Pemilu Serentak 2024, KPU Minta Rp 100 Triliun Edan, Gede Banget

Pilpres, Pileg, dan Pilkada dipastikan akan digelar di tahun yang sama, 2024. Untuk melaksanakan hajatan politik super besar ini, KPU membutuhkan dana yang super besar pula. Estimasi awal, mencapai Rp 112 triliun. Edan, gede banget ya… 

Besarnya anggaran itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung DPR, Senin (15/3). Dalam rapat itu, Ilham memaparkan simulasi dan kebutuhan anggaran untuk menggelar Pemilu 2024 sampai tantangan dan kendala yang bakal dihadapi.

Kata dia, tidak mudah membuat simulasi Pemilu 2024. Sebab, baru kali ini pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar di tahun yang sama. Banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari kelancaran pencairan anggaran, kondisi cuaca, sampai perkembangan Covid-19 dan hari libur nasional. 

Dalam simulasi yang dibikin KPU, Pemilu, yang pada 2019 digelar pada 17 April, diusulkan dimajukan ke 14 Februari atau 6 Maret 2024. Alasannya, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada yang diusulkan digelar pada 13 November. 

Soal anggaran, untuk Pemilu saja, KPU membutuhkan sebesar Rp 86 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN 2021 hingga 2025. Rinciannya, 2021 sebesar Rp 8,4 triliun, 2022 sebesar Rp 13,2 triliun, 2023 sebesar Rp 24,9 triliun, 2024 sebesar Rp 36,5 triliun; dan 2025 sebesar Rp 3 triliun. Sementara, anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 26,2 triliun. Anggaran itu bersumber pada APBD tahun 2023-2024.

Jadi, kalau ditotal, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 112 triliun. “Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024,” kata Ilham. 

Besarnya anggaran ini memang fantastis jika dibanding dua pemilu sebelumnya. Pada 2019, anggaran Pemilu “hanya” Rp 25,5 triliun. Jumlah itu meningkat 63,8 persen dibanding penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun. 

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, simulasi dan anggaran yang diusulkan KPU itu sah-sah saja. Sebab, baru merupakan sebuah usul dan belum final. “Nantinya Komisi II DPR bersama pemerintah membahasnya untuk mencari kesepahaman,” kata Guspardi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Politisi PAN itu meminta KPU segera menyusun agenda tentang tahapan pelaksanaan Pemilu. Juga mempersiapkan skenario Pilkada Serentak 2024 agar dapat terlaksana pada November 2024, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. 

Pihak pemerintah belum merespons usulan tersebut. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar belum mau berkomentar saat Rakyat Merdeka menanyakan soal dana yang disampaikan KPU. 

 

Namun, dalam diskusi akhir pekan lalu, Bahtiar mengatakan, anggaran untuk Pemilu 2024 memang besar. Dalam hitungan kasarnya, anggaran Pemilu 2024 bisa mencapai Rp 70 triliun. Rinciannya, untuk Pileg dan Pilpres sebesar Rp 30 triliun, dan Pilkada 2 kali Rp 20 triliun. Yang dimaksud dua kali adalah, pengganti Pilkada 2022 dan 2023. 

“Ini sesuatu yang harus diperhatikan dari sekarang. (Dengan) memperhatikan kondisi keuangan negara kita,” kata Bahtiar, saat itu.

Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, memberikan sejumlah catatan atas usulan KPU tersebut. Pertama, ia belum melihat detail anggaran besar tadi untuk apa saja. Kedua, anggaran untuk KPU dibagi dua kategori. Anggaran rutin untuk KPU dan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan pemilu. Anggaran rutin dibutuhkan tiap tahun. 

“Nah, ini juga saya belum melihat. Mana untuk anggaran tahapan pemilu dan anggaran rutin,” kata Hadar, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Ketiga, membengkaknya anggaran pemilu bagian dari konsekuensi pemilihan ditumpuk dalam satu tahun. KPU mensimulasikan agar pemilu berjalan lancar butuh tahapan panjang. Dari biasanya 20 bulan menjadi sekurangnya 30 bulan atau 2,5 tahun. “Akibatnya, kebutuhan biayanya besar dari yang kita pernah dengar selama ini,” ungkapnya.  

Dengan anggaran yang besar ini, memang akhirnya menimbulkan kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah mau konsentrasi menangani pandemi Covid-19 dan membangkitkan ekonomi. Tapi, di lain sisi akan mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pemilu. 

“Ini yang harus diperhatikan. DPR harus mempelajari betul berapa kebutuhan penyelenggara. Dan segera diproses. Jangan ditunda-tunda. Karena tahapannya panjang,” pesannya.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, ikut menyoroti hal ini. Sejak awal, dia sudah memprediksi anggaran untuk Pemilu 2024 akan besar. Namun, ia tidak memperkirakan kebutuhannya akan sampai Rp 112 triliun.

Besarnya anggaran untuk Pemilu 2024 juga jadi bahan obrolan para pegiat dunia maya. Pengguna Twitter ramai memberikan komentar. Akun @rifkyfarid menilai, anggaran Rp 112 triliun sangat luar biasa. “Fantastis banget hanya buat mencari pemimpin dan anggota Dewan. Dana sebesar itu kalau dibuat rumah sakit atau sekolah dan universitas, duh manfaatnya pasti fantastis banget,” ujarnya. [BCG]

]]> Pilpres, Pileg, dan Pilkada dipastikan akan digelar di tahun yang sama, 2024. Untuk melaksanakan hajatan politik super besar ini, KPU membutuhkan dana yang super besar pula. Estimasi awal, mencapai Rp 112 triliun. Edan, gede banget ya… 

Besarnya anggaran itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung DPR, Senin (15/3). Dalam rapat itu, Ilham memaparkan simulasi dan kebutuhan anggaran untuk menggelar Pemilu 2024 sampai tantangan dan kendala yang bakal dihadapi.

Kata dia, tidak mudah membuat simulasi Pemilu 2024. Sebab, baru kali ini pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar di tahun yang sama. Banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari kelancaran pencairan anggaran, kondisi cuaca, sampai perkembangan Covid-19 dan hari libur nasional. 

Dalam simulasi yang dibikin KPU, Pemilu, yang pada 2019 digelar pada 17 April, diusulkan dimajukan ke 14 Februari atau 6 Maret 2024. Alasannya, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada yang diusulkan digelar pada 13 November. 

Soal anggaran, untuk Pemilu saja, KPU membutuhkan sebesar Rp 86 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN 2021 hingga 2025. Rinciannya, 2021 sebesar Rp 8,4 triliun, 2022 sebesar Rp 13,2 triliun, 2023 sebesar Rp 24,9 triliun, 2024 sebesar Rp 36,5 triliun; dan 2025 sebesar Rp 3 triliun. Sementara, anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 26,2 triliun. Anggaran itu bersumber pada APBD tahun 2023-2024.

Jadi, kalau ditotal, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 112 triliun. “Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024,” kata Ilham. 

Besarnya anggaran ini memang fantastis jika dibanding dua pemilu sebelumnya. Pada 2019, anggaran Pemilu “hanya” Rp 25,5 triliun. Jumlah itu meningkat 63,8 persen dibanding penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun. 

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, simulasi dan anggaran yang diusulkan KPU itu sah-sah saja. Sebab, baru merupakan sebuah usul dan belum final. “Nantinya Komisi II DPR bersama pemerintah membahasnya untuk mencari kesepahaman,” kata Guspardi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Politisi PAN itu meminta KPU segera menyusun agenda tentang tahapan pelaksanaan Pemilu. Juga mempersiapkan skenario Pilkada Serentak 2024 agar dapat terlaksana pada November 2024, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. 

Pihak pemerintah belum merespons usulan tersebut. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar belum mau berkomentar saat Rakyat Merdeka menanyakan soal dana yang disampaikan KPU. 

 

Namun, dalam diskusi akhir pekan lalu, Bahtiar mengatakan, anggaran untuk Pemilu 2024 memang besar. Dalam hitungan kasarnya, anggaran Pemilu 2024 bisa mencapai Rp 70 triliun. Rinciannya, untuk Pileg dan Pilpres sebesar Rp 30 triliun, dan Pilkada 2 kali Rp 20 triliun. Yang dimaksud dua kali adalah, pengganti Pilkada 2022 dan 2023. 

“Ini sesuatu yang harus diperhatikan dari sekarang. (Dengan) memperhatikan kondisi keuangan negara kita,” kata Bahtiar, saat itu.

Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, memberikan sejumlah catatan atas usulan KPU tersebut. Pertama, ia belum melihat detail anggaran besar tadi untuk apa saja. Kedua, anggaran untuk KPU dibagi dua kategori. Anggaran rutin untuk KPU dan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan pemilu. Anggaran rutin dibutuhkan tiap tahun. 

“Nah, ini juga saya belum melihat. Mana untuk anggaran tahapan pemilu dan anggaran rutin,” kata Hadar, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Ketiga, membengkaknya anggaran pemilu bagian dari konsekuensi pemilihan ditumpuk dalam satu tahun. KPU mensimulasikan agar pemilu berjalan lancar butuh tahapan panjang. Dari biasanya 20 bulan menjadi sekurangnya 30 bulan atau 2,5 tahun. “Akibatnya, kebutuhan biayanya besar dari yang kita pernah dengar selama ini,” ungkapnya.  

Dengan anggaran yang besar ini, memang akhirnya menimbulkan kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah mau konsentrasi menangani pandemi Covid-19 dan membangkitkan ekonomi. Tapi, di lain sisi akan mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pemilu. 

“Ini yang harus diperhatikan. DPR harus mempelajari betul berapa kebutuhan penyelenggara. Dan segera diproses. Jangan ditunda-tunda. Karena tahapannya panjang,” pesannya.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, ikut menyoroti hal ini. Sejak awal, dia sudah memprediksi anggaran untuk Pemilu 2024 akan besar. Namun, ia tidak memperkirakan kebutuhannya akan sampai Rp 112 triliun.

Besarnya anggaran untuk Pemilu 2024 juga jadi bahan obrolan para pegiat dunia maya. Pengguna Twitter ramai memberikan komentar. Akun @rifkyfarid menilai, anggaran Rp 112 triliun sangat luar biasa. “Fantastis banget hanya buat mencari pemimpin dan anggota Dewan. Dana sebesar itu kalau dibuat rumah sakit atau sekolah dan universitas, duh manfaatnya pasti fantastis banget,” ujarnya. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories