Ogah Kejeblos Korupsi, Bupati Lumajang Minta Pendampingan KPK Soal Pertambangan Pasir

Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menyalahi aturan yang ada. Terutama, yang terkait pertambangan pasir.

“Kami ingin berinovasi melayani masyarakat dengan baik, melalui tata cara yang baik dan benar. Karena itu, kami mohon didampingi, terutama tentang pertambangan pasir,” kata Thoriqul dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) bersama KPK di Kantor Bupati Lumajang, seperti dikutip situs Pemkab Lumajang, Kamis (23/9). 

Thoriqul menjelaskan, saat ini ada 59 penambang pasir berizin, 50 di antaranya aktif, 1 izinnya mati. Sisanya, tidak ada melakukan aktivitas pertambangan.

Dengan demikian, potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir diasumsikan mencapai Rp 35 miliar.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sedang membangun stokpile terpadu. Ini dilakukan ntuk memperbaiki menejemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan kedatangannya di Kabupaten Lumajang dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi non pemerintah daerah sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

“Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan beberbagai macam potensi tindakan korupsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini KPK tengah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Menjemen ASN, Manajenen Aset, Penguatan Pengawasan APIP, Pengolaan Dana Desa dan Pelayanan Publik.

Untuk itu, Ia berharap ada keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan memerangi korupsi di daerah. [HES]

]]> Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menyalahi aturan yang ada. Terutama, yang terkait pertambangan pasir.

“Kami ingin berinovasi melayani masyarakat dengan baik, melalui tata cara yang baik dan benar. Karena itu, kami mohon didampingi, terutama tentang pertambangan pasir,” kata Thoriqul dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) bersama KPK di Kantor Bupati Lumajang, seperti dikutip situs Pemkab Lumajang, Kamis (23/9). 

Thoriqul menjelaskan, saat ini ada 59 penambang pasir berizin, 50 di antaranya aktif, 1 izinnya mati. Sisanya, tidak ada melakukan aktivitas pertambangan.

Dengan demikian, potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir diasumsikan mencapai Rp 35 miliar.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sedang membangun stokpile terpadu. Ini dilakukan ntuk memperbaiki menejemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan kedatangannya di Kabupaten Lumajang dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi non pemerintah daerah sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

“Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan beberbagai macam potensi tindakan korupsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini KPK tengah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Menjemen ASN, Manajenen Aset, Penguatan Pengawasan APIP, Pengolaan Dana Desa dan Pelayanan Publik.

Untuk itu, Ia berharap ada keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan memerangi korupsi di daerah. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories