PAN DKI Minta Anies Kebut Penyaluran BST

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasalnya sudah 14 hari pasca pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, banyak warga belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.

“Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan tak mempunyai penghasilan akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Ditambah lagi saat ini PPKM Darurat,” ungkap Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta kepada RM.id, Jumat (16/7).

Meski begitu, Koordinator Komisi E DPRD DKI ini sangat mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar terdampak pandemi Covid-19.

Serta 700.000 KK sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sebab, tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya.

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan hingga situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.

“Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta,” pungkasnya. [FAQ]

]]> Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasalnya sudah 14 hari pasca pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, banyak warga belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.

“Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan tak mempunyai penghasilan akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Ditambah lagi saat ini PPKM Darurat,” ungkap Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta kepada RM.id, Jumat (16/7).

Meski begitu, Koordinator Komisi E DPRD DKI ini sangat mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar terdampak pandemi Covid-19.

Serta 700.000 KK sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sebab, tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya.

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan hingga situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.

“Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta,” pungkasnya. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories