuk menghitung TKDN bukan perkara sederhana. Menurutnya untuk menghitung TKDN di antaranya ialah dengan bekerja sama dengan surveyor seperti Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

“Sisanya kita ya melakukan self assessment menghitung sendiri, dan sekarang kita lagi mendidik internal untuk dapat sertifikat bagaimana menghitung TKDN,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengatakan rendahnya penggunaan TKDN, lebih disebabkan pada belum tersedianya industri komponen dalam negeri yang benar-benar mampu menyiapkan komponen yang dibutuhkan untuk proyek dalam negeri, khususnya di sektor energi.

“Hal yang diperlukan adalah bagaimana membangun industri yang menyediakan komponen dalam negeri,” ujar Ferdinand, di acara diskusi yang diselenggarkan Ruangenergi, Kamis (25/3). [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories