OTT Hakim Agung, KPK Amankan Sejumlah Uang Asing

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang, Rabu (21/9) malam.

Dalam operasi senyap itu, tim komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing.

“Pada kegiatan ini juga turut diamankan sejumlah barang antara lain berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih dikonfirmasi ke para pihak yang ditangkap tersebut,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (22/9).

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Untuk perkembangan lebih lanjut, segera akan kami sampaikan setelah seluruh kegiatan ini selesai dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, OTT yang menjerat Hakim Agung ini berkaitan dengan dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (22/9). ■

]]> Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang, Rabu (21/9) malam.

Dalam operasi senyap itu, tim komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing.

“Pada kegiatan ini juga turut diamankan sejumlah barang antara lain berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih dikonfirmasi ke para pihak yang ditangkap tersebut,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (22/9).

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Untuk perkembangan lebih lanjut, segera akan kami sampaikan setelah seluruh kegiatan ini selesai dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, OTT yang menjerat Hakim Agung ini berkaitan dengan dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (22/9). ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories