Nurhadi Divonis Ringan, Maling Jiwasraya Dikortingnya Gila-gilaan Pak Hakim, Kok Ngeselin Banget

Kabar menyebalkan, ngeselin dan menjengkelkan kembali datang dari dunia peradilan. Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, yang harusnya menjaga marwah “para dewa keadilan” tapi dengan rakusnya menerima berbagai suap, hanya divonis ringan. Cuma 6 tahun. Padahal, selain makan uang haram, Nurhadi juga sempat buron berbulan-bulan.

Tak sampai di situ, peradilan kita tercoreng karena ada juga kortingan hukuman kepada maling Jiwasraya. Yang tadinya dihukum seumur hidup, jadi cuma dihukum 20 tahun penjara. Aduh, gimana ini Pak Hakim…Buka lah nuranimu!!!

Vonis terhadap Nurhadi dilakukan majelis hakim pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3). Dalam vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri itu, majelis menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan untuk Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama, dan dilakukan terus menerus. Meski begitu, vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menuntut keduanya dengan hukuman 12 tahun penjara. 

Pertimbangan yang memberatkan, Nurhadi dan Rezky dianggap merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya. Sementara yang meringankan, keduanya belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Selain itu, Nurhadi juga dinilai memiliki jasa dalam memajukan MA.

Mendengar putusan hakim tersebut, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto kaget. Dia langsung menyatakan banding.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan, KPK tengah menyusun memori banding agar Nurhadi dan Rezky dihukum lebih berat. “Kami menilai masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tekan Ali Fikri lewat pesan singkat, kemarin. Selain karena vonis yang dianggap ringan, KPK juga belum puas karena majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan hukuman uang pengganti Rp 83,013 miliar. 

Putusan yang merusak rasa keadilan juga dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis Hakim yang diketuai Haryono mengabulkan banding yang dilakukan oleh maling Jiwasraya. Hukuman para maling itu pun dikorting besar-besaran.

Mereka adalah eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

Majelis Hakim mengkorting hukuman Hary dan Hendrisman menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan dari hukuman seumur hidup. Sedangkan Syahmirwan dan Joko dikorting jadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dari hukuman seumur hidup.

 

Sementara itu, Majelis Hakim menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dengan begitu, Benny dan Heru tetap divonis penjara seumur hidup. Selain itu, Benny juga tetap wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun. Adapun nominal uang pengganti yang wajib dibayarkan Heru sebesar Rp 10,73 triliun.

Mendengar putusan itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung mengajukan kasasi atas putusan banding 6 terdakwa Jiwasraya pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono menyebut, telah memberikan petunjuk kasasi itu kepada Direktur Penuntutan.

“Aku sudah kasih petunjuk Dirtut untuk kasasi, tapi sudah dilaksanakan apa belum, saya belum tahu, semua (kasasi),” kata Ali, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Ali menerangkan, alasan Kejagung mengajukan kasasi kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang putusan bandingnya bahkan tidak diubah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengajuan kasasi kepada mereka berdua itu karena pengembalian barang bukti itu diserahkan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikembalikan pada negara.

Bagaimana tanggapan aktivis antikorupsi? Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai, putusan hakim terhadap Nurhadi sangat melukai rasa keadilan masyarakat, dan tidak akan memberikan efek jera. “Vonisnya juga akan membuat para mafia peradilan tidak akan pernah jera dan tetap akan melakukan praktik korupsi,” tukasnya. 

Semestinya, kata dia, Nurhadi dihukum penjara seumur hidup lantaran menjadikan perkara sebagai bancakan korupsi. Terlebih, kejahatan Nurhadi telah meruntuhkan wibawa lembaga peradilan khususnya MA. 

Sedangkan untuk putusan banding maling Jiwasraya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap jaksa mengajukan kasasi. Agar hukumannya dikembalikan seumur hidup. “Awalnya saya berharap banding ini menguatkan vonis sebelumnya, tapi ternyata malah 20 tahun,” imbuh Boyamin kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]

]]> Kabar menyebalkan, ngeselin dan menjengkelkan kembali datang dari dunia peradilan. Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, yang harusnya menjaga marwah “para dewa keadilan” tapi dengan rakusnya menerima berbagai suap, hanya divonis ringan. Cuma 6 tahun. Padahal, selain makan uang haram, Nurhadi juga sempat buron berbulan-bulan.

Tak sampai di situ, peradilan kita tercoreng karena ada juga kortingan hukuman kepada maling Jiwasraya. Yang tadinya dihukum seumur hidup, jadi cuma dihukum 20 tahun penjara. Aduh, gimana ini Pak Hakim…Buka lah nuranimu!!!

Vonis terhadap Nurhadi dilakukan majelis hakim pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3). Dalam vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri itu, majelis menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan untuk Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama, dan dilakukan terus menerus. Meski begitu, vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menuntut keduanya dengan hukuman 12 tahun penjara. 

Pertimbangan yang memberatkan, Nurhadi dan Rezky dianggap merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya. Sementara yang meringankan, keduanya belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Selain itu, Nurhadi juga dinilai memiliki jasa dalam memajukan MA.

Mendengar putusan hakim tersebut, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto kaget. Dia langsung menyatakan banding.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan, KPK tengah menyusun memori banding agar Nurhadi dan Rezky dihukum lebih berat. “Kami menilai masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tekan Ali Fikri lewat pesan singkat, kemarin. Selain karena vonis yang dianggap ringan, KPK juga belum puas karena majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan hukuman uang pengganti Rp 83,013 miliar. 

Putusan yang merusak rasa keadilan juga dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis Hakim yang diketuai Haryono mengabulkan banding yang dilakukan oleh maling Jiwasraya. Hukuman para maling itu pun dikorting besar-besaran.

Mereka adalah eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

Majelis Hakim mengkorting hukuman Hary dan Hendrisman menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan dari hukuman seumur hidup. Sedangkan Syahmirwan dan Joko dikorting jadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dari hukuman seumur hidup.

 

Sementara itu, Majelis Hakim menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dengan begitu, Benny dan Heru tetap divonis penjara seumur hidup. Selain itu, Benny juga tetap wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun. Adapun nominal uang pengganti yang wajib dibayarkan Heru sebesar Rp 10,73 triliun.

Mendengar putusan itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung mengajukan kasasi atas putusan banding 6 terdakwa Jiwasraya pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono menyebut, telah memberikan petunjuk kasasi itu kepada Direktur Penuntutan.

“Aku sudah kasih petunjuk Dirtut untuk kasasi, tapi sudah dilaksanakan apa belum, saya belum tahu, semua (kasasi),” kata Ali, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Ali menerangkan, alasan Kejagung mengajukan kasasi kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang putusan bandingnya bahkan tidak diubah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengajuan kasasi kepada mereka berdua itu karena pengembalian barang bukti itu diserahkan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikembalikan pada negara.

Bagaimana tanggapan aktivis antikorupsi? Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai, putusan hakim terhadap Nurhadi sangat melukai rasa keadilan masyarakat, dan tidak akan memberikan efek jera. “Vonisnya juga akan membuat para mafia peradilan tidak akan pernah jera dan tetap akan melakukan praktik korupsi,” tukasnya. 

Semestinya, kata dia, Nurhadi dihukum penjara seumur hidup lantaran menjadikan perkara sebagai bancakan korupsi. Terlebih, kejahatan Nurhadi telah meruntuhkan wibawa lembaga peradilan khususnya MA. 

Sedangkan untuk putusan banding maling Jiwasraya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap jaksa mengajukan kasasi. Agar hukumannya dikembalikan seumur hidup. “Awalnya saya berharap banding ini menguatkan vonis sebelumnya, tapi ternyata malah 20 tahun,” imbuh Boyamin kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories