Pelayanan Air Masih Dipegang Swasta Kebon Sirih Dorong Pam Jaya Ambil Alih

Kontrak kerja sama penyediaan air bersih di Ibu Kota antara swasta dengan PAM Jaya akan berakhir pada tahun 2023. Para wakil rakyat di Kebon Sirih ingin ke depan pengelolaannya dipegang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, sampai saat ini pelayanan air minum masih dipegang swasta, PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja. Sedangkan, PAM Jaya (BUMD), berada di belakang layar. Dan, tidak bisa mencampuri urusan pelayanan air bersih ke warga. Menurutnya, saat ini pelayanan air minum tidak berkembang. Karena, pihak kedua operator tersebut menahan investasi karena kontrak akan berakhir tahun 2023.

“Padahal tidak bisa begitu (menahan investasi-red), karena ada kewajiban yang harus dipenuhi sebelum kontrak perjanjian kerja sama itu berakhir,” ungkap Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Prasetyo mendorong PAM Jaya mengambil alih pelayanan air minum. Ketersediaan air menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah semestinya dikelola oleh Pemerintah Provinsi atau BUMD.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada September 2017 lalu, PAM Jaya bersama kedua operatornya Aetra dan Palyja sudah sepakat untuk membahas restrukturisasi perjanjian kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman. Saat itu, yang menjadi Gubernur masih Djarot Saiful Hidayat. Menurut Prasetyo, dalam proposal restrukturisasi saat itu PAM Jaya bakal menjadi garda depan dalam pelayanan air.

Namun sayang, setelah berganti kepemimpinan, proposal restrukturisasi perjanjian kerja sama pengelolaan air minum itu dihentikan. Lantas, Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 891 tahun 2020 yang diteken pada 31 Agustus 2020. “Saya belum tahun isinya, karena belum pegang Kepgub itu,” katanya.

Dipantau KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam memantau proses negosiasi pengelolaan air bersih di Jakarta. Lembaga Anti-rasuah merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan Kepgub tentang perpanjangan swastanisasi pengelolaan air.

KPK mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK Aminudin menerangkan, sejumlah potensi kecurangan dalam skema perpanjangan kerja sama itu, di antaranya ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50 persen.

 

“Selain itu, rencananya perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan. Padahal, kontrak saat ini baru akan berakhir pada 2023,” ungkap Aminudin melalui keterangan tertulis, Kamis (22/4).

Aminudin menilai, mitra swasta relatif tidak berkinerja dengan baik di sisi hilir. Hal ini terjadi terkait tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah.

Selain itu, paparnya, metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya lantaran berkewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46 persen.

“Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan,” tuturnya.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Hendra Teja juga merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Pihaknya, kata Hendra, mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut.

KPK menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Selain itu, KPK juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta.

Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih mempelajari adendum (perubahan) atas perjanjian kerja sama swastanisasi air Jakarta.

“Jadi sedang dipelajari. Ada rekomendasi juga dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Riza di Balai Kota DKI, Senin (12/4).

Adapun adendum tersebut merupakan tambahan dari Perjanjian Kerja Sama Swastanisasi Air Jakarta yang dilegalkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 891 tahun 2020.

 

Pembahasan Tertutup

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan air di ibu kota itu ke publik.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang juga kuasa hukum KMMSAJ, Nelson Simamora mengaku, pihaknya telah mengajukan permintaan informasi publik atas Kepgub tersebut. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan yang berubah-ubah.

“Dengan begitu, patut diduga Gubernur DKI Jakarta telah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan swasta yang menyangkut akses air bersih 10 juta warga Jakarta yang telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah selama 25 tahun sejak 1997,” katanya dalam jumpa pers daring, Minggu (11/4).

Nelson menuturkan, pada 15 Desember 2020, pihaknya mengajukan permohonan informasi publik tentang isi adendum tersebut. Namun, permohonan ditolak dengan alasan adendum masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan KPK.

Lalu KMMSAJ kembali mengajukan permintaan informasi publik. Kali ini, permintaan itu ditolak oleh Sekretaris Daerah DKI, dengan alasan adendum kerja sama itu tidak dikuasai oleh Pemprov DKI karena adendum tersebut merupakan dokumen dengan mekanisme business to business antara PAM Jaya dengan PT Aetra.

KMMSAJ menduga Kepgub tersebut sudah diteken oleh Anies itu. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air. Dalam laporan tersebut pada Oktober 2018 untuk mengambil alih layanan air bersih dari pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja.

Nelson memaparkan, berdasarkan penelusuran BPKP per Desember 2016, akumulasi kerugian PAM Jaya berjumlah Rp 1.266.118.952.312 dan ekuitas negatif sebesar Rp 945.832.099.159. Selain itu PAM Jaya juga memiliki kewajiban (shortfall) kepada PT Palyja sebesar Rp 266.505.431.300 dan PT Aetra sebesar Rp 173.803.105.371 atau seluruhnya berjumlah Rp 440.308.536.671 yang merupakan defisit akibat penerimaan kas atas air yang terjual yang lebih kecil dari jumlah imbalan (water charge) yang dibayar.

“Artinya kerugian negara sudah triliunan rupiah dalam swastanisasi air Jakarta,” pungkasnya. [FAQ]

]]> Kontrak kerja sama penyediaan air bersih di Ibu Kota antara swasta dengan PAM Jaya akan berakhir pada tahun 2023. Para wakil rakyat di Kebon Sirih ingin ke depan pengelolaannya dipegang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, sampai saat ini pelayanan air minum masih dipegang swasta, PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja. Sedangkan, PAM Jaya (BUMD), berada di belakang layar. Dan, tidak bisa mencampuri urusan pelayanan air bersih ke warga. Menurutnya, saat ini pelayanan air minum tidak berkembang. Karena, pihak kedua operator tersebut menahan investasi karena kontrak akan berakhir tahun 2023.

“Padahal tidak bisa begitu (menahan investasi-red), karena ada kewajiban yang harus dipenuhi sebelum kontrak perjanjian kerja sama itu berakhir,” ungkap Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Prasetyo mendorong PAM Jaya mengambil alih pelayanan air minum. Ketersediaan air menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah semestinya dikelola oleh Pemerintah Provinsi atau BUMD.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada September 2017 lalu, PAM Jaya bersama kedua operatornya Aetra dan Palyja sudah sepakat untuk membahas restrukturisasi perjanjian kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman. Saat itu, yang menjadi Gubernur masih Djarot Saiful Hidayat. Menurut Prasetyo, dalam proposal restrukturisasi saat itu PAM Jaya bakal menjadi garda depan dalam pelayanan air.

Namun sayang, setelah berganti kepemimpinan, proposal restrukturisasi perjanjian kerja sama pengelolaan air minum itu dihentikan. Lantas, Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 891 tahun 2020 yang diteken pada 31 Agustus 2020. “Saya belum tahun isinya, karena belum pegang Kepgub itu,” katanya.

Dipantau KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam memantau proses negosiasi pengelolaan air bersih di Jakarta. Lembaga Anti-rasuah merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan Kepgub tentang perpanjangan swastanisasi pengelolaan air.

KPK mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK Aminudin menerangkan, sejumlah potensi kecurangan dalam skema perpanjangan kerja sama itu, di antaranya ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50 persen.

 

“Selain itu, rencananya perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan. Padahal, kontrak saat ini baru akan berakhir pada 2023,” ungkap Aminudin melalui keterangan tertulis, Kamis (22/4).

Aminudin menilai, mitra swasta relatif tidak berkinerja dengan baik di sisi hilir. Hal ini terjadi terkait tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah.

Selain itu, paparnya, metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya lantaran berkewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46 persen.

“Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan,” tuturnya.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Hendra Teja juga merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Pihaknya, kata Hendra, mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut.

KPK menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Selain itu, KPK juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta.

Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih mempelajari adendum (perubahan) atas perjanjian kerja sama swastanisasi air Jakarta.

“Jadi sedang dipelajari. Ada rekomendasi juga dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Riza di Balai Kota DKI, Senin (12/4).

Adapun adendum tersebut merupakan tambahan dari Perjanjian Kerja Sama Swastanisasi Air Jakarta yang dilegalkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 891 tahun 2020.

 

Pembahasan Tertutup

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan air di ibu kota itu ke publik.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang juga kuasa hukum KMMSAJ, Nelson Simamora mengaku, pihaknya telah mengajukan permintaan informasi publik atas Kepgub tersebut. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan yang berubah-ubah.

“Dengan begitu, patut diduga Gubernur DKI Jakarta telah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan swasta yang menyangkut akses air bersih 10 juta warga Jakarta yang telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah selama 25 tahun sejak 1997,” katanya dalam jumpa pers daring, Minggu (11/4).

Nelson menuturkan, pada 15 Desember 2020, pihaknya mengajukan permohonan informasi publik tentang isi adendum tersebut. Namun, permohonan ditolak dengan alasan adendum masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan KPK.

Lalu KMMSAJ kembali mengajukan permintaan informasi publik. Kali ini, permintaan itu ditolak oleh Sekretaris Daerah DKI, dengan alasan adendum kerja sama itu tidak dikuasai oleh Pemprov DKI karena adendum tersebut merupakan dokumen dengan mekanisme business to business antara PAM Jaya dengan PT Aetra.

KMMSAJ menduga Kepgub tersebut sudah diteken oleh Anies itu. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air. Dalam laporan tersebut pada Oktober 2018 untuk mengambil alih layanan air bersih dari pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja.

Nelson memaparkan, berdasarkan penelusuran BPKP per Desember 2016, akumulasi kerugian PAM Jaya berjumlah Rp 1.266.118.952.312 dan ekuitas negatif sebesar Rp 945.832.099.159. Selain itu PAM Jaya juga memiliki kewajiban (shortfall) kepada PT Palyja sebesar Rp 266.505.431.300 dan PT Aetra sebesar Rp 173.803.105.371 atau seluruhnya berjumlah Rp 440.308.536.671 yang merupakan defisit akibat penerimaan kas atas air yang terjual yang lebih kecil dari jumlah imbalan (water charge) yang dibayar.

“Artinya kerugian negara sudah triliunan rupiah dalam swastanisasi air Jakarta,” pungkasnya. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories