PDIP Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024

DPP PDI Perjuangan menyatakan, menolak usulan penundanaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilontarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. 

“Usulan penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,” kata Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/2).

Sekjen banteng dua periode ini mengatakan, Presiden Jokowi  juga sudah berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.

“Sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya,” katanya.

Atas dasar ketentuan konstitusi itu, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu 2024,” tegas Hasto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. Usulan itu disampaikannya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, (23/2). [MFA]

 

]]> DPP PDI Perjuangan menyatakan, menolak usulan penundanaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilontarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. 

“Usulan penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,” kata Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/2).

Sekjen banteng dua periode ini mengatakan, Presiden Jokowi  juga sudah berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.

“Sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya,” katanya.

Atas dasar ketentuan konstitusi itu, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu 2024,” tegas Hasto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. Usulan itu disampaikannya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, (23/2). [MFA]

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories