Pejabat Jangan Serahkan LHKPN Di Awal Dan Akhir Jabatan Saja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus diserahkan tiap tahun. Bukan hanya saat pertama dan terakhir menjabat.

“Paling lambat pada 31 Maret tahun pelaporan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Jumat (10/9).

Dia mengatakan, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. LHKPN wajib diserahkan tiap tahun berdasarkan aturan yang berlaku.

KPK meminta para pejabat tidak banyak alasan untuk melaporkan LHKPN. Soalnya, pengisiannya tidak memakan waktu lama.

“Waktu yang dibutuhkan relatif singkat mengingat wajib lapor cukup melakukan pengkinian data kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN untuk kurun waktu satu tahun terakhir,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, ada kesalahpahaman soal pelaporan LHKPN. Menurutnya, banyak pejabat yang mengira LHKPN hanya diserahkan sebelum menjabat dan akhir masa jabatan.

“Pemahaman kita kewajiban pelaporan LHKPN ini masih berpikir sebelum dan setelah. Itu memang tidak salah, ada Pasal 5 ayat 3 disebutkan pelaporan LHKPN dilaksanakan sebelum dan setelah menjabat. Tidak salah, namun sedikit keliru,” ujar Firli dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (7/9).

Mantan Kabaharkam Polri itu menyebutkan, ayat dua dalam pasal tersebut memuat kewajiban para pejabat menyerahkan LHKPN selama masa jabatan berlangsung. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus diserahkan tiap tahun. Bukan hanya saat pertama dan terakhir menjabat.

“Paling lambat pada 31 Maret tahun pelaporan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Jumat (10/9).

Dia mengatakan, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. LHKPN wajib diserahkan tiap tahun berdasarkan aturan yang berlaku.

KPK meminta para pejabat tidak banyak alasan untuk melaporkan LHKPN. Soalnya, pengisiannya tidak memakan waktu lama.

“Waktu yang dibutuhkan relatif singkat mengingat wajib lapor cukup melakukan pengkinian data kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN untuk kurun waktu satu tahun terakhir,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, ada kesalahpahaman soal pelaporan LHKPN. Menurutnya, banyak pejabat yang mengira LHKPN hanya diserahkan sebelum menjabat dan akhir masa jabatan.

“Pemahaman kita kewajiban pelaporan LHKPN ini masih berpikir sebelum dan setelah. Itu memang tidak salah, ada Pasal 5 ayat 3 disebutkan pelaporan LHKPN dilaksanakan sebelum dan setelah menjabat. Tidak salah, namun sedikit keliru,” ujar Firli dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (7/9).

Mantan Kabaharkam Polri itu menyebutkan, ayat dua dalam pasal tersebut memuat kewajiban para pejabat menyerahkan LHKPN selama masa jabatan berlangsung. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories