Pegangannya Undang-undang Bupati Trenggalek Terpilih Tolak Penambangan Emas

Bupati Trenggalek terpilih, Mochammad Nur Arifin, menolak proyek penambangan emas di daerahnya. Pasalnya, kegiatan itu berbenturan dengan sejumlah aturan perundang-undangan.

Pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Trenggalek 2020 ini memandang lebih baik mengelola hutan dan laut untuk kemakmuran daerah.

“Kabupaten Trenggalek orientasi ekonominya lebih baik mengelola emas hijau dan emas biru dibanding dengan tambang emas,” ujarnya, kemarin.

Diketahui, izin eksploitasi tambang emas yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pada 2019 oleh pihak ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim) kini tengah berpolemik. Pasalnya, luasan tambang banyak beririsan dengan kawasan lindung dan permukiman.

Mas Ipin, sapaan Mochammad Nur Arifin, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan eksploitasi tambang emas milik PT SMN berjumlah 12.813 hektare.

Setelah dilihat dalam map bentang alam, papar Mas Ipin, lahan itu banyak beririsan dengankawasan hutan, permukiman warga serta ekosistem karst dan bentang alam karst (kapur).

Menurut Mas Ipin, daerah tambang yang banyak beririsan dengan kawasan lindung pasti akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Sebab, kegiatan penambangan akan berbenturan dengan sejumlah aturan perundang-undangan.

Alasan lain yang mendasari penolakan eksploitasi tambang emas di wilayahnya, karena tidak pernah mendapat laporan hasil eksplorasi dari pihak PT SMN sejak 2019.

Padahal sebagai kepala daerahyang bertanggung jawab kepada warga, pihaknya dituntut menyampaikan potensi sumber daya Trenggalek secara terbuka.

Periode pertama sebagai Bupati Trenggalek, dia mendukung ekspolrasi emas di Trenggalek. Selain itu, sejauh mana visibility-nya untuk ditambang, dan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat. Akan tetapi, menurut dia, kajian itu sampai sekarang belum ada.

 

Di samping tidak ada laporan sama sekali di meja kerjanya, Mas Ipin mempertanyakan mekanisme benefit untuk masyarakat Trenggalek ketika melakukan eksploitasi tambang emas.

Hal ini membuatnya berkesimpulan, masyarakat di sekitar objek pertambangan tidak banyak merasakan manfaat dari kegiatan eksploitasi itu.

Sebaliknya, lingkungan jadi rusak, lahan pertanian dan perkebunan terkalahkan, permukiman tergusur dan resistensi sosial meningkat. “Saya menyimpulkan ini tidak visibel untuk dilakukan di Trenggalek,” katanya.

Dia pun bertekad dengan sekuat tenaga agar rencana eksploitasi tambang emas tidak pernah terjadi.

Meski demikian, dia harus berkomunikasi dengan lintas stakeholder yang baik dan tidak perlu menggunakan cara arogansi.

“Saya berterima kasih kepada warga yang memperjuangkan hak-haknya sehingga tidak perlu lebih terprovokasi dan terpancing. Toh, kegiatan ini belum ada,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto menyebut, pihaknya akan me­mangil sejumlah dinas dan mitra kerjanya terkait persoalan penambangan emas di Kabupaten Trenggalek yang diduga sudah berizin.

Pranoto mengakui perizinan pertambangan yang ada di setiap wilayah merupakan wewenang dari provinsi. Tapi, pihaknya ingin mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dalam isu ini.

“Kita ingin menggali sejauh mana keterlibatan Dinas PMPTSP terkait isu-isu yang sudah berkembang, soal izin produksi PT SMN sudah keluar,” katanya.

Selain itu, ada isu dana jaminan dari perusahaan PT SMN yang belum ada investor mendanainya. Sehingga setelah melihat dan mendengar penjelasan dari dinas-dinas terkait, Komisi II DPRD Trenggalek berharap semuanya bisa memahami dan memaklumi adanya isu tersebut. [SSL]

]]> Bupati Trenggalek terpilih, Mochammad Nur Arifin, menolak proyek penambangan emas di daerahnya. Pasalnya, kegiatan itu berbenturan dengan sejumlah aturan perundang-undangan.

Pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Trenggalek 2020 ini memandang lebih baik mengelola hutan dan laut untuk kemakmuran daerah.

“Kabupaten Trenggalek orientasi ekonominya lebih baik mengelola emas hijau dan emas biru dibanding dengan tambang emas,” ujarnya, kemarin.

Diketahui, izin eksploitasi tambang emas yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pada 2019 oleh pihak ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim) kini tengah berpolemik. Pasalnya, luasan tambang banyak beririsan dengan kawasan lindung dan permukiman.

Mas Ipin, sapaan Mochammad Nur Arifin, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan eksploitasi tambang emas milik PT SMN berjumlah 12.813 hektare.

Setelah dilihat dalam map bentang alam, papar Mas Ipin, lahan itu banyak beririsan dengankawasan hutan, permukiman warga serta ekosistem karst dan bentang alam karst (kapur).

Menurut Mas Ipin, daerah tambang yang banyak beririsan dengan kawasan lindung pasti akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Sebab, kegiatan penambangan akan berbenturan dengan sejumlah aturan perundang-undangan.

Alasan lain yang mendasari penolakan eksploitasi tambang emas di wilayahnya, karena tidak pernah mendapat laporan hasil eksplorasi dari pihak PT SMN sejak 2019.

Padahal sebagai kepala daerahyang bertanggung jawab kepada warga, pihaknya dituntut menyampaikan potensi sumber daya Trenggalek secara terbuka.

Periode pertama sebagai Bupati Trenggalek, dia mendukung ekspolrasi emas di Trenggalek. Selain itu, sejauh mana visibility-nya untuk ditambang, dan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat. Akan tetapi, menurut dia, kajian itu sampai sekarang belum ada.

 

Di samping tidak ada laporan sama sekali di meja kerjanya, Mas Ipin mempertanyakan mekanisme benefit untuk masyarakat Trenggalek ketika melakukan eksploitasi tambang emas.

Hal ini membuatnya berkesimpulan, masyarakat di sekitar objek pertambangan tidak banyak merasakan manfaat dari kegiatan eksploitasi itu.

Sebaliknya, lingkungan jadi rusak, lahan pertanian dan perkebunan terkalahkan, permukiman tergusur dan resistensi sosial meningkat. “Saya menyimpulkan ini tidak visibel untuk dilakukan di Trenggalek,” katanya.

Dia pun bertekad dengan sekuat tenaga agar rencana eksploitasi tambang emas tidak pernah terjadi.

Meski demikian, dia harus berkomunikasi dengan lintas stakeholder yang baik dan tidak perlu menggunakan cara arogansi.

“Saya berterima kasih kepada warga yang memperjuangkan hak-haknya sehingga tidak perlu lebih terprovokasi dan terpancing. Toh, kegiatan ini belum ada,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto menyebut, pihaknya akan me­mangil sejumlah dinas dan mitra kerjanya terkait persoalan penambangan emas di Kabupaten Trenggalek yang diduga sudah berizin.

Pranoto mengakui perizinan pertambangan yang ada di setiap wilayah merupakan wewenang dari provinsi. Tapi, pihaknya ingin mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dalam isu ini.

“Kita ingin menggali sejauh mana keterlibatan Dinas PMPTSP terkait isu-isu yang sudah berkembang, soal izin produksi PT SMN sudah keluar,” katanya.

Selain itu, ada isu dana jaminan dari perusahaan PT SMN yang belum ada investor mendanainya. Sehingga setelah melihat dan mendengar penjelasan dari dinas-dinas terkait, Komisi II DPRD Trenggalek berharap semuanya bisa memahami dan memaklumi adanya isu tersebut. [SSL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories