PDIP Tegas Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

PDIP menolak tegas wacana atau gagasan masa jabatan presiden tiga periode. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan, wacana itu tidak sesuai dengan pandangan dan sikap politik partai banteng moncong putih itu.

“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” tegas Basarah, dalam peluncuran hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang digelar secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak menginginkan dirinya menjadi presiden tiga periode. “Isu tiga periode ini kalau kita lihat subjeknya (Jokowi), bolak-balik beliau sudah mengatakan, tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode,” ucap Basarah.

Presiden Jokowi, kata Basarah, justru menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan atau wacana masa jabatan tiga periode, hendak cari muka.

“Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi hendak mengatakan, ‘mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya’. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” ungkap Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini.

PDIP, lanjutnya, hanya menginginkan amandemen terbatas. Yakni, agar MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hanya sebatas itu.

“Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional,” paparnya.

Dengan MPR menetapkan GBHN, maka pembangunan nasional terus berlanjut. Jadi, ketika pemimpin nasional berganti, program pembangunan nasional tidak berhenti.

Ditegaskan Basarah, PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden.

“Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP,” tandas Basarah.

 

Sebelumnya, Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando menyebutkan, berdasarkan hasil survei lembaga itu, sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen.

Begitu pun massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode, sebanyak 60 persen. Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen).

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen. [OKT]

]]> PDIP menolak tegas wacana atau gagasan masa jabatan presiden tiga periode. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan, wacana itu tidak sesuai dengan pandangan dan sikap politik partai banteng moncong putih itu.

“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” tegas Basarah, dalam peluncuran hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang digelar secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak menginginkan dirinya menjadi presiden tiga periode. “Isu tiga periode ini kalau kita lihat subjeknya (Jokowi), bolak-balik beliau sudah mengatakan, tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode,” ucap Basarah.

Presiden Jokowi, kata Basarah, justru menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan atau wacana masa jabatan tiga periode, hendak cari muka.

“Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi hendak mengatakan, ‘mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya’. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” ungkap Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini.

PDIP, lanjutnya, hanya menginginkan amandemen terbatas. Yakni, agar MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hanya sebatas itu.

“Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional,” paparnya.

Dengan MPR menetapkan GBHN, maka pembangunan nasional terus berlanjut. Jadi, ketika pemimpin nasional berganti, program pembangunan nasional tidak berhenti.

Ditegaskan Basarah, PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden.

“Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP,” tandas Basarah.

 

Sebelumnya, Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando menyebutkan, berdasarkan hasil survei lembaga itu, sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen.

Begitu pun massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode, sebanyak 60 persen. Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen).

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen. [OKT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories