Pamer Angka-angka Ekonomi Tumbuh Jokowi Lagi Bahagia

Presiden Jokowi senang betul dengan capaian kinerja perekonomian di 2021. Kebahagiaan Jokowi tampak saat meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022, di Jakarta, kemarin. Di hadapan para pelaku ekonomi, Kepala Negara memamerkan angka-angka ekonomi yang bergerak tumbuh. Jokowi pun mengajak semua pihak optimis dalam menatap arah perekonomian tahun ini.

Jokowi menyadari, ada sejumlah tantangan yang harus diwaspadai di 2022. Mulai dari penyebaran Covid-19 varian Omicron, pengurangan pembelian aset (tapering off) oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), hingga kenaikan inflasi. Namun, Jokowi yakin, semua tantangan itu bisa dilalui. “Saya meyakini, dengan semangat, kerja keras bersama, tantangan-tantangan itu akan kita lalui dengan baik,” ucapnya.

Keyakinan Jokowi itu berdasarkan data-data yang kuat. Dia lalu memamerkan data kinerja ekonomi di 2021. Indeks keyakinan konsumen dan indeks pembelian barang di manufaktur (Purchasing Managers’ Index/PMI) misalnya, terus meningkat menjadi 118,5 dan 53,9 di akhir November lalu. Kinerja ekspor secara tahun ke tahun naik 49,7 persen. Selain itu, neraca perdagangan surplus sebesar 34,4 miliar dolar AS atau setara Rp 491 triliun, dan selalu surplus selama 19 bulan.

Data lain yang bikin Jokowi senang adalah peringkat daya saing Indonesia atau competitiveness index yang mengalami kenaikan tiga peringkat. Peringkat di sektor bisnis naik ke posisi 37 dan di digital bisnis naik ke posisi 53.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga bersyukur, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,1 persen. Angka tersebut lumayan tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Singapura di angka 9,8 persen, Malaysia minus 3,7 persen, dan Filipina minus 0,2 persen. Selain itu, jumlah orang yang masuk ke pasar modal ini juga naik sangat tinggi, mencapai 7,4 juta investor.

Dengan data-data tersebut, Jokowi yakin pemulihan ekonomi semakin nyata. “Optimisme melihat angka-angka seperti ini harus kita tunjukkan,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, serta Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.

Optimisme serupa disampaikan Sri Mulyani. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV akan menembus 5 persen. Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ditopang menguatnya aktivitas konsumsi, investasi dan ekspor yang masih tinggi. Selain itu, didukung penanganan Covid-19 yang membaik.

 

Hal yang bikin Sri Mul happy adalah penerimaan negara yang terus tumbuh. Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun ini mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut setara 114,9 persen dari target sebesar Rp 1.743,6 triliun. Penerimaan tahun 2021 juga berhasil tumbuh 21,6 persen dari tahun sebelumnya, serta lebih tinggi dari penerimaan negara di sebelum pandemi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas membaiknya kinerja perekonomian di 2021. Melihat capaian di 2021, ia optimis, pertumbuhan ekonomi 2022 yang dipatok dipatok 5,2-5,5 persen bisa direalisasikan. “Ada beberapa faktor pendukung yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2022,” kata Heri, kemarin.

Heri berpendapat, meskipun belum maksimal, capaian ekonomi 2021 sudah tumbuh positif dibanding 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen. Capaian 2021 itu bisa menjadi pijakan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2022.

Data BPS menyebutkan, pada kuartal III-2021, kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan sudah tumbuh positif. Sementara lapangan usaha mobilitas seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum serta transportasi dan pergudangan masih mengalami kontraksi. “Sektor ini perlu diberi stimulus lagi,” sarannya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tahun ini perekonomian domestik akan menghadapi sejumlah tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2021. Tantangan pertama, potensi melonjaknya tingkat inflasi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Bhima menerangkan, meski konsumsi mulai naik, tapi harga kebutuhan pokok, termasuk harga gas LPG, juga naik. Ke depan, tarif listrik dan harga BBM juga mau naik. “Inflasi bisa tembus 5 persen, sementara kenaikan upahnya cuma 1 persen. Ini berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun,” kata Bhima, kemarin. 

Tantangan kedua, adanya ancaman dari pengetatan kebijakan moneter atau tapering off oleh The Fed. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas moneter di dalam negeri.

Tantangan ketiga, kebijakan pajak akan lebih agresif. Salah satunya dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, program tax amnesty, dan kenaikan tarif cukai. Menurutnya, akumulasi dari pajak yang agresif akan menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana Pemerintah dengan perbankan. [BCG]

]]> Presiden Jokowi senang betul dengan capaian kinerja perekonomian di 2021. Kebahagiaan Jokowi tampak saat meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022, di Jakarta, kemarin. Di hadapan para pelaku ekonomi, Kepala Negara memamerkan angka-angka ekonomi yang bergerak tumbuh. Jokowi pun mengajak semua pihak optimis dalam menatap arah perekonomian tahun ini.

Jokowi menyadari, ada sejumlah tantangan yang harus diwaspadai di 2022. Mulai dari penyebaran Covid-19 varian Omicron, pengurangan pembelian aset (tapering off) oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), hingga kenaikan inflasi. Namun, Jokowi yakin, semua tantangan itu bisa dilalui. “Saya meyakini, dengan semangat, kerja keras bersama, tantangan-tantangan itu akan kita lalui dengan baik,” ucapnya.

Keyakinan Jokowi itu berdasarkan data-data yang kuat. Dia lalu memamerkan data kinerja ekonomi di 2021. Indeks keyakinan konsumen dan indeks pembelian barang di manufaktur (Purchasing Managers’ Index/PMI) misalnya, terus meningkat menjadi 118,5 dan 53,9 di akhir November lalu. Kinerja ekspor secara tahun ke tahun naik 49,7 persen. Selain itu, neraca perdagangan surplus sebesar 34,4 miliar dolar AS atau setara Rp 491 triliun, dan selalu surplus selama 19 bulan.

Data lain yang bikin Jokowi senang adalah peringkat daya saing Indonesia atau competitiveness index yang mengalami kenaikan tiga peringkat. Peringkat di sektor bisnis naik ke posisi 37 dan di digital bisnis naik ke posisi 53.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga bersyukur, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,1 persen. Angka tersebut lumayan tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Singapura di angka 9,8 persen, Malaysia minus 3,7 persen, dan Filipina minus 0,2 persen. Selain itu, jumlah orang yang masuk ke pasar modal ini juga naik sangat tinggi, mencapai 7,4 juta investor.

Dengan data-data tersebut, Jokowi yakin pemulihan ekonomi semakin nyata. “Optimisme melihat angka-angka seperti ini harus kita tunjukkan,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, serta Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.

Optimisme serupa disampaikan Sri Mulyani. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV akan menembus 5 persen. Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ditopang menguatnya aktivitas konsumsi, investasi dan ekspor yang masih tinggi. Selain itu, didukung penanganan Covid-19 yang membaik.

 

Hal yang bikin Sri Mul happy adalah penerimaan negara yang terus tumbuh. Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun ini mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut setara 114,9 persen dari target sebesar Rp 1.743,6 triliun. Penerimaan tahun 2021 juga berhasil tumbuh 21,6 persen dari tahun sebelumnya, serta lebih tinggi dari penerimaan negara di sebelum pandemi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas membaiknya kinerja perekonomian di 2021. Melihat capaian di 2021, ia optimis, pertumbuhan ekonomi 2022 yang dipatok dipatok 5,2-5,5 persen bisa direalisasikan. “Ada beberapa faktor pendukung yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2022,” kata Heri, kemarin.

Heri berpendapat, meskipun belum maksimal, capaian ekonomi 2021 sudah tumbuh positif dibanding 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen. Capaian 2021 itu bisa menjadi pijakan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2022.

Data BPS menyebutkan, pada kuartal III-2021, kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan sudah tumbuh positif. Sementara lapangan usaha mobilitas seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum serta transportasi dan pergudangan masih mengalami kontraksi. “Sektor ini perlu diberi stimulus lagi,” sarannya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tahun ini perekonomian domestik akan menghadapi sejumlah tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2021. Tantangan pertama, potensi melonjaknya tingkat inflasi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Bhima menerangkan, meski konsumsi mulai naik, tapi harga kebutuhan pokok, termasuk harga gas LPG, juga naik. Ke depan, tarif listrik dan harga BBM juga mau naik. “Inflasi bisa tembus 5 persen, sementara kenaikan upahnya cuma 1 persen. Ini berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun,” kata Bhima, kemarin. 

Tantangan kedua, adanya ancaman dari pengetatan kebijakan moneter atau tapering off oleh The Fed. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas moneter di dalam negeri.

Tantangan ketiga, kebijakan pajak akan lebih agresif. Salah satunya dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, program tax amnesty, dan kenaikan tarif cukai. Menurutnya, akumulasi dari pajak yang agresif akan menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana Pemerintah dengan perbankan. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories