Pengusutan Kasus Rasuah Kideco Macet, KPK Digugat .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dimejahijaukan. Lembaga antirasuah itu dianggap menghentikan kasus dugaan suap PT Kideco Jaya Agung.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membenarkan gugatan praperadilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Namun ia belum bisa membeberkan detail materi gugatannya. “Tunggu nanti sidang saja, karena ini (ditangani) oleh tim lain,” katanya.

Gugatan diatasnamakan Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum. Diregister sebagai perkara nomor 40/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Sidang perdana dijadwalkan Senin, 19 April 2021.

Pihak yang digugat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (Termohon I), Dewan Pengawas KPK (Termohon II), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Termohon III), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Termohon IV) dan Sujatmiko, Direktur Pembinaan, Pengusahaan Batubara (Termohon V).

Dalam petitum-nya, pemohon mengajukan tujuh poin. Pertama, meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan praperadilan atas perkara a quo.

Ketiga, menyatakan para pemohon sah dan berdasar hukumsebagai pihak ketiga dan pelapor yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo.

“Menyatakan secara hukum Termohon I telah menghentikan penyidikan secara materiil secara tidak sah terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi dan atau suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan Termohon IVdan Termohon V,” tulis permohonan itu seperti dilansir laman SIPP PN Jakarta Selatan.

Kemudian pada poin kelima, pemohon juga meminta hakim memerintahkan Termohon I melanjutkan penyidikannya, berdasar hukum acara pidana dan sekaligus menetapkan tersangka pada pihak terkait.

“Selanjutnya, melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa oleh pengadilan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuntut pemohon.

Keenam, memerintahkan Termohon II dan Termohon III mematuhi putusan ini. Terakhir, menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri tak berkomentar ketika dikonfirmasi gugatan praperadilan ini. Termasuk mengenai pengusutan kasus suap yang diduga terkait proses perpanjangan izin konsesi tambang.

 

Sebagaimana diketahui, PT Kideco punya konsesi tambang batubara seluas 47.500 hektar di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) itu akan habis pada 13 Maret 2023.

Untuk membahas persoalan ini, Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan konsultasi dengan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM pada Jumat, 21 Februari 2020. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan didampingi Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud. Selebihnya, anggota Komisi III.

Kementerian ESDM menunjuk Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba Sujatmiko untuk menghadiri rapat konsultasi. Dalam rapat itu terkuak informasi ada enam perusahaan pemegang izin PKP2B yang akan segera berakhir.

Masing-masing, PT Kendilo Coal Indonesia (KCI) yang berakhir 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal (KPC) berakhir 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (MHU) berakhir 1 April 2022, PT Adaro Indonesia berakhir 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung (KJA) berakhir 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang berakhir 26 April 2025.

“Kontrak PKP2B ini punya hak untuk diperpanjang dan pemerintah punya komitmen memperpanjang dengan peningkatan penerimaan bagi negara, dan bagi daerah setempat,” jelas Sujatmiko.

Namun Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo meminta pemerintah memperketat syarat-syarat, sebelum memutuskan perpanjangan kontrak PKP2B perusahaan-perusahaan itu.

Politikus PAN ini mengusulkan dibentuk tim untuk mengawasi proses perpanjangan izin. Tim bertugas mengkaji kondisi tambang dan dampak terhadap karyawan serta masyarakat sekitarnya.

“Kalaupun diperpanjang, harus dengan catatan-catatan dan evaluasi,” katanya.

Sebelumnya, pada 2010, KPK sempat membidik 13 anggota Komisi III DPRD Kaltim yang diduga menerima uang dari PT Kideco Jaya Agung dengan jumlah masing-masing 1.000 dolar Amerika. Uang itu diberikan di Bandara Sepinggan, Balikpapan pada 31 Mei 2010 oleh dua staf Komisi III. Pemberian ini terkait ongkos kunjungan Komisi III ke lokasi penambangan.

Apa perkara ini yang digugat praperadilan? Kita tunggu sidangnya ya. [BYU]

]]> .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dimejahijaukan. Lembaga antirasuah itu dianggap menghentikan kasus dugaan suap PT Kideco Jaya Agung.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membenarkan gugatan praperadilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Namun ia belum bisa membeberkan detail materi gugatannya. “Tunggu nanti sidang saja, karena ini (ditangani) oleh tim lain,” katanya.

Gugatan diatasnamakan Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum. Diregister sebagai perkara nomor 40/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Sidang perdana dijadwalkan Senin, 19 April 2021.

Pihak yang digugat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (Termohon I), Dewan Pengawas KPK (Termohon II), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Termohon III), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Termohon IV) dan Sujatmiko, Direktur Pembinaan, Pengusahaan Batubara (Termohon V).

Dalam petitum-nya, pemohon mengajukan tujuh poin. Pertama, meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan praperadilan atas perkara a quo.

Ketiga, menyatakan para pemohon sah dan berdasar hukumsebagai pihak ketiga dan pelapor yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo.

“Menyatakan secara hukum Termohon I telah menghentikan penyidikan secara materiil secara tidak sah terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi dan atau suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan Termohon IVdan Termohon V,” tulis permohonan itu seperti dilansir laman SIPP PN Jakarta Selatan.

Kemudian pada poin kelima, pemohon juga meminta hakim memerintahkan Termohon I melanjutkan penyidikannya, berdasar hukum acara pidana dan sekaligus menetapkan tersangka pada pihak terkait.

“Selanjutnya, melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa oleh pengadilan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuntut pemohon.

Keenam, memerintahkan Termohon II dan Termohon III mematuhi putusan ini. Terakhir, menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri tak berkomentar ketika dikonfirmasi gugatan praperadilan ini. Termasuk mengenai pengusutan kasus suap yang diduga terkait proses perpanjangan izin konsesi tambang.

 

Sebagaimana diketahui, PT Kideco punya konsesi tambang batubara seluas 47.500 hektar di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) itu akan habis pada 13 Maret 2023.

Untuk membahas persoalan ini, Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan konsultasi dengan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM pada Jumat, 21 Februari 2020. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan didampingi Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud. Selebihnya, anggota Komisi III.

Kementerian ESDM menunjuk Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba Sujatmiko untuk menghadiri rapat konsultasi. Dalam rapat itu terkuak informasi ada enam perusahaan pemegang izin PKP2B yang akan segera berakhir.

Masing-masing, PT Kendilo Coal Indonesia (KCI) yang berakhir 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal (KPC) berakhir 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (MHU) berakhir 1 April 2022, PT Adaro Indonesia berakhir 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung (KJA) berakhir 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang berakhir 26 April 2025.

“Kontrak PKP2B ini punya hak untuk diperpanjang dan pemerintah punya komitmen memperpanjang dengan peningkatan penerimaan bagi negara, dan bagi daerah setempat,” jelas Sujatmiko.

Namun Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo meminta pemerintah memperketat syarat-syarat, sebelum memutuskan perpanjangan kontrak PKP2B perusahaan-perusahaan itu.

Politikus PAN ini mengusulkan dibentuk tim untuk mengawasi proses perpanjangan izin. Tim bertugas mengkaji kondisi tambang dan dampak terhadap karyawan serta masyarakat sekitarnya.

“Kalaupun diperpanjang, harus dengan catatan-catatan dan evaluasi,” katanya.

Sebelumnya, pada 2010, KPK sempat membidik 13 anggota Komisi III DPRD Kaltim yang diduga menerima uang dari PT Kideco Jaya Agung dengan jumlah masing-masing 1.000 dolar Amerika. Uang itu diberikan di Bandara Sepinggan, Balikpapan pada 31 Mei 2010 oleh dua staf Komisi III. Pemberian ini terkait ongkos kunjungan Komisi III ke lokasi penambangan.

Apa perkara ini yang digugat praperadilan? Kita tunggu sidangnya ya. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories