PDIP Tangerang Tolak Pembangunan Gedung DPRD Senilai Rp 40 M .

PDIP Kota Tangerang menolak rencana pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang senilai Rp 40 miliar di 2022. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Gatot Wibowo menginstruksikan kepada anggota Farksi PDIP di DPRD untuk mengawasi dan membatalkan rencana pembangunan kantor dewan tersebut.

“Ekonomi masyarakat masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Saya instruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk kembali batalkan rencana pembangunan kantor dewan sebesar Rp 40 miliar seperti tahun sebelumnya. Ini komitmen saya taat dan patuh terhadap arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri agar anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” kata Gatot, usai membagikan paket sembako di Karang Tengah, Tangerang, Minggu (29/8).

Selain instruksi pembatalan rencana pembangunan gedung dewan tahun 2022, Gatot juga memerintahkan agar Fraksi PDIP mengawal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Ia menuturkan, secara makro, anggaran pemulihan ekonomi di Kota Tangerang sebesar Rp 600 miliar, pelayanan publik sebesar Rp 915 miliar, peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp 1,1 triliun, serta peningkatan SDM sebesar Rp 1,7 triliun

“Selain pembatalan pembangunan gedung dewan, kami juga terus mendorong agar anggaran pemulihan ekonomi masyarakat ditingkatkan. Serta bidang lainnya (juga ditingkatkan) seperti pelayanan publik serta sarana prasarana masyarakat yang di dalamnya bidang pendidikan seperti penambahan SMP Negeri di Pinang dan pembangunan RSUD Kota Tangerang di Kecamatan Benda bidang kesehatannya terus difokuskan dan sesuai dengan amanat UUD,” tambah Ketua DPRD Kota Tangerang tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang Andri S Permana memastikan, pihaknya akan mengamankan instruksi pembatalan pembangunan gedung dewan tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan lainnya seperti implementasi penyaluran dana bansos kepada masyarakat yang masih banyak permasalahan. 

“Instruksi dari partai kita akan amankan soal pembatalan pembangunan gedung dewan sebesar Rp 40 miliar. Anggota juga Fraksi telah ditugaskan untuk serap aspirasi mengawasi implementasi program bantuan sosial pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) yang sarat dengan permasalahan,” kata dia.

Hari ini, Fraksi PDIP Kota Tangerang membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mulai dilaksanakan di wilayah Karang Tengah. “Kegiatan ini rencana akan terus dilakukan secara bertahap ke seluruh 104 kelurahan se-Kota Tangerang,” ujarnya. [USU]
]]> .
PDIP Kota Tangerang menolak rencana pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang senilai Rp 40 miliar di 2022. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Gatot Wibowo menginstruksikan kepada anggota Farksi PDIP di DPRD untuk mengawasi dan membatalkan rencana pembangunan kantor dewan tersebut.
“Ekonomi masyarakat masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Saya instruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk kembali batalkan rencana pembangunan kantor dewan sebesar Rp 40 miliar seperti tahun sebelumnya. Ini komitmen saya taat dan patuh terhadap arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri agar anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” kata Gatot, usai membagikan paket sembako di Karang Tengah, Tangerang, Minggu (29/8).
Selain instruksi pembatalan rencana pembangunan gedung dewan tahun 2022, Gatot juga memerintahkan agar Fraksi PDIP mengawal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Ia menuturkan, secara makro, anggaran pemulihan ekonomi di Kota Tangerang sebesar Rp 600 miliar, pelayanan publik sebesar Rp 915 miliar, peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp 1,1 triliun, serta peningkatan SDM sebesar Rp 1,7 triliun
“Selain pembatalan pembangunan gedung dewan, kami juga terus mendorong agar anggaran pemulihan ekonomi masyarakat ditingkatkan. Serta bidang lainnya (juga ditingkatkan) seperti pelayanan publik serta sarana prasarana masyarakat yang di dalamnya bidang pendidikan seperti penambahan SMP Negeri di Pinang dan pembangunan RSUD Kota Tangerang di Kecamatan Benda bidang kesehatannya terus difokuskan dan sesuai dengan amanat UUD,” tambah Ketua DPRD Kota Tangerang tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang Andri S Permana memastikan, pihaknya akan mengamankan instruksi pembatalan pembangunan gedung dewan tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan lainnya seperti implementasi penyaluran dana bansos kepada masyarakat yang masih banyak permasalahan. 
“Instruksi dari partai kita akan amankan soal pembatalan pembangunan gedung dewan sebesar Rp 40 miliar. Anggota juga Fraksi telah ditugaskan untuk serap aspirasi mengawasi implementasi program bantuan sosial pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) yang sarat dengan permasalahan,” kata dia.
Hari ini, Fraksi PDIP Kota Tangerang membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mulai dilaksanakan di wilayah Karang Tengah. “Kegiatan ini rencana akan terus dilakukan secara bertahap ke seluruh 104 kelurahan se-Kota Tangerang,” ujarnya. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories