Pengangkatan Moeldoko Dianggap Inkonstitusional AHY Cs Yakin, Menkumham Bakal Cuekin KLB Abal-abal

Partai Demokrat tidak mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara karena tidak ada alasan yang cukup untuk menggelarnya.

“Kami memandangnya sebagai KLB abal-abal, ilegal dan inkonstitusional. Legal standing penyelenggaraan dan izin dari pemerintahnya juga tidak ada,” ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Minggu (7/3).

Dikatakan, pihak yang menyelenggarakan KLB adalah orang-orang yang telah dipecat dengan tidak hormat oleh Mahkamah Partai Demokrat, karenanya tak punya hak untuk menggunakan atribut Partai Demokrat dan berkegiatan atas nama Partai Demokrat.

Bahkan, ada sebagian yang telah berpindah partai dan menjadi calon legislatif partai lain pada Pemilu 2019, sehingga pantas disebut kader abal-abal. “Kami meyakini Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tak akan merespons permintaan gerombolan KLB abal-abal itu,” ucapnya.

Pasalnya, tidak satu pun regu­lasi yang bisa membenarkannya. Baik dari Undang-Undang Partai Politik, apalagi dari AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Jakarta 2020 yang telah disah­kan Kemenkumham dan tercatat dalam lembaran negara.

Menurutnya, Demokrat percaya, pemerintah akan menjaga dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi yang menjadi amanah reformasi dengan memastikan hukum sebagai panglima. “Indonesia negara hukum (rechstaat). Bukan negara kekuasaan (machstaat) yang menjadi ciri rezim otoriter. Semua kader yang tergabung dalam kepengurusan Mas Ketum AHY, tegas menolak bergabung,” paparnya.

Dikatakan, Partai Demokrat saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum yang dikoordinasikan dengan seluruh struktur partai di semua tingkatan untuk mengambil langkah hukum terkait KLB abal-abal yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

“Penting diketahui publik, pada saat yang sama pada Jumat (5/3), seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPC) sedang melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di daerahnya masing-masing,” tandasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD menyebut, pemerintah tak bisa membubarkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Menurutnya, tindakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pemerintah baru bisa menanggapinya jika sudah mendapat laporan resmi secara hukum.

“Untuk kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum, yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB,” kata Mahfud, dikutip RM.id, Minggu (7/3).

Dia memastikan, pemerintah akan bekerja dengan transparan, menindaklanjuti polemik KLB partai berlambang Mercy itu. [REN]

]]> Partai Demokrat tidak mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara karena tidak ada alasan yang cukup untuk menggelarnya.

“Kami memandangnya sebagai KLB abal-abal, ilegal dan inkonstitusional. Legal standing penyelenggaraan dan izin dari pemerintahnya juga tidak ada,” ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Minggu (7/3).

Dikatakan, pihak yang menyelenggarakan KLB adalah orang-orang yang telah dipecat dengan tidak hormat oleh Mahkamah Partai Demokrat, karenanya tak punya hak untuk menggunakan atribut Partai Demokrat dan berkegiatan atas nama Partai Demokrat.

Bahkan, ada sebagian yang telah berpindah partai dan menjadi calon legislatif partai lain pada Pemilu 2019, sehingga pantas disebut kader abal-abal. “Kami meyakini Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tak akan merespons permintaan gerombolan KLB abal-abal itu,” ucapnya.

Pasalnya, tidak satu pun regu­lasi yang bisa membenarkannya. Baik dari Undang-Undang Partai Politik, apalagi dari AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Jakarta 2020 yang telah disah­kan Kemenkumham dan tercatat dalam lembaran negara.

Menurutnya, Demokrat percaya, pemerintah akan menjaga dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi yang menjadi amanah reformasi dengan memastikan hukum sebagai panglima. “Indonesia negara hukum (rechstaat). Bukan negara kekuasaan (machstaat) yang menjadi ciri rezim otoriter. Semua kader yang tergabung dalam kepengurusan Mas Ketum AHY, tegas menolak bergabung,” paparnya.

Dikatakan, Partai Demokrat saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum yang dikoordinasikan dengan seluruh struktur partai di semua tingkatan untuk mengambil langkah hukum terkait KLB abal-abal yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

“Penting diketahui publik, pada saat yang sama pada Jumat (5/3), seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPC) sedang melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di daerahnya masing-masing,” tandasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD menyebut, pemerintah tak bisa membubarkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Menurutnya, tindakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pemerintah baru bisa menanggapinya jika sudah mendapat laporan resmi secara hukum.

“Untuk kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum, yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB,” kata Mahfud, dikutip RM.id, Minggu (7/3).

Dia memastikan, pemerintah akan bekerja dengan transparan, menindaklanjuti polemik KLB partai berlambang Mercy itu. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories