Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum, 30 Gugatan Pilkada Di MK Kandas

Sebanyak 30 permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), kandas. Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/2), 30 permohonan itu dinyatakan tidak diterima.

Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. MK berpendapat, dalil dan alat bukti para pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk keluar dari ketentuan soal ambang batas dan meneruskan ke pembuktian.

Ke-30 permohonan itu adalah hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, Banjar (2 perkara), Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, Kepulauan Riau, Sumatera Barat (2 perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.

“Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua MK Anwar Usman, seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, pada Senin (15/2), MK memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian. Putusan sela diagendakan digelar pada 15-17 Februari 2021. Sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021. [USU]

]]> Sebanyak 30 permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), kandas. Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/2), 30 permohonan itu dinyatakan tidak diterima.

Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. MK berpendapat, dalil dan alat bukti para pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk keluar dari ketentuan soal ambang batas dan meneruskan ke pembuktian.

Ke-30 permohonan itu adalah hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, Banjar (2 perkara), Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, Kepulauan Riau, Sumatera Barat (2 perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.

“Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua MK Anwar Usman, seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, pada Senin (15/2), MK memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian. Putusan sela diagendakan digelar pada 15-17 Februari 2021. Sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021. [USU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories