Ombudsman Minta Kemenkes Transparan Soal Vaksinasi

Ombudsman meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melaksanakan proses vaksinasi secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Transparansi dinilai penting untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokh Najih dalam konferensi pers secara virtual di kantor Ombudsman, Senin (15/3).

“ORI mendorong supaya proses vaksinasi ini dilakukan secara inklusif, terbuka, di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaannya dan mengikuti perencanaan Kemenkes atau pemerintah,” ujarnya, didampingi Plt Dirjen P2P Kemenkes Muhammad Budi Hidayat. 

Menurut dia, tertib administrasi pendataan masyarakat yang telah divaksin penting. Sebab, pendataan masyarakat yang sudah divaksin berkaitan erat dengan identifikasi penerima vaksin.

“Menghindari rasa kecemburuan masyarakat seperti mungkin mendahulukan kelompok tertentu,” imbuhnya.

Selain itu, transparansi proses dan tahapan vaksinasi itu untuk menutup potensi penyimpangan dalam proses vaksinasi. Termasuk, menutup celah palsu vaksin yang beredar di masyarakat.

“Keterbukaan ini menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan, penyimpangan dalam proses vaksinasi. Sehingga misalnya untuk menghindari potensi pemalsuan vaksin yang itu berdampak pada upaya kita untuk segera kita menghilangkan pandemi ini,” tandas Najikh. [OKT]

]]> Ombudsman meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melaksanakan proses vaksinasi secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Transparansi dinilai penting untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokh Najih dalam konferensi pers secara virtual di kantor Ombudsman, Senin (15/3).

“ORI mendorong supaya proses vaksinasi ini dilakukan secara inklusif, terbuka, di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaannya dan mengikuti perencanaan Kemenkes atau pemerintah,” ujarnya, didampingi Plt Dirjen P2P Kemenkes Muhammad Budi Hidayat. 

Menurut dia, tertib administrasi pendataan masyarakat yang telah divaksin penting. Sebab, pendataan masyarakat yang sudah divaksin berkaitan erat dengan identifikasi penerima vaksin.

“Menghindari rasa kecemburuan masyarakat seperti mungkin mendahulukan kelompok tertentu,” imbuhnya.

Selain itu, transparansi proses dan tahapan vaksinasi itu untuk menutup potensi penyimpangan dalam proses vaksinasi. Termasuk, menutup celah palsu vaksin yang beredar di masyarakat.

“Keterbukaan ini menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan, penyimpangan dalam proses vaksinasi. Sehingga misalnya untuk menghindari potensi pemalsuan vaksin yang itu berdampak pada upaya kita untuk segera kita menghilangkan pandemi ini,” tandas Najikh. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories