Pendekatan Ekonomi Dan Antropologis Jokowi Ke Papua Sudah Tepat .

Hingga 2021, pemerintah pusat sudah mengucurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua hingga mencapai Rp 138,65 triliun. Dana ini meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada 2002, yang hanya Rp 1,38 triliun. Sayangnya, Dana Otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya menyejahteraan warga Papua. 

Dana Otsus ini memberikan sumbangan besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua, mencapai 60 persen. Dana Otsus merupakan bukti keseriusann pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay Wanggai, pemerintah pusat memberikan Dana Otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di empat sektor di Papua. Seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 

Namun, kata Ali, dana tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. “Jika digunakan dengan baik, saya yakin Papua akan maju dan sejahtera,” ujar Ali, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (26/3).

Dia mengibaratkan, pemerintah pusat telah memberikan motor dengan kapasitas mesin besar. Namun, motor itu tidak dipergunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan empat sektor tersebut. Dia lalu membandingkan antara Jakarta dan Papua. Kedua provinsi itu kini mempunyai kapasitas anggaran yang sama besar. Namun, yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan. 

“Ini nggak baik, dan kita terlambat. Saya ambil contoh mengambil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, pengetahuan, standar hidup. Pada 2012, Papua mengalami penurunan dalam indek pembanguan manusia itu 60 persen. Itu berbeda jauh dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta,” jelasnya. Kondisi berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua. 

Ali menduga, kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan Dana Otsus secara serius. “Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata dia.

Tokoh senior Papua Freddy Numberi menerangkan, selama ini masih ada rasa curiga antara Papua dan Jakarta. Pemerintah pusat dianggap tidak berhasil merebut hati dan pikiran orang asli Papua sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Namun demikian, hadirnya Pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat. “Pendekatan kesejahteraan dengan terus menggenjot pembangunan untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan pendekatan evaluatif dengan secara ketat mengawasi pembanguan di Papua lewat kunjungan kerja setiap tahunnya,” jelas dia.

Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menambahkan, ada tiga konsep dalam melihat Papua. Yaitu melihat masa lalu Papua, masa kini, dan masa depan Papua. “Tiga pokok ini adalah yang pertama kenapa dan mengapa dan Otsus itu ada. Lahirnya Otsus karena orang Papua minta mau merdeka, harus lepas, tanpa orang tua, tanpa papah, dan hidup mandiri. Itulah lahirnya Otsus,” kata Lenis.

Lenis menambahkan, di dalam Otsus ada tiga hal pokok yang harus diketahui yakni hak kewenangan, hak politik, dan hak ekonomi. Bila bicara soal hak kewenangan, gubernur dan wakil gubernur yang merupakan orang asli Papua. “Gubernur dan bupati sekarang semua adalah orang Papua,” kata dia.

Kemudian hak politik, di Papua ada parpol seperti halnya di Aceh, yang kemudian melebur dengan parpol nasional. Selanjutnya adalah hak ekonomi. Menurutnya, uang yang digelontorkan pemerintah pusat dengan nominal triliunan rupiah merupakan hak ekonomi. [USU]

]]> .
Hingga 2021, pemerintah pusat sudah mengucurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua hingga mencapai Rp 138,65 triliun. Dana ini meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada 2002, yang hanya Rp 1,38 triliun. Sayangnya, Dana Otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya menyejahteraan warga Papua. 

Dana Otsus ini memberikan sumbangan besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua, mencapai 60 persen. Dana Otsus merupakan bukti keseriusann pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay Wanggai, pemerintah pusat memberikan Dana Otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di empat sektor di Papua. Seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 

Namun, kata Ali, dana tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. “Jika digunakan dengan baik, saya yakin Papua akan maju dan sejahtera,” ujar Ali, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (26/3).

Dia mengibaratkan, pemerintah pusat telah memberikan motor dengan kapasitas mesin besar. Namun, motor itu tidak dipergunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan empat sektor tersebut. Dia lalu membandingkan antara Jakarta dan Papua. Kedua provinsi itu kini mempunyai kapasitas anggaran yang sama besar. Namun, yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan. 

“Ini nggak baik, dan kita terlambat. Saya ambil contoh mengambil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, pengetahuan, standar hidup. Pada 2012, Papua mengalami penurunan dalam indek pembanguan manusia itu 60 persen. Itu berbeda jauh dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta,” jelasnya. Kondisi berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua. 

Ali menduga, kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan Dana Otsus secara serius. “Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata dia.

Tokoh senior Papua Freddy Numberi menerangkan, selama ini masih ada rasa curiga antara Papua dan Jakarta. Pemerintah pusat dianggap tidak berhasil merebut hati dan pikiran orang asli Papua sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Namun demikian, hadirnya Pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat. “Pendekatan kesejahteraan dengan terus menggenjot pembangunan untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan pendekatan evaluatif dengan secara ketat mengawasi pembanguan di Papua lewat kunjungan kerja setiap tahunnya,” jelas dia.

Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menambahkan, ada tiga konsep dalam melihat Papua. Yaitu melihat masa lalu Papua, masa kini, dan masa depan Papua. “Tiga pokok ini adalah yang pertama kenapa dan mengapa dan Otsus itu ada. Lahirnya Otsus karena orang Papua minta mau merdeka, harus lepas, tanpa orang tua, tanpa papah, dan hidup mandiri. Itulah lahirnya Otsus,” kata Lenis.

Lenis menambahkan, di dalam Otsus ada tiga hal pokok yang harus diketahui yakni hak kewenangan, hak politik, dan hak ekonomi. Bila bicara soal hak kewenangan, gubernur dan wakil gubernur yang merupakan orang asli Papua. “Gubernur dan bupati sekarang semua adalah orang Papua,” kata dia.

Kemudian hak politik, di Papua ada parpol seperti halnya di Aceh, yang kemudian melebur dengan parpol nasional. Selanjutnya adalah hak ekonomi. Menurutnya, uang yang digelontorkan pemerintah pusat dengan nominal triliunan rupiah merupakan hak ekonomi. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories