Pancasila Tak Jadi Pelajaran Wajib, Wakil Ketua BPIP Kecewa 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kecewa dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang terbit akhir Maret lalu. Soalnya dalam aturan baru itu, Pancasila tidak masuk mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Wakil Ketua BPIP, Prof Hariyono mengaku, kaget dan kecewa setrlah membaca PP tersebut. Menurut dia, beleid yang antara lain mengatur soal kurikululum sekolah itu tidak merepresentasikan kemauan publik yang menginginkan Pancasila masuk pelajaran wajib di sekolah dan perguruan tinggi. Apalagi, mulai Presiden MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya ikut mengimbau tentang diajarkannya kembali pelajaran Pancasila.

“Saya heran di saat  pemerintah dan legislatif berusaha agar Pendidikan Pancasila diajarkan kembali, justru muncul PP yang seperti ini,” kata Haiyono, Jumat (16/4).

Kata dia, dalam PP No 57 tahun 2021 itu tidak secara eksplisit (pasal 5 dan pasal 40) mewajibkan pelajaran/mata kuliah Pancasila. Padahal ia berharap, PP tersebut menyampaikan secara eksplisit tentang pelajaran atau mata kuliah Pancasila.

“Ini ironi sebenarnya. Kemendikbud telah mensosialisasikan Sosok Pelajar Pancasila, tetapi pelajaran/mata kuliah Pancasila tidak dinyatakan secara eksplisit,” ungkapnya. Karena itu, dia berharap agar PP tersebut diusulkan untuk direvisi. 

Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta Usmar mengungkapkan kekecewaan serupa. Menurut dia, PP tersebut memuat ironi. Saat para elite teriak soal Pancasila, pemerintah justru  menghilangkan mata pelajaran Pancasila.

“Tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan. Karena ada ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan di ucapkan  dengan tindakan dalam pembuatan aturan,” kata Usmar, Jumat (16/4). 

Usmar menjelaskan, jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila.

Namun yang dirujuk pemerintag adalah UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agar peristiwa ini tak berulang, ia menyarankan agar Undang-undang tersebut direvisi. “Mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar,” ujarnya.  

Mungkin saja saat lahirnya UU itu, masih dalam suasana eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Sekadar latar saja, PP No 57 Tahun 2001 diteken Presiden Jokowi akhir Maret lalu. PP ini mengatur beberapa hal terkait pendidikan termasuk kurikulum yang diatur mulai pasal 35 sampai pasal 40. Di pasal tersebut tidak sebutkan mata pelajaran Pancasila.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah misalnya, diwajibkan memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal. 

Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Hendarman mengatakan PP tersebut merupakan mandat dan turunan dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

“Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas,” ujar Hendarman dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Rabu (14/4). [BCG]

]]> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kecewa dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang terbit akhir Maret lalu. Soalnya dalam aturan baru itu, Pancasila tidak masuk mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Wakil Ketua BPIP, Prof Hariyono mengaku, kaget dan kecewa setrlah membaca PP tersebut. Menurut dia, beleid yang antara lain mengatur soal kurikululum sekolah itu tidak merepresentasikan kemauan publik yang menginginkan Pancasila masuk pelajaran wajib di sekolah dan perguruan tinggi. Apalagi, mulai Presiden MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya ikut mengimbau tentang diajarkannya kembali pelajaran Pancasila.

“Saya heran di saat  pemerintah dan legislatif berusaha agar Pendidikan Pancasila diajarkan kembali, justru muncul PP yang seperti ini,” kata Haiyono, Jumat (16/4).

Kata dia, dalam PP No 57 tahun 2021 itu tidak secara eksplisit (pasal 5 dan pasal 40) mewajibkan pelajaran/mata kuliah Pancasila. Padahal ia berharap, PP tersebut menyampaikan secara eksplisit tentang pelajaran atau mata kuliah Pancasila.

“Ini ironi sebenarnya. Kemendikbud telah mensosialisasikan Sosok Pelajar Pancasila, tetapi pelajaran/mata kuliah Pancasila tidak dinyatakan secara eksplisit,” ungkapnya. Karena itu, dia berharap agar PP tersebut diusulkan untuk direvisi. 

Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta Usmar mengungkapkan kekecewaan serupa. Menurut dia, PP tersebut memuat ironi. Saat para elite teriak soal Pancasila, pemerintah justru  menghilangkan mata pelajaran Pancasila.

“Tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan. Karena ada ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan di ucapkan  dengan tindakan dalam pembuatan aturan,” kata Usmar, Jumat (16/4). 

Usmar menjelaskan, jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila.

Namun yang dirujuk pemerintag adalah UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agar peristiwa ini tak berulang, ia menyarankan agar Undang-undang tersebut direvisi. “Mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar,” ujarnya.  

Mungkin saja saat lahirnya UU itu, masih dalam suasana eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Sekadar latar saja, PP No 57 Tahun 2001 diteken Presiden Jokowi akhir Maret lalu. PP ini mengatur beberapa hal terkait pendidikan termasuk kurikulum yang diatur mulai pasal 35 sampai pasal 40. Di pasal tersebut tidak sebutkan mata pelajaran Pancasila.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah misalnya, diwajibkan memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal. 

Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Hendarman mengatakan PP tersebut merupakan mandat dan turunan dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

“Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas,” ujar Hendarman dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Rabu (14/4). [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories