PDIP Minta KLHK Evaluasi Izin Kawasan Wisata Di Sumut

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya segera mengevaluasi izin pinjam pakai hutan paska terjadinya banjir bandang di  kawasan wisata Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).

Politisi daerah pemilihan Sumatra Utara III ini memandang evaluasi izin pinjam pakai hutan ini demi menelusuri jika ada pembalakan liar (illegal logging) di kawasan tersebut.

“Ini sangat urgen sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana, serta melakukan evaluasi terhadap semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha,” kata Junimart seperti dikutip Antara, Jumat (14/5).

Menurut Junimart, penggundulan hutan kemungkinan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Parapat.

“Saya khawatir bencana yang sama akan melanda kabupaten dan kecamatan lainnya pun akan menyusul karena penggundulan-penggundulan hutan secara sistemik terstruktur,” kata Junimart menerangkan.

Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini mendesak Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara untuk menelusuri penyebab banjir bandang dan membenahi sumber utama insiden tersebut.

Ia juga meminta Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah merehabilitasi dan menormalisasi kawasan wisata Parapat serta lingkungan yang terdampak akibat banjir bandang.

“Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus segera membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini. Begitu juga terhadap lingkungan masyarakatnya supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk berekreasi,” kata Junimart menambahkan.

Seperti diketahui, banjir bandang menerjang areal wisata Parapat dan Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, pada Kamis (13/5) sekitar pukul 15.30 WIB. Akibatnya, beberapa rumah rusak dan akses transportasi sempat terputus karena terendam campuran air dan lumpur. [MFA]

]]> Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya segera mengevaluasi izin pinjam pakai hutan paska terjadinya banjir bandang di  kawasan wisata Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).

Politisi daerah pemilihan Sumatra Utara III ini memandang evaluasi izin pinjam pakai hutan ini demi menelusuri jika ada pembalakan liar (illegal logging) di kawasan tersebut.

“Ini sangat urgen sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana, serta melakukan evaluasi terhadap semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha,” kata Junimart seperti dikutip Antara, Jumat (14/5).

Menurut Junimart, penggundulan hutan kemungkinan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Parapat.

“Saya khawatir bencana yang sama akan melanda kabupaten dan kecamatan lainnya pun akan menyusul karena penggundulan-penggundulan hutan secara sistemik terstruktur,” kata Junimart menerangkan.

Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini mendesak Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara untuk menelusuri penyebab banjir bandang dan membenahi sumber utama insiden tersebut.

Ia juga meminta Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah merehabilitasi dan menormalisasi kawasan wisata Parapat serta lingkungan yang terdampak akibat banjir bandang.

“Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus segera membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini. Begitu juga terhadap lingkungan masyarakatnya supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk berekreasi,” kata Junimart menambahkan.

Seperti diketahui, banjir bandang menerjang areal wisata Parapat dan Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, pada Kamis (13/5) sekitar pukul 15.30 WIB. Akibatnya, beberapa rumah rusak dan akses transportasi sempat terputus karena terendam campuran air dan lumpur. [MFA]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories