Pengurus Cabang NU Serukan Musyawarah Mufakat Dalam Muktamar Lampung

Perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia mendorong penggunaan metode musyawarah mufakat dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Metode musyawarah mufakat ini merupakan tradisi baik dari NU kini perlahan hilang tergerus metode pemungutan suara (voting).

“Kami menilai musyawarah mufakat yang harusnya menjadi model utama pengambilan keputusan mulai tergerus dan hilang digantikan model pemungutan suara (voting) harusnya hanya menjadi model alternatif atau opsi terakhir saat terjadi kebuntuan (deadlock),” ujar Ketua PCNU Barru, Sulawesi Selatan, KH Dr Irham Djalil, Rabu (22/12).

Dia menjelaskan, forum muktamar atau forum pengambilan keputusan lain seperti konferensi wilayah maupun cabang merupakan tempat pertemuan ide, gagasan, aspirasi, maupun kepentingan lain.

Tak heran, jika dalam proses tersebut ada perbedaan di antara para pemangku kepentingan (stakeholder) NU. Kendati demikian, berbagai perbedaan tersebut dulunya dimusyawarahkan sehingga ditemukan kesepakatan bersama.

“Namun saat ini tradisi tersebut perlahan hilang karena dari awal forum disetting untuk pemungutan suara yang memicu upaya mobilisasi suara,” katanya.

Irham mengatakan, dalam proses mobilisasi suara inilah dalam banyak forum NU memunculkan masalah di kemudian hari. Polarisasi kelompok hingga rasa tidak enak antar sesama aktivis NU kerap terjadi. Pun juga dalam forum muktamar yang memilih pimpinan tertinggi kerap terjadi gesekan tajam antara aktivis NU. 

“Dalam beberapa forum muktamar terakhir juga muncul perbedaan tajam akibat pola voting dalam pemilihan ketua tanfidziah. Maka kami berharap hal itu tidak selalu terulang di setiap forum muktamar sehingga dorongan musyawarah mufakat ini kami gaungkan dan sampaikan,” harap Irham.

Diungkapkannya, musyawarah mufakat merupakan tradisi yang diwariskan para pendiri NU dalam menyikapi berbagai perbedaan. Hal itu juga perlu diadopsi di muktamar yang merupakan forum tertinggi di NU.

“Muktamar merupakan forum tertinggi yang bisa menjadi etalase untuk mempertontonkan adab dan nilai-nilai baik NU ke warga dunia. Termasuk salah satunya adalah mempertontonkan penggunaan metode musyawarah mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, utamanya dalam memilih jajaran pengurus syuriah dan pengurus tanfidziah,” tegasnya.

Irham mengatakan, PCNU mendesak agar penggunaan musyawarah mufakat menjadi satu-satu opsi pemilihan dalam regenerasi kepemimpinan di setiap level kepengurusan NU. Oleh karena itu, model pengambilan keputusan ini harus dikuatkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. “Bentuknya, forum AHWA bisa diterapkan di level syuriah tetapi juga di leval tandfiziah,” tandas Irham. 

 

Untuk diketahui, sejumlah PCNU se-Indonesia menyampaikan keprihatinan atas mengerasnya perbedaan cara pandang dalam menyikapi perbedaan dalam forum Muktamar.

Ironisnya, perbedaan cara pandang tersebut kerap diselesaikan dengan cara voting yang kerap menyisakan residu masalah di kemudian hari.

Untuk itu mereka mendorong penggunaan musyawarah mufakat untuk model utama pengambilan keputusan di forum muktamar maupun forum pengambilan keputusan di level wilayah hingga ranting.

Tergabung dalam perwakilan forum PCNU tersebut Ketua Tanfidz PCNU Barru Dr. KH. Irham Jalil, Ketua PCNU Jeneponto H. Syamsul Kamal, Ketua Tanfiziyah PC NU Paser Hairul Huda, Ketua PCNU Kotawaringin Barat Habib Abdurrahman Al Qodri, dan Ketua PCNU Konawe Utara..

Kemudian, Tanfidz H. Dahlan Sudeking LC, Ketua PCNU Sumedang KH. Idad Istidad, Ketua PCNU Kota Cimahi KH. Enjang Nasrullah, Ketua PCNU kota Tangsel Abdulla Mas’ud, dan Ketua PCNU Kab Tangerang KH. Uhi Sholahi.

Lalu, Ketua PCNU Touna Hasan Sulteng Lasiata, Ketua PCNU kab Polman M Arsyad M.Si, Ketua PCNU Kulon Progo Luqman Arifin Fathul Huda, Ketua PCNU Siak, KH Thoyib, Ketua PCNU Kota Pontianak Drs. H. Ahmad Faruki, Ketua PCNU Jombang KH Salam Yazid, dan Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin. [TIF]

]]> Perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia mendorong penggunaan metode musyawarah mufakat dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Metode musyawarah mufakat ini merupakan tradisi baik dari NU kini perlahan hilang tergerus metode pemungutan suara (voting).

“Kami menilai musyawarah mufakat yang harusnya menjadi model utama pengambilan keputusan mulai tergerus dan hilang digantikan model pemungutan suara (voting) harusnya hanya menjadi model alternatif atau opsi terakhir saat terjadi kebuntuan (deadlock),” ujar Ketua PCNU Barru, Sulawesi Selatan, KH Dr Irham Djalil, Rabu (22/12).

Dia menjelaskan, forum muktamar atau forum pengambilan keputusan lain seperti konferensi wilayah maupun cabang merupakan tempat pertemuan ide, gagasan, aspirasi, maupun kepentingan lain.

Tak heran, jika dalam proses tersebut ada perbedaan di antara para pemangku kepentingan (stakeholder) NU. Kendati demikian, berbagai perbedaan tersebut dulunya dimusyawarahkan sehingga ditemukan kesepakatan bersama.

“Namun saat ini tradisi tersebut perlahan hilang karena dari awal forum disetting untuk pemungutan suara yang memicu upaya mobilisasi suara,” katanya.

Irham mengatakan, dalam proses mobilisasi suara inilah dalam banyak forum NU memunculkan masalah di kemudian hari. Polarisasi kelompok hingga rasa tidak enak antar sesama aktivis NU kerap terjadi. Pun juga dalam forum muktamar yang memilih pimpinan tertinggi kerap terjadi gesekan tajam antara aktivis NU. 

“Dalam beberapa forum muktamar terakhir juga muncul perbedaan tajam akibat pola voting dalam pemilihan ketua tanfidziah. Maka kami berharap hal itu tidak selalu terulang di setiap forum muktamar sehingga dorongan musyawarah mufakat ini kami gaungkan dan sampaikan,” harap Irham.

Diungkapkannya, musyawarah mufakat merupakan tradisi yang diwariskan para pendiri NU dalam menyikapi berbagai perbedaan. Hal itu juga perlu diadopsi di muktamar yang merupakan forum tertinggi di NU.

“Muktamar merupakan forum tertinggi yang bisa menjadi etalase untuk mempertontonkan adab dan nilai-nilai baik NU ke warga dunia. Termasuk salah satunya adalah mempertontonkan penggunaan metode musyawarah mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, utamanya dalam memilih jajaran pengurus syuriah dan pengurus tanfidziah,” tegasnya.

Irham mengatakan, PCNU mendesak agar penggunaan musyawarah mufakat menjadi satu-satu opsi pemilihan dalam regenerasi kepemimpinan di setiap level kepengurusan NU. Oleh karena itu, model pengambilan keputusan ini harus dikuatkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. “Bentuknya, forum AHWA bisa diterapkan di level syuriah tetapi juga di leval tandfiziah,” tandas Irham. 

 

Untuk diketahui, sejumlah PCNU se-Indonesia menyampaikan keprihatinan atas mengerasnya perbedaan cara pandang dalam menyikapi perbedaan dalam forum Muktamar.

Ironisnya, perbedaan cara pandang tersebut kerap diselesaikan dengan cara voting yang kerap menyisakan residu masalah di kemudian hari.

Untuk itu mereka mendorong penggunaan musyawarah mufakat untuk model utama pengambilan keputusan di forum muktamar maupun forum pengambilan keputusan di level wilayah hingga ranting.

Tergabung dalam perwakilan forum PCNU tersebut Ketua Tanfidz PCNU Barru Dr. KH. Irham Jalil, Ketua PCNU Jeneponto H. Syamsul Kamal, Ketua Tanfiziyah PC NU Paser Hairul Huda, Ketua PCNU Kotawaringin Barat Habib Abdurrahman Al Qodri, dan Ketua PCNU Konawe Utara..

Kemudian, Tanfidz H. Dahlan Sudeking LC, Ketua PCNU Sumedang KH. Idad Istidad, Ketua PCNU Kota Cimahi KH. Enjang Nasrullah, Ketua PCNU kota Tangsel Abdulla Mas’ud, dan Ketua PCNU Kab Tangerang KH. Uhi Sholahi.

Lalu, Ketua PCNU Touna Hasan Sulteng Lasiata, Ketua PCNU kab Polman M Arsyad M.Si, Ketua PCNU Kulon Progo Luqman Arifin Fathul Huda, Ketua PCNU Siak, KH Thoyib, Ketua PCNU Kota Pontianak Drs. H. Ahmad Faruki, Ketua PCNU Jombang KH Salam Yazid, dan Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin. [TIF]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories