Optimalkan Tol Laut, Perpresnya Bakal Direvisi
Program Tol Laut akan tetap jadi prioritas pemerintah untuk menekan disparitas harga. Untuk memperkuat Tol Laut, Pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, revisi Perpres program Tol Laut ini akan lebih merinci pembagian tugas masing-masing kementerian untuk mendukung program Tol Laut.
“Revisi itu memperkuat dan mengarahkan kementerian terkait tol laut. Pekan lalu kami cek sudah masuk Sekretariat Negara (Setneg) tinggal tunggu tanda tangan Pak Presiden saja,” ujarnya dalam webinar Strategi Transportasi Laut Dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Pada Masa Pandemi yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, Kamis (18/2).
Antoni memastikan dampak adanya Tol Laut sangat bermanfaat untuk menekan disparitas harga di Indonesia wilayah Timur. Rata-rata penurunanya sampai 20-30 persen. Untuk itu, kata Antoni, ditahun ini dengan anggaran Rp 350 miliar dan melayani 30 trayek, Tol Laut diharapkan mampu mengerek ekonomi di masa pandemi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun ini pemerintah menetapkan sebanyak 30 trayek logistik tol laut dengan 30 kapal dan sebanyak 103 pelabuhan singgah. Proyek ini akan melintasi 70 Kabupaten/Kota serta 20 provinsi.
Asisten Deputi Moneter Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menambahkan, penguatan terhadap program Tol Laut terus dilakukan. Salah satu indikatornya, kata Ferry, inflasi pangan yang bergejolak berhasil ditekan selama 10 tahun terakhir.
“Hal ini tidak terlepas dari upaya berbagai kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah salah satunya pembenahan infrastruktur darat dan laut,” katanya. [KPJ]
]]> Program Tol Laut akan tetap jadi prioritas pemerintah untuk menekan disparitas harga. Untuk memperkuat Tol Laut, Pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, revisi Perpres program Tol Laut ini akan lebih merinci pembagian tugas masing-masing kementerian untuk mendukung program Tol Laut.
“Revisi itu memperkuat dan mengarahkan kementerian terkait tol laut. Pekan lalu kami cek sudah masuk Sekretariat Negara (Setneg) tinggal tunggu tanda tangan Pak Presiden saja,” ujarnya dalam webinar Strategi Transportasi Laut Dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Pada Masa Pandemi yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, Kamis (18/2).
Antoni memastikan dampak adanya Tol Laut sangat bermanfaat untuk menekan disparitas harga di Indonesia wilayah Timur. Rata-rata penurunanya sampai 20-30 persen. Untuk itu, kata Antoni, ditahun ini dengan anggaran Rp 350 miliar dan melayani 30 trayek, Tol Laut diharapkan mampu mengerek ekonomi di masa pandemi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun ini pemerintah menetapkan sebanyak 30 trayek logistik tol laut dengan 30 kapal dan sebanyak 103 pelabuhan singgah. Proyek ini akan melintasi 70 Kabupaten/Kota serta 20 provinsi.
Asisten Deputi Moneter Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menambahkan, penguatan terhadap program Tol Laut terus dilakukan. Salah satu indikatornya, kata Ferry, inflasi pangan yang bergejolak berhasil ditekan selama 10 tahun terakhir.
“Hal ini tidak terlepas dari upaya berbagai kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah salah satunya pembenahan infrastruktur darat dan laut,” katanya. [KPJ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .