Pemprov DKI Siapkan Lagi Pemberlakuan ERP Sistem Jalan Berbayar Solusi Atasi Kemacetan

Rencana pemberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar di Jalan Sudirman-Thamrin-Medan Merdeka Selatan dan Jalan Rasuna Said menunjukkan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memenangkan kasasi pembatalan lelang proyek ERP yang berjalan sejak 2019.

Sengketa ini terjadi lantaran dua peserta lelang, yakni Q Free ASA dan Kapsch TrafficCom AB, mengundurkan diri. Sehingga, hanya menyisakan satu vendor. Yakni PT Bali Towerindo Sentra.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas meminta rekomendasi dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan proses penerapan ERP. Hasilnya, Kejaksaan Agung merekomendasikan Anies mengulang proses lelang. Namun, rekomendasi ini tak bersifat wajib.

Pada Agustus 2019, Anies menyatakan proyek ERP akan dibahas ulang atau mengulang proses dari awal, termasuk proses lelang. Anies pun membatalkan lelang yang sudah berjalan.

Putusan ini digugat oleh PT Bali Towerindo Sentra ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo Sentra seluruhnya dan memerintahkan Pemprov DKI melanjutkan lelang.

Atas putusan itu, Pemprov DKI banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan PT TUN menguatkan putusan dari PTUN Jakarta.

Langkah Pemprov tak terhenti sampai di situ. Persidangan berlanjut sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA memenangkan Pemprov DKI sehingga proses lelang kembali diulang.

“Sesuai informasi dalam website putusan MA, gugatan PT Bali Tower ditolak, Dishub sebagai pihak yang menang,” kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah melalui pesan tertulis.

Sekadar mengingatkan, lelang proyek senilai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun ini, pada tahun 2014, telah diuji coba di jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said. Uji coba berjalan hingga 2016. Alatnya pun sudah terpasang.

Setiap pengendara yang melintas di kedua jalan itu, pasti pernah melihat semacam ger­bang yang dipasangi alat untuk merekam kendaraan.

ERP adalah kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan menerapkan tarif yang dinamis mengikuti kondisi lalu lintas di jalan yang menerapkan sistem itu. Tarif akan semakin tinggi jika kondisi lalu lintas jalan semakin padat.

Lelang Ulang

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI segera melanjutkan proyek ini. Dimulai dengan membuat aturan pelaksanaan jalan berbayar.

“Percepat penyiapan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya,” kata Khoirudin dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

 

Khoirudin mengingatkan, implementasi ERP sudah lama tertunda sejak diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Selain itu, ERP juga telah menjadi amanat peraturan terkait transportasi karena sudah ter­cantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Dia berharap, penerapan ERP bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Jakarta, menggantikan aturan ganjil genap.

“Dengan ERP, beban di jalan utama bisa dikurangi. Pemprov DKI juga bisa memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan bagi kendaraan yang melintas,” ujar Ketua DPW PKS ini.

Pendapatan dari sistem ERP, dapat digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik. Sehingga akan lebih banyak masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum yang lebih murah karena tidak mau kena kebijakan ERP.

Namun, Pemprov DKI juga wajib menyusun rancangan jalur alternatif bagi kendaraan yang tidak mau masuk dalam jalur ERP. Agar tidak terjadi perpindahan titik kemacetan ke jalan yang tak berlaku ERP.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyarankan, penerapan kebi­jakan jalan berbayar sebaiknya tidak dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Sejauh ini juga belum ada pembahasan atau rapat kerja dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait rencana penerapan ERP. Belum ada urgensinya. Lalu lintas juga masih lengang. Ganjil genap ditiadakan. Lebih baik fokus tangani pandemi Covid-19,” sarannya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan ganjil genap memang sudah harus berganti dengan kebijakan jalan berbayar.

“Ganjil genap kurang efektif. Warga bisa saja membeli kendaraan bermotor yang berbeda pelat nomor. Artinya, ERP jadi solusi kemacetan. Jadi, sebelum kondisi lalu lintas padat, rampungkan segera lelang dan teknis penerapan ERP. Setelah siap, langsung diterapkan jangan berlarut-larut,” sarannya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, saat ini pihaknya masih menyempurnakan dokumen pendukung sistem ERP.

Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam mematangkan perencanaan sistem ERP.

Saat ini, penyesuaian antara konsep yang telah digodok dengan perkembangan zaman perlu dilakukan.

Soal pelaksanaan lelang, kata Syafrin, akan kembali bergulir setelah kelengkapan dokumen terpenuhi. [FAQ]

]]> Rencana pemberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar di Jalan Sudirman-Thamrin-Medan Merdeka Selatan dan Jalan Rasuna Said menunjukkan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memenangkan kasasi pembatalan lelang proyek ERP yang berjalan sejak 2019.

Sengketa ini terjadi lantaran dua peserta lelang, yakni Q Free ASA dan Kapsch TrafficCom AB, mengundurkan diri. Sehingga, hanya menyisakan satu vendor. Yakni PT Bali Towerindo Sentra.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas meminta rekomendasi dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan proses penerapan ERP. Hasilnya, Kejaksaan Agung merekomendasikan Anies mengulang proses lelang. Namun, rekomendasi ini tak bersifat wajib.

Pada Agustus 2019, Anies menyatakan proyek ERP akan dibahas ulang atau mengulang proses dari awal, termasuk proses lelang. Anies pun membatalkan lelang yang sudah berjalan.

Putusan ini digugat oleh PT Bali Towerindo Sentra ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo Sentra seluruhnya dan memerintahkan Pemprov DKI melanjutkan lelang.

Atas putusan itu, Pemprov DKI banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan PT TUN menguatkan putusan dari PTUN Jakarta.

Langkah Pemprov tak terhenti sampai di situ. Persidangan berlanjut sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA memenangkan Pemprov DKI sehingga proses lelang kembali diulang.

“Sesuai informasi dalam website putusan MA, gugatan PT Bali Tower ditolak, Dishub sebagai pihak yang menang,” kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah melalui pesan tertulis.

Sekadar mengingatkan, lelang proyek senilai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun ini, pada tahun 2014, telah diuji coba di jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said. Uji coba berjalan hingga 2016. Alatnya pun sudah terpasang.

Setiap pengendara yang melintas di kedua jalan itu, pasti pernah melihat semacam ger­bang yang dipasangi alat untuk merekam kendaraan.

ERP adalah kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan menerapkan tarif yang dinamis mengikuti kondisi lalu lintas di jalan yang menerapkan sistem itu. Tarif akan semakin tinggi jika kondisi lalu lintas jalan semakin padat.

Lelang Ulang

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI segera melanjutkan proyek ini. Dimulai dengan membuat aturan pelaksanaan jalan berbayar.

“Percepat penyiapan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya,” kata Khoirudin dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

 

Khoirudin mengingatkan, implementasi ERP sudah lama tertunda sejak diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Selain itu, ERP juga telah menjadi amanat peraturan terkait transportasi karena sudah ter­cantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Dia berharap, penerapan ERP bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Jakarta, menggantikan aturan ganjil genap.

“Dengan ERP, beban di jalan utama bisa dikurangi. Pemprov DKI juga bisa memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan bagi kendaraan yang melintas,” ujar Ketua DPW PKS ini.

Pendapatan dari sistem ERP, dapat digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik. Sehingga akan lebih banyak masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum yang lebih murah karena tidak mau kena kebijakan ERP.

Namun, Pemprov DKI juga wajib menyusun rancangan jalur alternatif bagi kendaraan yang tidak mau masuk dalam jalur ERP. Agar tidak terjadi perpindahan titik kemacetan ke jalan yang tak berlaku ERP.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyarankan, penerapan kebi­jakan jalan berbayar sebaiknya tidak dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Sejauh ini juga belum ada pembahasan atau rapat kerja dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait rencana penerapan ERP. Belum ada urgensinya. Lalu lintas juga masih lengang. Ganjil genap ditiadakan. Lebih baik fokus tangani pandemi Covid-19,” sarannya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan ganjil genap memang sudah harus berganti dengan kebijakan jalan berbayar.

“Ganjil genap kurang efektif. Warga bisa saja membeli kendaraan bermotor yang berbeda pelat nomor. Artinya, ERP jadi solusi kemacetan. Jadi, sebelum kondisi lalu lintas padat, rampungkan segera lelang dan teknis penerapan ERP. Setelah siap, langsung diterapkan jangan berlarut-larut,” sarannya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, saat ini pihaknya masih menyempurnakan dokumen pendukung sistem ERP.

Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam mematangkan perencanaan sistem ERP.

Saat ini, penyesuaian antara konsep yang telah digodok dengan perkembangan zaman perlu dilakukan.

Soal pelaksanaan lelang, kata Syafrin, akan kembali bergulir setelah kelengkapan dokumen terpenuhi. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories