Ogah Obral Janji, Partai Gelora Fokus Bangun Teritori Untuk 2024

Sebagai partai politik baru, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak untuk ikut obral janji. Partai Gelora punya strategi tersendiri agar dilirik dalam pemilu mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, partai politik harus berhenti menjadi partai yang mengobral janji demi menggalang suara.

“Parpol harus betul-betul menjalankan semua fungsi sebagai partai politik,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Mahfuz melanjutkan, partai politik harus menjalani fungsi sebagai pendidikan politik dan advokasi atau agregasi kepentingan politik masyarakat. Jadi, tidak sekadar transaksi jual beli suara.

“Kalau ini dilakukan, Insyaallah, masyarakat akan punya preferensi baru tentang partai politik,” ungkapnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Partai Gelora saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan kekuatan teritori partai hingga tingkatan desa/kelurahan agar bisa lolos di Pemilu 2024. Kekuatan teritori tersebut ditargetkan terbentuk semua pada April 2021.

“Pemilu 2019 tidak ada partai politik baru yang lolos, karena tidak memiliki kekuatan teritori yang kuat meskipun punya dukungan dana dan media yang memadai. Belajar dari itulah, sejak tahun lalu kami fokus menyelesaikan teritori,” katanya.

Menurut Mahfuz, kekuatan teritori mutlak dimiliki suatu partai, karena partai politik tersebut bisa dilihat apakah memiliki kekuatan politik nasional yang riil atau tidak. Karena jika tidak memiliki kekuatan teritori itu, bukan hanya parpol baru, tapi juga parpol lama bisa tidak lolos.

Padahal lanjut Mahuz, dalam empat pemilu sebelumnya, selalu ada parpol baru yang lolos dan kemudian menjadi kekuatan politik nasional.

“Sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan politik identitas. Dan parliamentary threshold (PT) 4 persen terbukti selektif menyeleksi partai-partai baru, apakah dia punya kekuatan politik nasional,” katanya.

Karena itu, kekuatan teritori tersebut harus disupport dengan penguatan infrastruktur teritorial partai terpenuhi secara nasional. Saat ini, Partai Gelora sudah terbentuk di 34 provinsi.

“Kami sudah ada di 511 Kabupaten/Kota tinggal tiga lagi yang belum, ada juga di sekitar 5.700-an kecamatan atau 72 persen ada kepengurusan Partai Gelora,” jelasnya.

“Kami juga menset-up kepengurusan di tingkat desa/kelurahan. Ada sekitar 2.500 yang sudah terbentuk dari 80 ribuan. Sisanya masih banyak. Tapi akan kami rampungkan hingga jelang 2024,” imbuhnya. [JAR]

]]> Sebagai partai politik baru, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak untuk ikut obral janji. Partai Gelora punya strategi tersendiri agar dilirik dalam pemilu mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, partai politik harus berhenti menjadi partai yang mengobral janji demi menggalang suara.

“Parpol harus betul-betul menjalankan semua fungsi sebagai partai politik,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Mahfuz melanjutkan, partai politik harus menjalani fungsi sebagai pendidikan politik dan advokasi atau agregasi kepentingan politik masyarakat. Jadi, tidak sekadar transaksi jual beli suara.

“Kalau ini dilakukan, Insyaallah, masyarakat akan punya preferensi baru tentang partai politik,” ungkapnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Partai Gelora saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan kekuatan teritori partai hingga tingkatan desa/kelurahan agar bisa lolos di Pemilu 2024. Kekuatan teritori tersebut ditargetkan terbentuk semua pada April 2021.

“Pemilu 2019 tidak ada partai politik baru yang lolos, karena tidak memiliki kekuatan teritori yang kuat meskipun punya dukungan dana dan media yang memadai. Belajar dari itulah, sejak tahun lalu kami fokus menyelesaikan teritori,” katanya.

Menurut Mahfuz, kekuatan teritori mutlak dimiliki suatu partai, karena partai politik tersebut bisa dilihat apakah memiliki kekuatan politik nasional yang riil atau tidak. Karena jika tidak memiliki kekuatan teritori itu, bukan hanya parpol baru, tapi juga parpol lama bisa tidak lolos.

Padahal lanjut Mahuz, dalam empat pemilu sebelumnya, selalu ada parpol baru yang lolos dan kemudian menjadi kekuatan politik nasional.

“Sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan politik identitas. Dan parliamentary threshold (PT) 4 persen terbukti selektif menyeleksi partai-partai baru, apakah dia punya kekuatan politik nasional,” katanya.

Karena itu, kekuatan teritori tersebut harus disupport dengan penguatan infrastruktur teritorial partai terpenuhi secara nasional. Saat ini, Partai Gelora sudah terbentuk di 34 provinsi.

“Kami sudah ada di 511 Kabupaten/Kota tinggal tiga lagi yang belum, ada juga di sekitar 5.700-an kecamatan atau 72 persen ada kepengurusan Partai Gelora,” jelasnya.

“Kami juga menset-up kepengurusan di tingkat desa/kelurahan. Ada sekitar 2.500 yang sudah terbentuk dari 80 ribuan. Sisanya masih banyak. Tapi akan kami rampungkan hingga jelang 2024,” imbuhnya. [JAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories