Pejabat Dan Politisi Mulai Kasak-kusuk 2022, Tahunnya Pilpres

Pilpres memang akan digelar tahun 2024, tapi hiruk-pikuknya akan sangat terasa di tahun ini. Tahun 2022 diyakini akan jadi tahunnya pilpres. Akan banyak pejabat dan politisi mulai kasak-kusuk berebut menggantikan Jokowi.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, ada dua kacamata yang bisa digunakan dalam melihat kondisi politik di 2022. Pertama, melihat situasi politik dalam kacamata sektoral, yaitu terkait sosial ekonomi politik. Dalam kacamata ini, dia memprediksi, situasi politik 2022 akan relatif aman dan stabil.

Apa sebabnya? Kata dia, pemerintah sudah bisa melewati masa-masa tersulit dalam menghadapi pandemi Covid-19. Saat ada tekanan yang begitu kuat di sektor sosial ekonomi di 2021 saja, situasi politik cenderung terkendali.

“Artinya, di tahun 2022, situasi politik akan lebih stabil dan pemerintah sudah bisa fokus dalam pemulihan ekonomi,” kata Yunarto, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, lanjut dia, berbeda ceritanya kalau melihat dalam kacamata elektoral. Situasinya justru terbalik. Makin mendekati pemilu, situasi politik biasanya makin panas.

Di tahun politik, biasanya otomatis terjadi pro dan kontra narasi terkait serangan politik. Karena itu, di 2022, manuver politik akan lebih terasa. Kasak kusuk pejabat dan politisi akan makin terlihat.

Bayangkan saja, di 2021 yang masih jauh dengan pilpres, manuver politik sudah terasa. Sudah banyak muncul nama calon presiden (capres). Sudah banyak muncul rilis survei terkait pilpres. “Jadi, isu pilpres di 2022 akan makin sering muncul,” ungkapnya.

 

Dalam situasi itu, kata Yunarto, pemerintah harus lebih siap. Karena dalam situasi ini, kebisingan akan lebih sering muncul. Akibatnya, orang akan cenderung melirik situasi elektoral dibanding kerja pemerintah.

Menurut Yunarto, inilah tantangan politik Presiden Jokowi di periode kedua. Karena pilpres 2024 sudah tak ada lagi incumbent. Jadi, semua pihak akan melihat pada pemilu berikutnya.

Di situasi ini, biasanya situasi tidak terduga lebih sering terjadi. “Karena semua pihak yang bertarung merasa punya kesempatan untuk menang,” ungkapnya.

Tantangan lain Jokowi, lanjut Yunarto, adalah menjaga soliditas koalisi, tak hanya di koalisi dan kabinet. Juga berurusan dengan pendukung. Jadi, tantangan politik Jokowi di 2022 ialah menjaga kewibawaan penuh menjelang masa pensiun.

Kata dia, jangan sampai pemerintah seperti bebek lumpuh (lame duck) lantaran semua sibuk berkampanye. “Karena orang sudah mulai berpikir capres baru atau bos baru,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari punya analisa yang tak jauh beda. Kata dia, situasi politik 2022 akan tenang dan terkendali. Kemungkinan memang memasuki pertengahan 2022 akan mulai menghangat karena mulai masuk tahapan pemilu. Hanya saja, situasinya tak akan bergelombang-gelombang, mengingat tahapan pemilu masih dalam tahap administratif.

Kata dia, situasi politik akan terjadi goncangan ketika ada krisis ekonomi yang tidak tertangani dengan baik seperti tahun 1998. Ia menilai, situasi yang memicu guncangan politik itu tak ada. Situasi relatif aman. Tak ada orang yang kelaparan parah atau kelangkaan barang yang ekstrim.

 

Memang, di 2021 ada krisis kesehatan berupa pandemi yang memicu krisis ekonomi. Namun, ia menilai, pemerintah berhasil menanganinya dengan baik. Malah, dalam berbagai survei tren kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat. Dengan kondisi tersebut, ia menilai situasi politik akan aman dan terkendali.

Qodari mengatakan, di 2022 akan mulai ada manuver politik dari para menteri dan politisi. Namun, ia melihat Jokowi akan mampu menjaga soliditas koalisi dan kabinet walaupun berhadapan dengan dinamika aspirasi yang berbeda-beda. Hal itu terlihat dari bagaimana kemampuan Jokowi menangani berbagai aspirasi dari kelompok partai terkait UU Pemilu, dan UU Cipta Kerja.

“Semua relatif bisa dikelola dengan baik,” kata M Qodari, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan kondisi di atas, Qodari melihat, potensi reshuffle kabinet masih ada di 2022. Hanya saja, menunggu momen yang tepat.

Untuk diketahui, jika melihat rancangan tahapan pemilu yang dibikin KPU, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada 2024. Artinya, di semester I-2022, partai akan menuntaskan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Setidaknya ada beberapa menteri yang disebut-sebut akan maju pilpres. Seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di DPR, muncul nama Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Sejumlah kepala daerah juga mulai digadang-gadang jadi capres seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [BCG]

]]> Pilpres memang akan digelar tahun 2024, tapi hiruk-pikuknya akan sangat terasa di tahun ini. Tahun 2022 diyakini akan jadi tahunnya pilpres. Akan banyak pejabat dan politisi mulai kasak-kusuk berebut menggantikan Jokowi.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, ada dua kacamata yang bisa digunakan dalam melihat kondisi politik di 2022. Pertama, melihat situasi politik dalam kacamata sektoral, yaitu terkait sosial ekonomi politik. Dalam kacamata ini, dia memprediksi, situasi politik 2022 akan relatif aman dan stabil.

Apa sebabnya? Kata dia, pemerintah sudah bisa melewati masa-masa tersulit dalam menghadapi pandemi Covid-19. Saat ada tekanan yang begitu kuat di sektor sosial ekonomi di 2021 saja, situasi politik cenderung terkendali.

“Artinya, di tahun 2022, situasi politik akan lebih stabil dan pemerintah sudah bisa fokus dalam pemulihan ekonomi,” kata Yunarto, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, lanjut dia, berbeda ceritanya kalau melihat dalam kacamata elektoral. Situasinya justru terbalik. Makin mendekati pemilu, situasi politik biasanya makin panas.

Di tahun politik, biasanya otomatis terjadi pro dan kontra narasi terkait serangan politik. Karena itu, di 2022, manuver politik akan lebih terasa. Kasak kusuk pejabat dan politisi akan makin terlihat.

Bayangkan saja, di 2021 yang masih jauh dengan pilpres, manuver politik sudah terasa. Sudah banyak muncul nama calon presiden (capres). Sudah banyak muncul rilis survei terkait pilpres. “Jadi, isu pilpres di 2022 akan makin sering muncul,” ungkapnya.

 

Dalam situasi itu, kata Yunarto, pemerintah harus lebih siap. Karena dalam situasi ini, kebisingan akan lebih sering muncul. Akibatnya, orang akan cenderung melirik situasi elektoral dibanding kerja pemerintah.

Menurut Yunarto, inilah tantangan politik Presiden Jokowi di periode kedua. Karena pilpres 2024 sudah tak ada lagi incumbent. Jadi, semua pihak akan melihat pada pemilu berikutnya.

Di situasi ini, biasanya situasi tidak terduga lebih sering terjadi. “Karena semua pihak yang bertarung merasa punya kesempatan untuk menang,” ungkapnya.

Tantangan lain Jokowi, lanjut Yunarto, adalah menjaga soliditas koalisi, tak hanya di koalisi dan kabinet. Juga berurusan dengan pendukung. Jadi, tantangan politik Jokowi di 2022 ialah menjaga kewibawaan penuh menjelang masa pensiun.

Kata dia, jangan sampai pemerintah seperti bebek lumpuh (lame duck) lantaran semua sibuk berkampanye. “Karena orang sudah mulai berpikir capres baru atau bos baru,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari punya analisa yang tak jauh beda. Kata dia, situasi politik 2022 akan tenang dan terkendali. Kemungkinan memang memasuki pertengahan 2022 akan mulai menghangat karena mulai masuk tahapan pemilu. Hanya saja, situasinya tak akan bergelombang-gelombang, mengingat tahapan pemilu masih dalam tahap administratif.

Kata dia, situasi politik akan terjadi goncangan ketika ada krisis ekonomi yang tidak tertangani dengan baik seperti tahun 1998. Ia menilai, situasi yang memicu guncangan politik itu tak ada. Situasi relatif aman. Tak ada orang yang kelaparan parah atau kelangkaan barang yang ekstrim.

 

Memang, di 2021 ada krisis kesehatan berupa pandemi yang memicu krisis ekonomi. Namun, ia menilai, pemerintah berhasil menanganinya dengan baik. Malah, dalam berbagai survei tren kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat. Dengan kondisi tersebut, ia menilai situasi politik akan aman dan terkendali.

Qodari mengatakan, di 2022 akan mulai ada manuver politik dari para menteri dan politisi. Namun, ia melihat Jokowi akan mampu menjaga soliditas koalisi dan kabinet walaupun berhadapan dengan dinamika aspirasi yang berbeda-beda. Hal itu terlihat dari bagaimana kemampuan Jokowi menangani berbagai aspirasi dari kelompok partai terkait UU Pemilu, dan UU Cipta Kerja.

“Semua relatif bisa dikelola dengan baik,” kata M Qodari, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan kondisi di atas, Qodari melihat, potensi reshuffle kabinet masih ada di 2022. Hanya saja, menunggu momen yang tepat.

Untuk diketahui, jika melihat rancangan tahapan pemilu yang dibikin KPU, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada 2024. Artinya, di semester I-2022, partai akan menuntaskan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Setidaknya ada beberapa menteri yang disebut-sebut akan maju pilpres. Seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di DPR, muncul nama Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Sejumlah kepala daerah juga mulai digadang-gadang jadi capres seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories