Pemerintah Tidak Diserang Pengkritik JK Diminta Woles Aja

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) dipastikan tak bermaksud menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK hanya ingin menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Hal ini ditegaskan politisi senior Partai Golkar, Iskandar Mandji. “Ini tujuan baik Pak JK,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/2).

Pernyataan Iskandar ini menanggapi serangan politisi maupun pembela pemerintah di dunia maya yang menafsirkan, kalau JK menyerang Presiden Jokowi setelah memberikan pernyataan di acara Webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR PKS, Jumat (12/2) lalu.

Saat itu JK bilang, “Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”

Menurut Iskandar, justru pihak yang menyerang JK gagal menafsirkan pernyataan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu dengan baik dan benar. “Langsung kebakaran jenggot. Jangan-jangan para pengkritik itu sedang mencari panggung agar terkesan membela pemerintah,” sindirnya.

Orang dekat JK ini menilai, respons para pengkritik JK ini justru yang membuat masyarakat takut mengkritik pemerintah. Padahal, pernyataan JK itu memiliki pijakan fakta dan ilmiah.

Iskandar mencontohkan, pengakuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie yang merasa takut mengemukakan pendapatnya di media sosial diserang para pendengung, alias buzzer. Kwik lantas membandingkan dengan era Orde Baru yang justru memberikan ruang untuk kritik di media cetak.

Iskandar yang merupakan Staf Ahli Wapres JK pada 2014-2019 ini juga menyampaikan pijakan ilmiah demokrasi JK adalah survei The Economist Intelegence Unit (EIU). Hasil survei itu menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

 

EIU menyatakan, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Hasil survei ini disampaikan JK agar demokrasi di Indonesia membaik. “Kalau dilihat secara utuh, pembicaraan Pak JK di acara itu kan jelas sekali, berbicara dari pendekatan sains demokrasi, bahwa demokrasi itu butuh kritik, jika ingin sehat,” ungkapnya.

Eks Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menduga, geger masalah ini karena mandeknya komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat alias buntu. Sehingga JK mempertanyakan cara mengkritik, tapi tanpa sampai dipanggil polisi. “Coba, bagaimana caranya. Itu kan pastinya dikasih jalan. Tidak perlu dijawab dengan emosional,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Jenggala Center ini juga menyebut, keinginan JK menjembatani rakyat yang mau mengkritik pemerintah agar merasa aman, tanpa dihantui dipanggil polisi. “Jika kritik tersalurkan dengan baik, bangsa Indonesia semakin baik berdemokrasi,” ucap Iskandar.

Sebelumnya, JK mendapatkan serangan dari politisi hingga pembela pemerintah di dunia maya. Di antaranya, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi.

“Kata @Pak_J, bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Mudah. Caranya, Pak JK buat janji dengan dokter untuk memeriksa ingatannya, atau panggil guru les ke rumah, untuk mengajari beliau membedakan, mana kritik dan mana fitnah,” ujar Teddy, di akun Twitter-nya, @TeddyGusnaidi.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga angkat bicara. Diceritakan, Ferdinand justru telah dipolisikan oleh putri JK atas tuduhan pencemaran nama baik. “Bahasa terangnya mungkin ya, bercerminlah sebelum berbicara,” kata Ferdinand.

Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menjelaskan, bila masyarakat menyampaikan kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, dipastikan tidak ada masalah. [BSH]

]]> Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) dipastikan tak bermaksud menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK hanya ingin menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Hal ini ditegaskan politisi senior Partai Golkar, Iskandar Mandji. “Ini tujuan baik Pak JK,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/2).

Pernyataan Iskandar ini menanggapi serangan politisi maupun pembela pemerintah di dunia maya yang menafsirkan, kalau JK menyerang Presiden Jokowi setelah memberikan pernyataan di acara Webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR PKS, Jumat (12/2) lalu.

Saat itu JK bilang, “Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”

Menurut Iskandar, justru pihak yang menyerang JK gagal menafsirkan pernyataan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu dengan baik dan benar. “Langsung kebakaran jenggot. Jangan-jangan para pengkritik itu sedang mencari panggung agar terkesan membela pemerintah,” sindirnya.

Orang dekat JK ini menilai, respons para pengkritik JK ini justru yang membuat masyarakat takut mengkritik pemerintah. Padahal, pernyataan JK itu memiliki pijakan fakta dan ilmiah.

Iskandar mencontohkan, pengakuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie yang merasa takut mengemukakan pendapatnya di media sosial diserang para pendengung, alias buzzer. Kwik lantas membandingkan dengan era Orde Baru yang justru memberikan ruang untuk kritik di media cetak.

Iskandar yang merupakan Staf Ahli Wapres JK pada 2014-2019 ini juga menyampaikan pijakan ilmiah demokrasi JK adalah survei The Economist Intelegence Unit (EIU). Hasil survei itu menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

 

EIU menyatakan, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Hasil survei ini disampaikan JK agar demokrasi di Indonesia membaik. “Kalau dilihat secara utuh, pembicaraan Pak JK di acara itu kan jelas sekali, berbicara dari pendekatan sains demokrasi, bahwa demokrasi itu butuh kritik, jika ingin sehat,” ungkapnya.

Eks Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menduga, geger masalah ini karena mandeknya komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat alias buntu. Sehingga JK mempertanyakan cara mengkritik, tapi tanpa sampai dipanggil polisi. “Coba, bagaimana caranya. Itu kan pastinya dikasih jalan. Tidak perlu dijawab dengan emosional,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Jenggala Center ini juga menyebut, keinginan JK menjembatani rakyat yang mau mengkritik pemerintah agar merasa aman, tanpa dihantui dipanggil polisi. “Jika kritik tersalurkan dengan baik, bangsa Indonesia semakin baik berdemokrasi,” ucap Iskandar.

Sebelumnya, JK mendapatkan serangan dari politisi hingga pembela pemerintah di dunia maya. Di antaranya, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi.

“Kata @Pak_J, bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Mudah. Caranya, Pak JK buat janji dengan dokter untuk memeriksa ingatannya, atau panggil guru les ke rumah, untuk mengajari beliau membedakan, mana kritik dan mana fitnah,” ujar Teddy, di akun Twitter-nya, @TeddyGusnaidi.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga angkat bicara. Diceritakan, Ferdinand justru telah dipolisikan oleh putri JK atas tuduhan pencemaran nama baik. “Bahasa terangnya mungkin ya, bercerminlah sebelum berbicara,” kata Ferdinand.

Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menjelaskan, bila masyarakat menyampaikan kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, dipastikan tidak ada masalah. [BSH]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories