Peneliti : Aturan Teknis Pemanfaatan Limbah Batu Bara Harus Dipermudah .

Peneliti fly ash and bottom ash (FABA) dan dosen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya Januarti Jaya Ekaputri mendorong pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) yang mempermudah pemanfaatan pengelolaan limbah batu bara.

“Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang mempermudah. Karena (aturannya) sudah dirilis, jadi tolong dipermudah, jangan sampai kita kalah sama Vietnam,” kata Januarti Jaya Ekaputri saat Webinar bertajuk “Peta Jalan Pemanfaatan FABA yang Ramah Lingkungan dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian” yang diselenggarakan Energy and Mining Society (E2S), Jumat (26/3).

Menurutnya, Penghapusan FABA dari jenis limbah B3 seperti yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Cipta Kerja (PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang disahkan awal Februari 2021, harus didukung dengan juknis dan juklak yang mempermudah.

Yani, demikian doktor dari University of Tokyo, Jepang itu disapa, kehati-hatian pemerintah tentu memiliki maksud yang baik sehingga tidak sembrono dalam penggunaan FABA. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap tikus, penggunaan FABA tidak mematikan, bahkan tikusnya bertambah berat badan.

Potensi pemanfaatan FABA juga dinilai cukup besar. Bahkan, lanjut Yani, polymer merupakan salah satu produk yang 100 persen fly ash bisa mengganti semen. Pemanfaatan fly ash untuk mengganti semen juga terkait dengan isu lingkungan.

“Setiap satu ton semen yang dihasilkan menghasilkan satu ton CO2. Jadi semakin sedikit semen yang digunakan beton yang digunakan semakin ramah terhadap lingkungan,” kata dia yang juga Direktur Geopolimer Indonesia.

Anggota Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary Marimbo mengakui, FABA dulu dianggap tidak ada gunanya. Padahal FABA ini seperti gadis cantik yang dilarang keluar rumah.

“FABA dulu dilarang-larang, malah menjadi persoalan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22, FABA bisa dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ke depan,” tegas Rizal.

Menurutnya, banyak manfaat FABA dari terbitnya PP yang mengeluarkan FABA dari daftar limbah B3 atau Bahan Beracun dan Berbahaya.

Dengan dikeluarkannya FABA dari kategori B3, maka iklim investasi ke depannya makin baik. “Investasi kita ke depan, tidak hanya soal FABA saja. Maka dengan dikeluarkan FABA dari B3 akan mempengaruhi iklim citra investasi Indonesia lebih baik,” kata dia.

Menurut Rizal, FABA diharapkan menjadi bahan yang mudah diakses. Oleh industri terkait yang akan mengolah. BKPM juga mengharapkan jangan ada lagi pihak-pihak yang menafsirkan lain soal FABA, karena sudah jelas FABA ini dikeluarkan dari ketegori B3.

“Juklak dan juknis yang akan keluar diharapkan tidak memberatkan bagi investor yang ingin berinvestasi soal FABA,” tegasnya.

Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Semen Indonesia Tbk Fadjar Judisiawan menegaskan, bagi industri masih menunggu kebijakan pemerintah.

“Bagi dunia usaha yang ditunggu adalah tegasnya seperti apa. Karena jika lebih jelas akan lebih gampang hitung-hitungannya,” kata Fadjar.

Fajar mengungkapkan, Semen Indonesia sudah memanfaatkan fly ash yang selama ini diambil dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berada di sekitar wilayah pabrik.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Djoko Widajatno, regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan FABA antara lain adalah FABA dihilangkan dari limbah B3 untuk semua industri.

Perlu adanya peraturan-peraturan yang digunakan untuk membangun industri penunjang infrastruktur, baik trasnportasi, industri atau bangunan perumahan yang sesuai dengan arah dan tema pembangunan wilayah yang dicanangkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tahun 2020-2024.

“Jangan lahirkan peraturan yang mempersulit pertumbuhan industri karena negara ini bukan negara peraturan,” kata Djoko.

Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) pemanfaatan fly ash and bottom ash (FABA).

Rencananya, aturan limbah abu batubara itu bakal terbit pada April 2021. Kelak, pemanfaatan abu batubara tidak memerlukan persetujuan teknis atau surat layak operasi (SLO). [FAZ]

]]> .
Peneliti fly ash and bottom ash (FABA) dan dosen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya Januarti Jaya Ekaputri mendorong pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) yang mempermudah pemanfaatan pengelolaan limbah batu bara.

“Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang mempermudah. Karena (aturannya) sudah dirilis, jadi tolong dipermudah, jangan sampai kita kalah sama Vietnam,” kata Januarti Jaya Ekaputri saat Webinar bertajuk “Peta Jalan Pemanfaatan FABA yang Ramah Lingkungan dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian” yang diselenggarakan Energy and Mining Society (E2S), Jumat (26/3).

Menurutnya, Penghapusan FABA dari jenis limbah B3 seperti yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Cipta Kerja (PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang disahkan awal Februari 2021, harus didukung dengan juknis dan juklak yang mempermudah.

Yani, demikian doktor dari University of Tokyo, Jepang itu disapa, kehati-hatian pemerintah tentu memiliki maksud yang baik sehingga tidak sembrono dalam penggunaan FABA. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap tikus, penggunaan FABA tidak mematikan, bahkan tikusnya bertambah berat badan.

Potensi pemanfaatan FABA juga dinilai cukup besar. Bahkan, lanjut Yani, polymer merupakan salah satu produk yang 100 persen fly ash bisa mengganti semen. Pemanfaatan fly ash untuk mengganti semen juga terkait dengan isu lingkungan.

“Setiap satu ton semen yang dihasilkan menghasilkan satu ton CO2. Jadi semakin sedikit semen yang digunakan beton yang digunakan semakin ramah terhadap lingkungan,” kata dia yang juga Direktur Geopolimer Indonesia.

Anggota Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary Marimbo mengakui, FABA dulu dianggap tidak ada gunanya. Padahal FABA ini seperti gadis cantik yang dilarang keluar rumah.

“FABA dulu dilarang-larang, malah menjadi persoalan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22, FABA bisa dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ke depan,” tegas Rizal.

Menurutnya, banyak manfaat FABA dari terbitnya PP yang mengeluarkan FABA dari daftar limbah B3 atau Bahan Beracun dan Berbahaya.

Dengan dikeluarkannya FABA dari kategori B3, maka iklim investasi ke depannya makin baik. “Investasi kita ke depan, tidak hanya soal FABA saja. Maka dengan dikeluarkan FABA dari B3 akan mempengaruhi iklim citra investasi Indonesia lebih baik,” kata dia.

Menurut Rizal, FABA diharapkan menjadi bahan yang mudah diakses. Oleh industri terkait yang akan mengolah. BKPM juga mengharapkan jangan ada lagi pihak-pihak yang menafsirkan lain soal FABA, karena sudah jelas FABA ini dikeluarkan dari ketegori B3.

“Juklak dan juknis yang akan keluar diharapkan tidak memberatkan bagi investor yang ingin berinvestasi soal FABA,” tegasnya.

Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Semen Indonesia Tbk Fadjar Judisiawan menegaskan, bagi industri masih menunggu kebijakan pemerintah.

“Bagi dunia usaha yang ditunggu adalah tegasnya seperti apa. Karena jika lebih jelas akan lebih gampang hitung-hitungannya,” kata Fadjar.

Fajar mengungkapkan, Semen Indonesia sudah memanfaatkan fly ash yang selama ini diambil dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berada di sekitar wilayah pabrik.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Djoko Widajatno, regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan FABA antara lain adalah FABA dihilangkan dari limbah B3 untuk semua industri.

Perlu adanya peraturan-peraturan yang digunakan untuk membangun industri penunjang infrastruktur, baik trasnportasi, industri atau bangunan perumahan yang sesuai dengan arah dan tema pembangunan wilayah yang dicanangkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tahun 2020-2024.

“Jangan lahirkan peraturan yang mempersulit pertumbuhan industri karena negara ini bukan negara peraturan,” kata Djoko.

Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) pemanfaatan fly ash and bottom ash (FABA).

Rencananya, aturan limbah abu batubara itu bakal terbit pada April 2021. Kelak, pemanfaatan abu batubara tidak memerlukan persetujuan teknis atau surat layak operasi (SLO). [FAZ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories