Partai Garuda Protes Pajak Sembako

Ketua Infokom DPP Partai Garuda Reynaldi Sarijowan protes atas rumor pemerintah hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok alias sembako.

“Pemerintah diharapkan menghentikan upaya menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak,” ujar Reynaldi, kepada RM.id, Jumat (11/6).

Reynaldi menjelaskan, kenaikan pajak sembako ini sangat berdampak kepada masyarakat. Konon, PPN juga akan dikenakan kepada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ini menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menelurkan kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Reynaldi mencatat, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu, pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

Terlebih, belakangan ini harga sembako di pasaran belum stabil. “Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar,” tegasnya. [BSH]

]]> Ketua Infokom DPP Partai Garuda Reynaldi Sarijowan protes atas rumor pemerintah hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok alias sembako.

“Pemerintah diharapkan menghentikan upaya menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak,” ujar Reynaldi, kepada RM.id, Jumat (11/6).

Reynaldi menjelaskan, kenaikan pajak sembako ini sangat berdampak kepada masyarakat. Konon, PPN juga akan dikenakan kepada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ini menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menelurkan kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Reynaldi mencatat, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu, pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

Terlebih, belakangan ini harga sembako di pasaran belum stabil. “Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar,” tegasnya. [BSH]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories