Pandemi Covid-19 Dorong Transformasi Digital Untuk Capai SDGs

Pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia. Termasuk, Indonesia. Ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi Indonesia melalui inisiatif transformasi digital.

Hal itu, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) pada 2030.

Dalam perjalanan Indonesia menuju SDGs, tentu diperlukan perencanaan dan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.

Untuk itu, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bersama Cisco menghadirkan sesi diskusi untuk membahas peran swasta dalam memperbarui model bisnis guna mendukung dan mencapai target SDGs.

Dalam diskusi itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kepala Sekretariat Nasional SDG Vivi Yulaswati menyatakan, ada 17 goal, 169 target, dan 289 indikator, yang harapannya jadi petunjuk untuk mencapai target-target SDGs.

“Sementara capaian SDGs selama ini, sekitar 70 persen sudah on track. Sementara 30 persen belum tercapai atau membutuhkan perhatian khusus, karena sebagiannya masih stagnan atau mengalami perburukan,” ujar Vivi.

Dia menjelaskan, SDGs akan memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Diharapkan, pada tahun 2045 Indonesia dapat keluar dari middle income trap.

“Pasca pandemi, dibutuhkan pertumbuhan PDB tahunan 6 persen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan terlepas dari middle income trap. Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan disalip oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043,” wanti-wantinya.

Selain SDGs, dalam pembangunan nasional terdapat juga kajian lingkungan hidup yang menjadi backbone untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih hijau. Salah satunya, melalui pembangunan rendah karbon.

Aksi nyata ini disebut sebagai ekonomi sirkular. Dengan implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor prioritas seperti makanan dan minuman, perdagangan grosir dan eceran, tekstil, peralatan elektronik, dan konstruksi, akan ada estimasi dampak yang dihasilkan pada tahun 2030.

 

Di antaranya, meningkatnya PDB sebesar Rp 593-638 triliun dan terciptanya 4,4 juta lapangan kerja (neto), dengan 75 persen di antaranya berpotensi untuk perempuan.

Dampak lain, meningkatnya tabungan rumah tangga sebesar 9 persen, mengurangi timbulan limbah sektoral sebesar 18-52 persen dibandingkan skenario BaU.

Juga, berkurangnya emisi CO2e sebesar 126 juta ton dibandingkan skenario BaU, dan berkurangnya penggunaan air sebesar 6,3 miliar m3, dibandingkan skenario BaU.

Perusahaan dapat berkontribusi untuk pencapaian SDGs dengan cara berinvestasi pada masyarakat, memasukkan kelompok marginal dalam rantai nilai, membayar harga yang adil dan penerapan standar-standar kepada supplier, memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, penghematan energi, serta menerapkan procurement berkelanjutan.

SVP Asia Pacific Energy, Sustainability & Industrial Frost & Sullivan, Ravi Krishnaswamy mengatakan, data dari UN mengenai status SDGs menunjukkan, wilayah Asia Tenggara sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan di beberapa goal SDGs.

Meski begitu, masih ada beberapa kekhawatiran. Terutama, soal timbulnya kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah perlu melakukan berbagai cara untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang,” sarannya.

Ditambahkan VP Internet of Things Telkomsel, Alfian Manullang, pemerintah dan perusahaan telah melakukan berbagai inisiasi terkait infrastruktur.

Di antaranya, memberikan akses jaringan di seluruh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dan program Universal Service Obligation (USO) dengan target menjangkau lebih dari 11 ribu desa tanpa akses internet.

Dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut, perusahaan menggunakan teknologi berkelanjutan, seperti solar cell (bertenaga matahari), energi hydropower (tenaga air), dan fuel cell (alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dengan gas buang berupa uap air/zero emission).

 

Sementara Country Managing Director Cisco Systems Indonesia, Marina Kacaribu menjelaskan hal utama yang dilakukan Cisco dalam menerapkan keberlanjutan dari sisi produk, operasi, dan supply chain sejak 2008 dalam rangka mencapai net zero dari sisi emisi gas rumah kaca (GRK).

Dari sisi produk, Cisco terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi produknya melalui desain produk yang inovatif. Dari sisi operasi, Cisco terus melakukan percepatan penggunaan energi-energi terbarukan.

Saat ini sebesar 83 persen pemakaian listrik untuk operasional Cisco di seluruh dunia dihasilkan dari energi baru dan terbarukan. [NOV]

]]> Pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia. Termasuk, Indonesia. Ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi Indonesia melalui inisiatif transformasi digital.

Hal itu, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) pada 2030.

Dalam perjalanan Indonesia menuju SDGs, tentu diperlukan perencanaan dan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.

Untuk itu, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bersama Cisco menghadirkan sesi diskusi untuk membahas peran swasta dalam memperbarui model bisnis guna mendukung dan mencapai target SDGs.

Dalam diskusi itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kepala Sekretariat Nasional SDG Vivi Yulaswati menyatakan, ada 17 goal, 169 target, dan 289 indikator, yang harapannya jadi petunjuk untuk mencapai target-target SDGs.

“Sementara capaian SDGs selama ini, sekitar 70 persen sudah on track. Sementara 30 persen belum tercapai atau membutuhkan perhatian khusus, karena sebagiannya masih stagnan atau mengalami perburukan,” ujar Vivi.

Dia menjelaskan, SDGs akan memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Diharapkan, pada tahun 2045 Indonesia dapat keluar dari middle income trap.

“Pasca pandemi, dibutuhkan pertumbuhan PDB tahunan 6 persen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan terlepas dari middle income trap. Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan disalip oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043,” wanti-wantinya.

Selain SDGs, dalam pembangunan nasional terdapat juga kajian lingkungan hidup yang menjadi backbone untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih hijau. Salah satunya, melalui pembangunan rendah karbon.

Aksi nyata ini disebut sebagai ekonomi sirkular. Dengan implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor prioritas seperti makanan dan minuman, perdagangan grosir dan eceran, tekstil, peralatan elektronik, dan konstruksi, akan ada estimasi dampak yang dihasilkan pada tahun 2030.

 

Di antaranya, meningkatnya PDB sebesar Rp 593-638 triliun dan terciptanya 4,4 juta lapangan kerja (neto), dengan 75 persen di antaranya berpotensi untuk perempuan.

Dampak lain, meningkatnya tabungan rumah tangga sebesar 9 persen, mengurangi timbulan limbah sektoral sebesar 18-52 persen dibandingkan skenario BaU.

Juga, berkurangnya emisi CO2e sebesar 126 juta ton dibandingkan skenario BaU, dan berkurangnya penggunaan air sebesar 6,3 miliar m3, dibandingkan skenario BaU.

Perusahaan dapat berkontribusi untuk pencapaian SDGs dengan cara berinvestasi pada masyarakat, memasukkan kelompok marginal dalam rantai nilai, membayar harga yang adil dan penerapan standar-standar kepada supplier, memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, penghematan energi, serta menerapkan procurement berkelanjutan.

SVP Asia Pacific Energy, Sustainability & Industrial Frost & Sullivan, Ravi Krishnaswamy mengatakan, data dari UN mengenai status SDGs menunjukkan, wilayah Asia Tenggara sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan di beberapa goal SDGs.

Meski begitu, masih ada beberapa kekhawatiran. Terutama, soal timbulnya kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah perlu melakukan berbagai cara untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang,” sarannya.

Ditambahkan VP Internet of Things Telkomsel, Alfian Manullang, pemerintah dan perusahaan telah melakukan berbagai inisiasi terkait infrastruktur.

Di antaranya, memberikan akses jaringan di seluruh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dan program Universal Service Obligation (USO) dengan target menjangkau lebih dari 11 ribu desa tanpa akses internet.

Dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut, perusahaan menggunakan teknologi berkelanjutan, seperti solar cell (bertenaga matahari), energi hydropower (tenaga air), dan fuel cell (alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dengan gas buang berupa uap air/zero emission).

 

Sementara Country Managing Director Cisco Systems Indonesia, Marina Kacaribu menjelaskan hal utama yang dilakukan Cisco dalam menerapkan keberlanjutan dari sisi produk, operasi, dan supply chain sejak 2008 dalam rangka mencapai net zero dari sisi emisi gas rumah kaca (GRK).

Dari sisi produk, Cisco terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi produknya melalui desain produk yang inovatif. Dari sisi operasi, Cisco terus melakukan percepatan penggunaan energi-energi terbarukan.

Saat ini sebesar 83 persen pemakaian listrik untuk operasional Cisco di seluruh dunia dihasilkan dari energi baru dan terbarukan. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories