Pelayanan Kemasyarakatan Tetap Berjalan Kapolda Papua Ingatkan Bupati-Wabup Jangan Sering Tinggalkan Daerah .

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri mengingatkan para bupati-wakil bupati di wilayah itu untuk tidak sering meninggalkan daerahnya agar pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan lebih baik.

“Jangan sampai setelah dilantik, kampungnya ditinggalkan, pergi ke luar daerah terus sehingga pelayanan pemerintahan menjadi macet,” kata Irjen Fakhiri di Timika, Selasa (16/3) seperti dilansir Antara.

Irjen Fakhiri menambahkan Pada 2020 lalu, sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi Pilkada.

Dari 11 kabupaten penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua itu, delapan kabupaten sudah menetapkan pasangan cabup-cawabup terpilih, dimana tiga pasangan cabup-cawabup terpilih sudah dilantik pada 3 Maret lalu di Jayapura oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

“Nanti akan ada pelantikan lagi empat cabup-cawabup terpilih, sementara tiga daerah lainnya sementara sedang menyelesaikan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah sidangnya tanggal 19 Maret sampai 27 Maret 2021,” jelas Irjen Fakhiri.

Berdasarkan pertimbangan intelijen, kata Kapolda Papua, ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik. Sehubungan dengan itu, Kapolda Papua telah meminta perkuatan tiga SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brimob dari Mabes Polri untuk membantu Polda Papua mengantisipasi pengamanan di tiga daerah yang sedang diproses sengketa Pilkadanya oleh MK.

“Saya sangat berharap kejadian seperti di Asmat kemarin itu tidak terulang kembali. Tentu kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan pascaputusan MK,” kata Irjen Fakhiri yang baru dua pekan menjabat Kapolda Papua menggantikan Komjen Paulus Waterpauw. [SRI]

]]> .
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri mengingatkan para bupati-wakil bupati di wilayah itu untuk tidak sering meninggalkan daerahnya agar pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan lebih baik.

“Jangan sampai setelah dilantik, kampungnya ditinggalkan, pergi ke luar daerah terus sehingga pelayanan pemerintahan menjadi macet,” kata Irjen Fakhiri di Timika, Selasa (16/3) seperti dilansir Antara.

Irjen Fakhiri menambahkan Pada 2020 lalu, sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi Pilkada.

Dari 11 kabupaten penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua itu, delapan kabupaten sudah menetapkan pasangan cabup-cawabup terpilih, dimana tiga pasangan cabup-cawabup terpilih sudah dilantik pada 3 Maret lalu di Jayapura oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

“Nanti akan ada pelantikan lagi empat cabup-cawabup terpilih, sementara tiga daerah lainnya sementara sedang menyelesaikan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah sidangnya tanggal 19 Maret sampai 27 Maret 2021,” jelas Irjen Fakhiri.

Berdasarkan pertimbangan intelijen, kata Kapolda Papua, ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik. Sehubungan dengan itu, Kapolda Papua telah meminta perkuatan tiga SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brimob dari Mabes Polri untuk membantu Polda Papua mengantisipasi pengamanan di tiga daerah yang sedang diproses sengketa Pilkadanya oleh MK.

“Saya sangat berharap kejadian seperti di Asmat kemarin itu tidak terulang kembali. Tentu kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan pascaputusan MK,” kata Irjen Fakhiri yang baru dua pekan menjabat Kapolda Papua menggantikan Komjen Paulus Waterpauw. [SRI]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories